PPP Tak Lolos ke Senayan, Politikus Senior Ini Minta Elite Partai Minta Maaf Secara Terbuka

Reporter

Desty Luthfiani

Editor

Juli Hantoro

Sabtu, 15 Juni 2024 15:35 WIB

Zainut Tauhid Sa'adi (kiri) ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior PPP Zainut Tauhid Sa'adi mengaku kecewa dengan kondisi partainya saat ini. Apalagi adanya pro kontra antaranggota partai berkaitan dengan hasil Pemilu 2024 yang membuat partai ini tak lolos Senayan.

"Menurut saya hal ini merupakan musibah besar bagi seluruh kader dan simpatisan PPP yang selama ini setia dan konsisten percaya sebagai wadah perjuangan serta penyaluran aspirasi politiknya," kata Zainut melalui keterangan tertulisnya kepada Tempo pada Sabtu, 15 Juni 2024.

Mantan Wakil Menteri Agama itu menilai keterpurukan suara PPP merupakan harga yang harus dibayar oleh para pimpinan dan elite partainya yang tidak memiliki kepekaan terhadap perasaan publik karena tidak bisa mengelola konflik internal partai dengan baik. "Bahkan sebagian dari elitenya memiliki kegemaran mempertontonkan konflik secara terbuka di depan publik," ujarnya.

Zainut menyebut wajar suara PPP sedikit karena publik memberikan hukuman. "Publik tidak memilih PPP di Pemilu 2024 karena muak melihat partai yang mengusung jargon agama tetapi hobinya sering berkonflik," ujarnya.

Dia meminta kepada pimpinan, elite dan kader untuk tidak saling menyalahkan dan mencari biang kerok dari keterpurukan PPP. Terutama melakukan tindakan destruktif yang justru bakal merusak citra. Selain itu, dia meminta agar partai segera melakukan konsolidasi organisasi memperkuat tali silaturahmi untuk membangun dan memperkuat moral kader dan simpatisan. Kemudian dia meminta agar anggota partai melakukan refleksi secara mendalam atas musibah itu untuk kembali membangun PPP.

Advertising
Advertising

"Elite politik jangan memberikan pernyataan kontroversial yang dapat mengundang polemik yang tidak produktif," ujarnya.

Dia juga meminta pimpinan dan elite PPP agar segera meminta maaf secara terbuka kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab moral atas tidak lolosnya PPP pada ambang batas pemilu.

Menurutnya eakan lebih bijak jika permohonan maaf itu disertai dengan pernyataan pengunduran diri elit tinggi partai dari jabatannya secara ikhlas dan legowo.

Sebelumnya sekelompok massa yang menamakan diri Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB) menggelar demo di kantor DPP PPP. Mereka mendesak Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mundur.

Meski demikian ada pula kelompok dari Front Kader Penjaga Partai yang pro Mardiono. Mereka meminta menjelang Pilkada serentak tak membuat gaduh partai.

Kelompok ini meminta DPP memecat kader yang membuat gaduh dan akan mengawal kepemimpinan Mardiono.

Berita terkait

PPATK Sebut Perputaran Dana Terkait Pemilu Capai Rp 80 Triliun

1 hari lalu

PPATK Sebut Perputaran Dana Terkait Pemilu Capai Rp 80 Triliun

PPATK menemukan perputaran dana yang berhubungan dengan Pemilu mencapai Rp 80 triliun. Perputaran dana itu berlangsung pada Januari 2023 hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Kalyanamitra Sebut Kekerasan Berbasis Gender Berpotensi Meningkat di Pilkada 2024, Apa Sebabnya?

2 hari lalu

Kalyanamitra Sebut Kekerasan Berbasis Gender Berpotensi Meningkat di Pilkada 2024, Apa Sebabnya?

Menurut Kalyanamitra, lingkungan sosial dan partai politik dapat berperan melakukan kekerasan berbasis gender di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Peluang Sandiaga Uno Maju ke Pilgub Jatim 2024 Dianggap Tipis

3 hari lalu

Peluang Sandiaga Uno Maju ke Pilgub Jatim 2024 Dianggap Tipis

Peluang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno diusung maju ke pemilihan gubernur Jawa Timur tipis

Baca Selengkapnya

Sandiaga Uno Diusulkan Maju Pilgub Jawa Timur, NasDem: Menarik

4 hari lalu

Sandiaga Uno Diusulkan Maju Pilgub Jawa Timur, NasDem: Menarik

Nama Sandiaga Uno didorong organ relawan untuk berkontestasi di Pilgub Jawa Timur 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Koalisi Peduli Keterwakilan Perempuan Laporkan Seluruh Komisioner KPU ke DKPP

5 hari lalu

Alasan Koalisi Peduli Keterwakilan Perempuan Laporkan Seluruh Komisioner KPU ke DKPP

Selain Hasyim Asya'ri, komisioner KPU lainnya juga dilaporkan ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik yang sama.

Baca Selengkapnya

Elite PPP Tolak Figur Luar Partai Jadi Ketua Umum

6 hari lalu

Elite PPP Tolak Figur Luar Partai Jadi Ketua Umum

Figur di internal dan eksternal PPP mengemuka jadi pengganti Mardiono di posisi ketua umum. Ada penolakan terhadap figur dari luar PPP.

Baca Selengkapnya

Ketua Mahkamah PPP Sebut Percepatan Muktamar untuk Memilih Ketua Umum Definitif

6 hari lalu

Ketua Mahkamah PPP Sebut Percepatan Muktamar untuk Memilih Ketua Umum Definitif

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono, mengatakan tidak akan mundur apabila peralihan kepemimpinan dilakukan tanpa mengikuti aturan.

Baca Selengkapnya

Jumlah PHPU Meningkat di MK, Perludem Sebut Jadi Bukti Penyelenggaraan Pemilu Semakin Memburuk

8 hari lalu

Jumlah PHPU Meningkat di MK, Perludem Sebut Jadi Bukti Penyelenggaraan Pemilu Semakin Memburuk

Peningkatan gugatan di MK menunjukkan kualitas pemilu semakin memburuk.

Baca Selengkapnya

Polres Teluk Wondama Papua Barat Tangkap ASN Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024

8 hari lalu

Polres Teluk Wondama Papua Barat Tangkap ASN Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024

ASN Teluk Wondama Papua Barat itu terbukti melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS Distrik Wasior pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Buntut Gagal Lolos ke Senayan, Dewan Majelis PPP Desak Gelar Muktamar Tahun Ini

8 hari lalu

Buntut Gagal Lolos ke Senayan, Dewan Majelis PPP Desak Gelar Muktamar Tahun Ini

Dewan Majelis PPP menyatakan muktamar adalah forum yang tepat untuk melakukan evaluasi.

Baca Selengkapnya