TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhammad Mardiono angkat suara terkait adanya upaya yang menuntut dirinya mundur dari kursi jabatannya saat ini.

Mardiono awalnya mengatakan, tak ingin banyak berkomentar ihwal tuntutan tersebut. Sebab, menurutnya, partai berlambang Ka'bah itu tengah fokus dalam upaya mensukseskan perhelatan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.

Kepada Tempo, Mardiono akhirnya mengungkapkan pendapatnya terkait adanya upaya yang mendesaknya mundur dari jabatannya sebagai Plt Ketum PPP.

Hormati segala pendapat

Mardiono mengatakan, menghormati segala pendapat pelbagai pihak, termasuk yang memintanya untuk menanggalkan jabatannya.

"Namun, saya menghargai hak demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat yang dilakukan pihak tersebut," kata Mardiono, Ahad kemarin, 16 Juni 2024, seperti dikutip dari Tempo.

Sampaikan ke forum resmi

Namun, kata Mardiono, dalam menjalankan organisasi, termasuk dalam partai politik terdapat aturan-aturan yang mesti dipatuhi dan diputuskan secara kolektif kolegial. Sehingga, ia tak dapat mengakomodir tuntutan yang memintanya untuk mundur dari jabatan Plt Ketum PPP karena bukan menjadi keputusan bulat partai.

"Untuk apa mundur kalau tuntutannya bukan merupakan aturan partai," kata Mardiono.

Ia melanjutkan, PPP dalam melaksanakan operasional dan kegiatan politiknya diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disebut konstitusi partai.

Karenanya, meskipun didesak untuk mundur, Mardiono meminta agar desakan tersebut dilakukan secara konstitusional dan menjadi agenda yang merepresentasikan seluruh suara kader.

"Silakan sampaikan melalui jalan yang resmi, forum resmi," ujar dia.

Forum resmi yang dimaksud Mardiono adalah melalui mekanisme rapat pimpinan nasional (Rapimnas) atau musyawarah kerja nasional (Mukernas).

Dalam forum tersebut lah pendapat kader dapat disampaikan agar dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan akhir.

"Namanya organisasi kan ada aturan, tidak bisa hanya karena ada unjuk rasa jadi keputusan. Semua keputusan diambil melalui mekanisme kolektif kolegial," ucap Mardiono.

Ada pihak yang manfaatkan aksi

Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP itu mencurigai adanya gerakan yang diorganisir untuk memintanya mundur. Sebab, dalam waktu yang salam pada Jumat lalu, terdapat pula kelompok yang meminta agar Mardiono terus menjabat hingga dilaksanakan Muktamar partai.

"Curiga ada yang menggerakan ini tentu ada. Sah-sah aja, karena PPP ini kan milik rakyat, bukan milik pribadi," kata Mardiono.

Sebagai seorang pemimpin, kata dia, tentu hak akan berbicara dan berpendapat selalu dihormati. Namun, tidak semua pendapat tersebut mesti diakomodir.

"Jangan hanya karena ada demonstrasi di luar forum resmi langsung diambil keputusan. Silakan sampaikan di rapimnas atau mukernas," ujar Mardiono.

<!--more-->

Aksi tuntutan mundur

Pada Jumat lalu, 14 Juni 2024, dua kelompok yang menamai diri sebagai Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB) dan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Jakarta Pusat.

Dua kelompok tersebut meminta agar Mardiono mundur dari jabatannya sebagai Plt Ketum PPP, setelah dinilai gagal mempertahankan kursi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta tak mau mengakui kegagalannya ini.

Wakil Ketua Pimpinan Pusat GPK Adrian Azhari Akbar Harahap menyinggung langkah PPP yang dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 lalu memilih untuk berkoalisi mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Padahal, kata dia, di kalangan akar rumput. Dukungan justru digelorakan kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Koalisi Perubahan.

"Beliau salah pilih koalisi dan gagal di pemilihan legislatif. Sehingga kami mendesak agar beliau mundur," ujar Adrian.

Adapun PPP berpotensi besar terhempas dari ‘Senayan’ setelah hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan torehan suara partai Ka'bah di pemilihan legislatif tak memenuhi ambang batas 4 persen.

Rekapitulasi suara KPU dari 38 Provinsi dan 128 wilayah luar negeri, menyatakan torehan suara PPP adalah 3,87 persen atau 5.897.777 suara. Suara tersebut diperoleh dari total 84 daerah pemilihan.

ANDI ADAM FATURAHMAN | SAVERO ARISTIA WIENANTO

Pilihan Editor: Ada Upaya Menggoyang Kursinya, Plt Ketum PPP: Saya Hargai Hak Demokrasinya