Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

Reporter

Riri Rahayu

Rabu, 19 Juni 2024 14:29 WIB

Presiden Jokowi menjelaskan tentang program pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di semua provinsi rawan kekeringan, seusai peninjauan ke Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi membantah membahas urusan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 ketika bertemu dengan para pimpinan partai politik pada akhir Mei lalu. Bantahan Jokowi tersebut disampaikan seusai ia meninjau proyek pompanisasi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024.

"Enggak (ada pertemuan bahas pilkada)," kata Jokowi kepada awak media sembari menggelengkan kepala saat dikonfirmasi mengenai pertemuan pimpinan partai politik pendukung pemerintah dan Jokowi pada akhir Mei lalu.

Sebelumnya, Jokowi disebut-sebut bertemu dengan beberapa ketua umum parpol pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 28 Mei 2024. Pimpinan partai itu di antaranya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkfili Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimus Yudhoyono.

Tiga sumber Tempo yang mengetahui pertemuan Jokowi dengan para pimpinan parpol itu mengatakan salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan itu mengenai isu reshuffle kabinet. Jokowi disebut bertanya bagaimana kalau pemerintah mengkocok ulang menteri yang tidak mendukung kinerja presiden dilakukan pada Juni 2024. Lalu ketua umum partai memberi masukan agar Presiden Jokowi tidak usah melakukan reshuffle kabinet karena pemerintahannya tersisa empat bulan lagi.

Saat dikonfirmasi, Zulkifli Hasan membantah jika mereka membahas urusan reshuffle kabinet. Menteri Perdagangan ini justru bercerita bahwa dirinya mengajukan nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk berkontestasi di pilkada Jakarta. “Semua setuju,” kata Zulkifli di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 14 Juni 2024.

Advertising
Advertising

Zulkifli mengatakan belum ada kesepakatan mengenai pasangan Ridwan di pilkada Jakarta. Namun partai-partai pemerintah memerlukan Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, sekaligus Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil.

“Saya laporkan ke Pak Presiden, ‘kalau Kaesang boleh nggak’? Pak Presiden bilang ‘jangan’. Tapi kan partai partai perlu. Partai perlu agar bisa menang,” ujar Zulkifli.

Pilihan Edtior : Respons PDIP dengan Wacana Menduetkan Anies dan Kaesang

Berita terkait

Wakil Ketua Usul DPD Bisa Beri Rekomendasi Calon Independen di Pilkada, Ini Alasannya

1 jam lalu

Wakil Ketua Usul DPD Bisa Beri Rekomendasi Calon Independen di Pilkada, Ini Alasannya

Wakil Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengatakan penting membuat sistem pemilu lebih ideal agar biayanya lebih murah.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Prabowo Saksikan Sailing Pass 55 Kapal Perang TNI AL

4 jam lalu

Jokowi dan Prabowo Saksikan Sailing Pass 55 Kapal Perang TNI AL

Jokowi dan Prabowo dengan penuh perhatian menyimak pameran tersebut dari geladak KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW - 992).

Baca Selengkapnya

KSAL Ungkap Pesan Jokowi agar Utamakan Pembuatan Kapal Dalam Negeri

7 jam lalu

KSAL Ungkap Pesan Jokowi agar Utamakan Pembuatan Kapal Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista), khususnya armada kapal selam, di dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Anugerahkan Samkaryanugraha ke Satuan KRI Nanggala-402 yang Tenggelam

8 jam lalu

Jokowi Anugerahkan Samkaryanugraha ke Satuan KRI Nanggala-402 yang Tenggelam

Presiden Jokowi menganugerahkan tanda kehormatan Samkaryanugraha kepada KRI Nanggala-402 yang tenggelam pada 21 April 2021.

Baca Selengkapnya

Tindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi, Kemenpan RB Temui KPK

9 jam lalu

Tindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi, Kemenpan RB Temui KPK

Kemenpan RB bersama KPK melakukan MoU sebagai upaya pencegahan dan pembangunan sistem birokrasi yang lebih transparan, akuntabel dan lebih kredibel, serta berdampak.

Baca Selengkapnya

KSAL Ungkap Pertimbangan Sematkan Jokowi Brevet Hiu Kencana

9 jam lalu

KSAL Ungkap Pertimbangan Sematkan Jokowi Brevet Hiu Kencana

Presiden Jokowi dianggap sudah banyak sekali membantu TNI, khususnya Angkatan Laut dan satuan kapal selam.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Klaim Pemindahan IKN Kehendak Rakyat; KKP Tetap Jalan Terus Ekspor Pasir Laut

9 jam lalu

Terkini: Jokowi Klaim Pemindahan IKN Kehendak Rakyat; KKP Tetap Jalan Terus Ekspor Pasir Laut

Presiden Jokowi menekankan bahwa keputusan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara telah mengikuti aturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Pandeglang: Sanksi Pidana bagi Pemberi dan Penerima Sembako di Pilkada

10 jam lalu

Bawaslu Pandeglang: Sanksi Pidana bagi Pemberi dan Penerima Sembako di Pilkada

Bawaslu Pandeglang jelaskan kriteria bantuan sembako yang dapat terkena sanksi pidana selama pilkada. Ancaman sanksi ini berlaku untuk pemberi dan penerima bantuan.

Baca Selengkapnya

Momen Jokowi dan Prabowo Saksikan Parade Alutsista TNI AL di Teluk Jakarta

11 jam lalu

Momen Jokowi dan Prabowo Saksikan Parade Alutsista TNI AL di Teluk Jakarta

Presiden Jokowi menyaksikan parade alutsista dari geladak KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW - 992).

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana di KRI RJW-992

14 jam lalu

Presiden Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana di KRI RJW-992

Brevet Kehormatan Hiu Kencana yang diterima Jokowi adalah satu bentuk penghormatan dan penghargaan TNI Angkatan Laut, khususnya Satuan Kapal Selam.

Baca Selengkapnya