TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi merayakan ulang tahun ke-63 pada hari ini, Jumat, 21 Juni 2024. Kepala negara sekaligus pemerintahan RI yang ke-7 itu juga akan menutup sisa kekuasaannya pada tahun ini sejak menjabat pada 20 Oktober 2014.

Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Juni 1961. Dia pertama kali terjun ke pemerintahan sebagai Wali Kota Surakarta atau Solo pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012.

Setelah itu, Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum terpilih sebagai Presiden pada Pemilihan Presiden 2014 dengan dukungan utama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jokowi memimpin periode pertama pemerintahan bersama politikus senior Jusuf Kalla.

Pada Pilpres 2019, Joko Widodo kembali terpilih sebagai Presiden, didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dalam dua kampanye pemilihan presiden itu, Jokowi kerap dicitrakan sebagai sosok politikus yang dekat dengan semua kalangan dan merakyat, sampai sempat muncul narasi bahwa ‘Jokowi adalah Kita’ pada 2014.

Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di masa kepemimpinannya yang pertama. Di masa jabatannya yang kedua, Jokowi diklaim mengalihkan fokus pemerintahan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya.

Meskipun program pembangunan infrastruktur masih terus dilanjutkan bersamaan dengan itu. Program prioritas tersebut dibarengi dengan program berupa bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

Keterangan resmi situs Sekretariat Presiden menyebut, pada periode kedua Jokowi juga mengupayakan reforma agraria. Salah satunya melakukan percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan oleh karena ketiadaan sertifikat.

Kontroversi Jokowi

Pembangunan infrastruktur yang masif pada masa pemerintahan Jokowi mendapat catatan kritis dari elemen sipil khususnya mengenai dampak pada lingkungan. Misalnya pada proyek hilirisasi ekstraktif nikel. Laporan Climate Rights International (CRI) yang dirilis pada 17 Januari 2024, menyebut kompleks industri nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park di Halmahera, Maluku Utara, telah menyebabkan deforestasi dan pencemaran udara serta air.

Sejumlah undang-undang kontroversial menjadi perhatian dalam diskursus demokrasi dan upaya penegakan hukum Jokowi di dua masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Contohnya UU Omnibus Law, UU Minerba, revisi UU KPK. Belakangan rencana DPR dan Pemerintah untuk merevisi UU Polri dan TNI memunculkan kekhawatiran dugaan penyalahgunaan wewenang polisi dan campur tangan militer di bidang sipil.

Pada pemilihan umum 2024, Jokowi dituding melakukan cawe-cawe politik untuk memenangkan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Dalam fakta persidangan sengketa Pilpres 2024, politisasi bansos dan mobilisasi aparatur disinggung dan diperkuat lewat dissenting opinion dari tiga hakim Mahkamah Konstitusi.

Kendati demikian Jokowi dinyatakan tidak terbukti melakukan intervensi dalam pemilu oleh MK.

Tudingan kecurangan di pemilu itu tak lepas dari pandangan bahwa Jokowi tengah membangun dinasti politik di akhir masa pemerintahannya. Tuduhan itu mencuat setelah Gibran jadi calon wakil presiden Prabowo, dengan putusan batas usia capres cawapres oleh Mahkamah Konstitusi yang dipimpin ketuanya Anwar Usman yang merupakan kakak ipar Jokowi.

Menantu Jokowi, Bobby Nasution, saat ini disokong oleh sejumlah parpol pendukung pemerintah untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara. Nama putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, juga masuk bursa kepala daerah, termasuk menjadi bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Sejumlah kalangan menilai langkah Jokowi merusak demokrasi di Indonesia dengan membangun dinasti politik. Sementara Jokowi tidak mempermasalahkan pandangan yang menyebut dia tengah membangun dinasti politik. Dengan dalih demokrasi, dia menyatakan dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, baik walikota, bupati, gubernur hingga presiden semua yang memilih itu adalah rakyat.

"Ya (dinasti politik) itu kan masyarakat yang menilai,” kata Joko Widodo setelah menghadiri acara Investor Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa 24 Oktober 2023.

Pilihan editor: Jubir Anies Baswedan Belum Mau Komentar soal Program Rumah DP Nol Rupiah yang Diperiksa KPK