TEMPO Interaktif, Jakarta:Rencana pemerintah untuk kembali menaikkan tarif telpon tidak sesuai dengan semangat rapat konsultasi Dewan dan pemerintah, dua pekan silam. Dalam rapat itu, Menteri Perhubungan Agum Gumelar, menyatakan pemerintah menunda kenaikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Pada waktu penundaan itu sama sekali tidak ada indikasi akan dinaikkan lagi pada waktu dekat, kata Akbar Tanjung, ketua DPR, kepada wartawan, di gedung DPR/MPR, Senin (27/1). Seperti diberitakan Koran Tempo, Senin (27/1), Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Djamhari Sirat, menyatakan Departemen Perhubungan akan kembali menaikkan tarif telpon yang sebelumnya ditunda. Hal ini akan dilakukan setelah pemerintah melakukan sosialisasi formula tarif baru. Namun, dia tidak merinci kapan rencana itu akan direalisasikan. Sementara itu, Ketua Fraksi PPP, Barlianta Harahap, menyatakan fraksinya akan tetap menolak rencana kenaikan tarif jika pemerinah tidak mengikuti syarat yang diberikan oleh komisi IV. Salah satu syaratnya adalah pemerintah lewat PT Telkom harus membangun 1,2 juta jaringan fixed line. Syarat lainnya adalah pemerintah membentuk badan regulator independen yang mengatur dunia telekomunikasi. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum melakukan hal tersebut. Barlianta menegaskan, sebelum pemerintah memutuskan hal itu seharusnya berkonsultasi dulu dengan mitra kerjanya di Dewan, yaitu Komisi IV. Kalau dikaitkan dengan syarat komisi IV, kita bisa terima. Kalau tidak, kita akan tolak, tegas dia. Sementara itu, Effendy Choirie, politikus FPKB, usai Rapat Pimpinan Dewan memberikan tanggapan keras atas rencana pemerintah itu. Biar pemerintah berhadapan dengan rakyat, tukas dia. (Budi RizaTempo News Room)