INFO NASIONAL - Menteri Pertanian, Arman Sulaiman menyampaikan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi musim kemarau panjang yang diproyeksikan akan berdampak signifikan terhadap sektor pertanian nasional. Ia menyatakan komitmennya dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

"Kami berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian serta kesejahteraan petani di Indonesia," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI, di Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan musim kemarau 2024 akan berlangsung panjang, mulai Juni hingga September, dengan puncaknya pada bulan Agustus.

Langkah-langkah antisipatif telah dipersiapkan sejak Oktober 2023. Melalui proyeksi yang lebih ekstensif dari BMKG, Kementerian ertanian (Kementan) memperkuat kesiapannya dengan meningkatkan program-program strategis.

"Beberapa program yang disiapkan Kementan antara lain peningkatan infrastruktur pompa untuk pengairan lahan sawah tadah hujan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, optimalisasi penggunaan lahan rawa, serta peningkatan kapasitas dan manajemen waduk/bendungan," kata Amran.

Teknologi budidaya pertanian hemat air dan gerakan panen air hujan juga diperkenalkan untuk meningkatkan ketahanan pangan terhadap dampak kekeringan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan luas tanam padi selama periode Oktober 2023 hingga April 2024 sebesar 6,55 juta hektare, mengalami penurunan 3,83 juta hektare atau 36 persen dibandingkan rata-rata periode yang sama tahun 2015-2019 sebesar 10,39 juta hektare. Penurunan luas tanam ini mempengaruhi luas panen padi dan berdampak pada penurunan produksi padi nasional.

“Kementan bersama dengan stakeholder terkait akan terus mengawasi dan melaksanakan langkah-langkah kesiapsiagaan kemarau dengan cermat untuk mengurangi dampak negatif musim kemarau terhadap produksi pangan nasional dan mempertahankan ketersediaan pangan yang memadai bagi masyarakat,” ujarnya.

Saat ini, pembangunan pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat dampak perubahan iklim ekstrem El Nino, konflik geopolitik, dan dinamika ekonomi global. Hal ini menyebabkan restriksi ekspor dari negara-negara produsen pangan, meningkatnya biaya produksi dan harga pangan, serta potensi krisis pangan.

"Kekhawatiran terhadap jaminan produksi, masalah distribusi, dan akses pangan masyarakat perlu menjadi perhatian serius dalam penyediaan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia," kata Amran.

Dalam mendukung Indonesia Emas 2045, pada 2025 mendatang Kementan akan fokus pada empat program utama yaitu ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas nilai, tambah dan daya saing industri, pendidikan dan pelatihan vokasi, dan dukungan manajemen. (*)