Sengkarut Pengelolaan Dana Sekolah Kedinasan, Ini Berbagai Temuan KPK

Sabtu, 15 Juni 2024 21:44 WIB

Ilustrasi sekolah kedinasan Foto BKN

Timpang Anggaran PTN dan PTKL

Di sisi lain, KPK menyoroti adanya ketimpangan anggaran pendidikan antara PTKL dengan PTN. PTKL mendapat kucuran dana Rp 32,859 triliun, sedangkan anggaran untuk PTN hanya dialokasikan Rp 7 triliun. Dengan jumlah Rp 7 triuliun itu, Kemendikbud mesti membagi untuk lebih dari 100 kampus negeri di Indonesia.

Lantaran jumlah mahasiswa PTN lebih banyak, besaran bantuan yang bisa diberikan untuk mahasiswa terbatas. Berdasarkan paparan Kemendikbud, kata Pahala, penyelenggaraan pendidikan tinggi yang layak untuk setiap mahasiswa yakni Rp 10 juta setiap semester. Namun, bantuan operasional yang diberikan saat ini hanya bisa mensubsidi Rp 3 juta.

Berbeda dengan PTN, besaran bantuan untuk mahasiswa di sekolah kedinasan atau PTKL bisa mencapai Rp 20 juta. Padahal mahasiswa di PTKL lebih sedikit ketimbang di PTN. Politeknik Pekerjaan Umum yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, misalnya mendapat anggaran pendidikan Rp 104 miliar. Uang itu diperuntukan bagi 221 mahasiswa yang tersebar di tiga program studi. "Kalau dihitung, per mahasiswa Rp 16-20 juta," ujarnya.

Karena minimnya anggaran untuk PTN, Pahala mengatakan beban kampus menjadi berat dan membuat kampus berakrobat mencari dana. Akibatnya, kampus menaikan biaya uang kuliah tunggal atau UKT yang membebani mahasiswa.

“Itulah jalur mandiri, itulah bisnis PTN. Para rektor itu kan profesor, itu akademisi. Jangan suruh cari duit dong',” ucap Pahala.

Menurut Pahala, agar penyelenggaraan pendidikan di PTN berjalan maksimal, pemerintah perlu menaikan anggaran untuk PTN. Dengan begitu, diharapkan mahasiswa tak perlu terbebani UKT yang tinggi. “Kalau pemerintah sekarang cuma kasih Rp 3 juta, naikkin. Tapi jangan mendorong komponen orang tua dan mahasiswa untuk (membayar biaya) makin gede,” ucap Pahala.

Pahala mengatakan KPK sebagai pengawas sedang mengkaji dan mendalami berbagai temuan tersebut. Jika sudah rampung, dia akan merekomendasikan perbaikan kepada Presiden. "Kalau kajian selesai, KPK mau tulis rekomendasi untuk perbaikan penggunaan dana pendidikan terutama untuk PTN," ucapnya.

HENDRIK YAPUTRA

Pilihan Editor: PDIP dan PKS Solo Bertemu Lagi Bahas Koalisi Pilkada, FX Rudy: Jangan Sampai Solo Dikuasai Kapitalis

Berita terkait

Eks Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna Ditahan KPK Dugaan Gratifikasi, Ini Profilnya

2 jam lalu

Eks Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna Ditahan KPK Dugaan Gratifikasi, Ini Profilnya

KPK menangkap eks Sekda Kota Bandung Ema Sumarna bersama 3 orang lainnya, terkait dugaan gratifikasi. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Pimpinan KPK Akui Kinerja KPK Terjun Bebas, Begini Respons IM57+ Institute

16 jam lalu

Pimpinan KPK Akui Kinerja KPK Terjun Bebas, Begini Respons IM57+ Institute

Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango dan komisioner KPK Alexander Marwata berikan skor rendah untuk kinerja KPK. Apa respons IM57+ Institute?

Baca Selengkapnya

KPK Tahan Anggota DPRD Kota Bandung Yudi Cahyadi di Kasus Korupsi Bandung Smart City

16 jam lalu

KPK Tahan Anggota DPRD Kota Bandung Yudi Cahyadi di Kasus Korupsi Bandung Smart City

Jubir KPK mengatakan rincian penerimaan uang tersangka Yudi Cahyadi sedikitnya Rp 300 juta dan manfaat pekerjaan di Dishub Kota Bandung.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK, Buntut Pertemuan dengan Eko Darmanto

17 jam lalu

Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK, Buntut Pertemuan dengan Eko Darmanto

Alexander Marwata merasa heran atas laporan tersebut dan menduga pelapornya menginginkan KPK selalu gaduh.

Baca Selengkapnya

Polda Metro Periksa 17 Saksi soal Pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan Eko Darmanto

17 jam lalu

Polda Metro Periksa 17 Saksi soal Pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan Eko Darmanto

KPK menetapkan Eko Darmanto tersangka gratifikasi dan TPPU pada 8 Desember 2023. Polda Metro kini mengusut pertemuan Alexander Marwata dengan Eko.

Baca Selengkapnya

Puan Sebut Pemecatan Tia Rahmania Tak Ada Kaitan dengan Kritik kepada Nurul Gufron

1 hari lalu

Puan Sebut Pemecatan Tia Rahmania Tak Ada Kaitan dengan Kritik kepada Nurul Gufron

Ada dugaan pemecatan Tia Rahmania disebabkan karena dirinya mengkritik Wakil Ketua KPK. Puan Menepis kabar tersebut.

Baca Selengkapnya

KPK: Mobil Harun Masiku yang Ditemukan di Apartemen Thamrin Residence Bukan Berasal Dari Penggeledahan 2020

1 hari lalu

KPK: Mobil Harun Masiku yang Ditemukan di Apartemen Thamrin Residence Bukan Berasal Dari Penggeledahan 2020

KPK juga pernah menyegel mobil Harun Masiku di Apartemen Thamrin Residence pada 2020.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Pengurusan IUP, Ada Eks Gubernur Kaltim?

1 hari lalu

KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Pengurusan IUP, Ada Eks Gubernur Kaltim?

KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur. Salah satunya diduga eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.

Baca Selengkapnya

KPK Tahan 4 Tersangka Korupsi Bandung Smart City

1 hari lalu

KPK Tahan 4 Tersangka Korupsi Bandung Smart City

KPK menahan empat tersangka kasus korupsi pengadaan kamera pengawas dan penyedia servis internet proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

KPK Lanjutkan Pengusutan Kasus Korupsi di Pemkot Semarang, Giliran Ketua DPRD Jalani Pemeriksaan

1 hari lalu

KPK Lanjutkan Pengusutan Kasus Korupsi di Pemkot Semarang, Giliran Ketua DPRD Jalani Pemeriksaan

KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan Ketua DPRD Kota Semarang periode 2019-2024, Kadar Lusman, dalam kasus korupsi di Pemkot Semarang.

Baca Selengkapnya