Kemendikbudristek Gelar Rakor PPDB 2024 dengan Daerah yang Bermasalah

Reporter

Desty Luthfiani

Editor

Amirullah

Jumat, 21 Juni 2024 17:05 WIB

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek memanggil sejumlah elemen daerah yang wilayahnya terindikasi melakukan kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Pertemuan itu dilakukan secara tertutup di Hotel Sutasoma, Jakarta Selatan, pada Jumat, 21 Juni 2024.

"Sebenernya daerah-daerah yang kami kumpulkan itu daerah yang bermasalah. Jadi saat ini kami rakornya khusus kepada daerah-daerah yang selalu bermasalah di setiap tahun," kata Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Chatarina Maulina Girsang, di sela pertemuan. Dia tidak membeberkan daerah mana saja yang dipanggil dalam pertemuan itu.

Rapat koordinasi secara tertutup itu dihadiri 120 orang yang terdiri dari Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman RI, KPK, KPAI, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbudristek, yaitu BBPMP/BPMP, Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota, Inspektorat Daerah provinsi, kabupaten, dan kota, serta Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi.

"Supaya daerah-daerah ini jangan bermasalah terus. Ini kami kasih prioritas di situ," ujarya. Dia tidak memungkiri pemanggilan itu dilakukan kepada daerah yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

Sebelumnya, Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan menemukan 7 Sekolah Menengah Atas (SMA) di Palembang terindikasi melakukan kecurangan PPDB di jalur prestasi. Temuan itu berdasarkan laporan puluhan wali murid yang anaknya tidak lolos.

Advertising
Advertising

Setelah dicek ke lapangan, siswa yang seharusnya lolos namanya tergeser dengan siswa yang tidak lolos. Hal ini membuat Ombudsman menghentikan proses PPDB sementara dan memanggil pihak sekolah serta Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.

Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumsel M. Ardian Agustiansyah turut hadir dalam forum tersebut.

"Ini kan Ombudsman cuma 4 daerah. Riau, Sumsel, Jateng (Jawa Tengah), Jatim (Jawa Timur). Saya enggak tahu kenapa dipanggil. Apakah ada potensi sama seperti Sumsel," kata Adrian ditemui usai rapat di Hotel Sotasoma pada Jumat, 21 Juni 2024.

Dia mengaku menceritakan permasalahan kecurangan PPDB yang terjadi di Sumsel dalam forum itu. "Mereka mendengar langsung masalah daerah."

Pilihan Editor : Sandiaga Persilakan Ketua Umum Dievaluasi Asal Sesuai Aturan

Berita terkait

Kemendikbudristek Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2024

2 hari lalu

Kemendikbudristek Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2024

Penghargaan ini bisa diraih berkat upaya mengembangkan serta melestarikan beragam budaya tradisional melalui program-program inklusif.

Baca Selengkapnya

Gas Melon Langka di Batam, Ombudsman Kepri Temukan Banyak Penyelewengan di Lapangan

3 hari lalu

Gas Melon Langka di Batam, Ombudsman Kepri Temukan Banyak Penyelewengan di Lapangan

Ombudsman perwakilan Kepri menemukan dugaan pelanggaran proses penjualan LPG 3 kg yang dilakukan agen dan pangkalan di Kota Batam.

Baca Selengkapnya

Maladministrasi Seleksi PPPK Langkat 2023. Ombudsman Sumut Sebut Pantia Bikin Seleksi Tambahan

4 hari lalu

Maladministrasi Seleksi PPPK Langkat 2023. Ombudsman Sumut Sebut Pantia Bikin Seleksi Tambahan

Ombudsman Sumut mengatakan seleksi tambahan itu tidak tercantum dalam pengumuman seleksi PPPK Kabupaten Langkat.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Beasiswa ADik Disabilitas Dibuka hingga 27 September, Simak Ketentuannya

4 hari lalu

Pendaftaran Beasiswa ADik Disabilitas Dibuka hingga 27 September, Simak Ketentuannya

Kemendikbudristek membuka pendaftaran beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Disabilitas hingga 27 September 2024.

Baca Selengkapnya

Kembalinya 288 Artefak Bersejarah dari Belanda Diharapkan Tingkatkan Edukasi Masyarakat

5 hari lalu

Kembalinya 288 Artefak Bersejarah dari Belanda Diharapkan Tingkatkan Edukasi Masyarakat

Kepulangan 288 artefak bersejarah dari Belanda menjadi upaya berkelanjutan untuk memulihkan warisan budaya Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Klaim Meningkatnya Harapan Lama Sekolah Anak karena Program KIP

5 hari lalu

Kemendikbudristek Klaim Meningkatnya Harapan Lama Sekolah Anak karena Program KIP

Kemendikbudristek juga telah menyesuaikan satuan biaya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Baca Selengkapnya

Permendikbud Anti-Perundungan akan Atur Peran Satgas dalam Perguruan Tinggi

6 hari lalu

Permendikbud Anti-Perundungan akan Atur Peran Satgas dalam Perguruan Tinggi

Permendikbud baru yang sedang disiapkan itu bertujuan agar kejadian perundungan seperti yang terjadi di PPDS Undip tidak terulang.

Baca Selengkapnya

Menjelang Transisi Pemerintahan, Nadiem Makarim Disebut Tak Ingin Lanjut sebagai Menteri

9 hari lalu

Menjelang Transisi Pemerintahan, Nadiem Makarim Disebut Tak Ingin Lanjut sebagai Menteri

Anak buah Nadiem Makarim menyebut sang menteri kemungkinan tak akan melanjutkan kariernya di pemerintahan Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Harap Program Merdeka Belajar Dilanjutkan di Pemerintahan Prabowo

9 hari lalu

Kemendikbudristek Harap Program Merdeka Belajar Dilanjutkan di Pemerintahan Prabowo

Permintaan melanjuti program Merdeka Belajar ini juga sempat diutarakan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Baca Selengkapnya

Dirjen GTK Kemendikbud: Lulusan SMA di Papua Bisa Jadi Guru SD

9 hari lalu

Dirjen GTK Kemendikbud: Lulusan SMA di Papua Bisa Jadi Guru SD

Kebutuhan jumlah guru di Provinsi Papua masih belum seimbang.

Baca Selengkapnya