Ihwal Sikap Bergabung dengan Kubu Prabowo, PPP Tunggu Hasil Putusan Rapimnas dan Mukernas

Minggu, 16 Juni 2024 13:00 WIB

Kedua massa tersebut dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB) dan Front Kader Penjaga Partai (FKPP). Mereka berunjuk rasa mengenani kepemimpinan PLT Ketua Umum PPP Mardiono di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan alias PPP belum memberikan sikap politik tegas ihwal bagaimana arah partai berlambang Ka'bah tersebut ke depan. Pengurus menunggu pelaksanaan rapat kerja nasional atau Rapimnas.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP, Achmad Baidowi, mengatakan selain Rapimnas, untuk menentukan sikap partai ke depan akan diputuskan melalui mekanisme musyarawah kerja nasional atau Mukernas.

"Kepastiannya menunggu mekanisme itu," kata Awiek, sapaan akrab Baidowi saat dihubungi, Ahad, 16 Juni 2024.

Kendati begitu, Awiek tak menyebutkan rinci ihwal kapan dua mekanisme yang bakal menentukan sikap partai Ka'bah ke depan itu akan dilangsungkan.

"Jadwalnya belum ada, tapi akan dirapatkan," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR tersebut.

Advertising
Advertising

Adapun pada pemilihan presiden lalu, PPP menjadi sekondan PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md., sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan ini juga didukung dua partai lainnya, yaitu Hanura dan Perindo.

Namun, pil pahit harus ditelan oleh PPP dan kubu Ganjar-Mahfud usai hasil rekapitulasi suara tingkat nasional Komisi Pemilihan Umum atau KPU menempatkan pasangan ini di posisi paling bawah.

Kubu Ganjar-Mahfud menorehkan suara paling sedikit ketimbang dua pasangan calon lainnya, yaitu pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pil pahit kedua harus dirasakan PPP saat rekapitulasi suara KPU di 38 Provinsi dan 128 wilayah luar negeri, menyatakan torehan suara PPP tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen.

PPP hanya memperoleh 3,87 persen atau 5.897.777 suara dari total 84 daerah pemilihan. Walhasil, partai Ka'bah mestu terdepak ari Senayan untuk pertama kali sepanjang sejarah partai berdiri.

Kamis lalu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP, Sandiaga Salahudin Uno, menyarakan agar PPP mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran meski nantinya tidak memperoleh jatah kursi Menteri.

"Sebaiknya menurut saya walaupun mendukung pemerintah, tapi tidak mematok-matok jabatan," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut.

Dihubungi terpisah, Direktur Juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi, mengatakan koalisi terbuka jika PPP hendak bergabung dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut ia, perhelatan pemilihan presiden telah usai. Sehingga kini, sudah saatnya partai politik melupakan persaingan lalu.

"PAN terbuka, tapi semua kami serahkan pada Presien terpilih," ujar Viva.

Pilihan Editor: Sandiaga Uno Sarankan PPP Dukung Pemerintahan Prabowo Meski Tak Dapat Kursi Menteri


ANDI ADAM FATURAHMAN || SULTAN ABDURRAHMAN

Berita terkait

Jubir Pastikan Prabowo dan Megawati Bertemu sebelum Pelantikan Presiden

3 jam lalu

Jubir Pastikan Prabowo dan Megawati Bertemu sebelum Pelantikan Presiden

Jubir mengatakan Prabowo dan Megawati akan berdiskusi mengenai berbagai agenda ke depan seputar pembangunan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Prabowo Saksikan Sailing Pass 55 Kapal Perang TNI AL

6 jam lalu

Jokowi dan Prabowo Saksikan Sailing Pass 55 Kapal Perang TNI AL

Jokowi dan Prabowo dengan penuh perhatian menyimak pameran tersebut dari geladak KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW - 992).

Baca Selengkapnya

KIM Pastikan Prabowo Bakal Lanjutkan Megaproyek IKN

12 jam lalu

KIM Pastikan Prabowo Bakal Lanjutkan Megaproyek IKN

Anggaran IKN mengalami penurunan dalam RAPBN 2025 atau untuk era pemeritahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

IHSG Melemah Pekan Ini, Analis: Tren Historis 8 Tahun Terakhir September Selalu di Zona Merah

12 jam lalu

IHSG Melemah Pekan Ini, Analis: Tren Historis 8 Tahun Terakhir September Selalu di Zona Merah

Analis Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengungkapkan tren IHSG 8 tahun terakhir selalu berada di zona merah pada bulan September.

Baca Selengkapnya

Momen Jokowi dan Prabowo Saksikan Parade Alutsista TNI AL di Teluk Jakarta

13 jam lalu

Momen Jokowi dan Prabowo Saksikan Parade Alutsista TNI AL di Teluk Jakarta

Presiden Jokowi menyaksikan parade alutsista dari geladak KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW - 992).

Baca Selengkapnya

Kabar Prabowo Siap Membentuk Badan Penerimaan Negara dalam Kabinet, Apa Tugasnya?

15 jam lalu

Kabar Prabowo Siap Membentuk Badan Penerimaan Negara dalam Kabinet, Apa Tugasnya?

Prabowo dikabarkan akan bikin Badan Penerimaan Negara. Hal ini disampaikan Burhanuddin Abdullah Dewan Penasihat Prabowo. Apa lingkup kerja badan ini?

Baca Selengkapnya

Siasati Utang Rp 800 T di Tahun Pertama Prabowo, Kemenkeu Bakal Lakukan Refinancing

1 hari lalu

Siasati Utang Rp 800 T di Tahun Pertama Prabowo, Kemenkeu Bakal Lakukan Refinancing

Kementerian Keuangan berencana membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun tahun depan dengan refinancing.

Baca Selengkapnya

Soal Kans PDIP Tempatkan Kader di Kabinet Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

1 hari lalu

Soal Kans PDIP Tempatkan Kader di Kabinet Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani mengatakan, komunikasi antara PDIP dengan Prabowo Subianto selama ini terjalin dengan baik.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

1 hari lalu

Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

Jokowi klaim proyek IKN di Kalimantan Timur bukanlah keputusan Presiden saja melainkan keputusan seluruh rakyat. Sejumlah kritik untuk IKN muncul.

Baca Selengkapnya

Jutaan Kelas Menengah Rentan Jatuh Miskin, Prabowo Diharap Punya Solusi dan Tunda Kenaikan PPN

1 hari lalu

Jutaan Kelas Menengah Rentan Jatuh Miskin, Prabowo Diharap Punya Solusi dan Tunda Kenaikan PPN

Sekitar 9,4 juta kelas menengah rentan jatuh miskin. Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan punya solusi dan menunda kenaikan PPN.

Baca Selengkapnya