TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Puadi mengungkap sejumlah provinsi yang menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi berdasarkan Indeks Kerawanan (IKP) di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. Puadi menyebut IKP didasarkan pada empat dimensi yang berbeda, yakni dimensi sosial-politik, dimensi penyelenggaraan pemilu, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi relatif.

"Empat dimensi utama dijadikan sebagai alat ukur penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat," kata Puadi dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp, Rabu, 19 Juni 2024.

Adapun tingkat kerawanan itu dibagi menjadi kategori rendah, sedang, hingga tinggi. Wilayah yang memiliki kerawanan tinggi ditandai dengan warna merah dalam peta persebaran IKP dalam situs https://sipekapilu.bawaslu.go.id/.

Puadi menjelaskan, dalam dimensi konteks sosial dan politik, ada lima provinsi yang masuk kategori potensi kerawanan tinggi. Kelima provinsi yang ditandai sebagai zona merah itu meliputi Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dia juga menyebut subdimensi keamanan cukup menyumbang porsi besar terhadap kerawanan dalam dimensi konteks sosial dan politik.

Selanjutnya, dalam dimensi penyelenggaraan pemilu, ada enam provinsi yang masuk dalam kategori ini. "Keenam provinsi itu yakni Kalimantan Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Banten," ujarnya.

Pada dimensi kontestasi, Puadi menyampaikan, terdapat dua subdimensi, yakni subdimensi hak dipilih dan kampanye calon. Dia menyebut ada enam provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi dalam dimensi ini.

"Keenam provinsi tersebut adalah Maluku Utara, DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara," ucapnya.

Lebih lanjut, Puadi menjabarkan dimensi partisipasi relatif menjadi dimensi yang tidak begitu tinggi tingkat konstribusinya kepada kerawanan. Meski begitu, kata dia, dimensi ini tetap menjadi sumber kerawanan yang umumnya terjadi di hampir semua daerah.

"Terutama terkait akses terbukanya ruang berpartisipasi bagi publik dalam pemilihan umum," tuturnya.

Pada dimensi partisipasi relatif, Puadi menerangkan, terdapat enam provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi, yakni Provinsi Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua.