Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun

Rabu, 12 Juni 2024 08:55 WIB

Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto (tengah) berbincang dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo (kiri) dan Kabiddokkes Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Syamsul Bahar (kedua kanan) saat meninjau pelaksanaan bakti kesehatan Polri Presisi untuk Negeri di Dinning Hall Jakabaring Sport City (JSC), Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan 9 November 2023. Bakti kesehatan yang diikuti 1.500 orang tersebut sebagai bentuk dukungan Polri dalam membantu masyarakat kurang mampu di Sumatera Selatan. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan kenaikan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri untuk 2025. Komisi III, yang merupakan mitra kerja Polri di parlemen, menyatakan bakal mengusahakan agar usulan tersebut diterima dalam pengambilan keputusan tingkat selanjutnya di DPR.

Usulan penambahan dana tersebut awalnya disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Agus Andianto dalam rapat bersama Komisi III di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 11 Juni 2024. Agus mewakili Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang sedang berdinas ke Yogyakarta.

Diketahui, pagu indikatif tahun anggaran 2025 untuk Polri awalnya adalah sebesar Rp 104,67 triliun. Kepolisian mengusulkan agar jumlah tersebut naik menjadi Rp 165,98 triliun.

Dalam rapat, anggota Komisi III, Eva Yuliana menyatakan permintaan tersebut bisa diterima. “Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui usulan program Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 104,67 triliun dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp 60,64 triliun,” kata Eva Yuliana mewakili komisinya.

“Sehingga menjadi Rp 165,31 triliun,” ucap anggota Fraksi Partai NasDem itu. Pernyataan Eva itu kemudian diikuti ketokan palu dari Ketua Komisi III Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menandai sahnya usulan itu diterima.

Advertising
Advertising

Pada tahun sebelumnya, Polri diketahui juga meminta kenaikan anggaran dari pagu indikatif 2024. Adapun pagu indikatif tahun anggaran 2024 yang ditetapkan Kementerian Keuangan awalnya sebesar Rp 114,76 triliun.

Saat penyusunan anggaran 2024, Polri mengusulkan agar pagu indikatif tersebut dinaikkan sebesar Rp 12,14 triliun. Jumlah tersebut menjadi Rp 126,90 triliun.

Namun, Polri tidak mendapatkan jumlah yang diusulkan tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Menurut laman Kementerian Keuangan, anggaran Polri akhirnya ditetapkan sebesar Rp 117,41 triliun untuk tahun ini.

Dengan jumlah tersebut, Polri menempati peringkat tiga kementerian/lembaga dengan pagu anggaran terbesar dalam APBN 2024. Adapun posisi pertama ditempati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan pagu Rp 147,37 triliun. Sementara di posisi kedua APBN 2024 ada Kementerian Pertahanan dengan pagu Rp 139,27 triliun.

Pilihan Editor: Sosok Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Didorong Maju Pilkada Jateng, Seberapa Dekat dengan Jokowi dan Listyo Sigit?

Berita terkait

Komisi I DPR Minta Kominfo dan BSSN Lakukan Ini setelah Serangan Ransomware ke PDNS

14 menit lalu

Komisi I DPR Minta Kominfo dan BSSN Lakukan Ini setelah Serangan Ransomware ke PDNS

Komisi I DPR berpendapat keamanan siber adalah isu strategis yang berdampak luas terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Pansus Haji, Minta Penyelesaiannya Cukup Lewat Raker dan Panja

24 menit lalu

PAN Tolak Pansus Haji, Minta Penyelesaiannya Cukup Lewat Raker dan Panja

PAN menyatakan tidak sepakat atas pembentukan pansus haji yang diusulkan Tim Pengawas Haji DPR.

Baca Selengkapnya

Serangan Siber Terus Berulang, DPR: Kecelakaan atau Kebodohan?

5 jam lalu

Serangan Siber Terus Berulang, DPR: Kecelakaan atau Kebodohan?

Usai terjadi serangan siber, BSSN mengungkap hanya dua persen data di PDNS yang di-backup oleh Kemenkominfo.

Baca Selengkapnya

BSSN Pertimbangkan Bantuan dari 10 Negara Atasi Serangan Siber PDN

6 jam lalu

BSSN Pertimbangkan Bantuan dari 10 Negara Atasi Serangan Siber PDN

BSSN menyebut belum bisa menangkap pelaku atau hacker yang menyerang PDN lantaran baru menemukan indikasi-indikasinya dan masih menunggu hasil forensik.

Baca Selengkapnya

Komisi III DPR Sebut 82 Anggota DPR Terlibat Judi Online

19 jam lalu

Komisi III DPR Sebut 82 Anggota DPR Terlibat Judi Online

Data 82 anggota DPR yang ditengarai terlibat judi online itu akan diserahkan ke Majelis Kehomatan Dewan

Baca Selengkapnya

Keamanan dan Kelayakan Obat di Masyarakat Harus Terjamin

20 jam lalu

Keamanan dan Kelayakan Obat di Masyarakat Harus Terjamin

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti persoalan pengawasan terhadap peredaran obat. Menurutnya masih ada peredaran obat ilegal di Indonesia

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR RI Bentuk Tim Investigasi PPDB Jalur Siluman

20 jam lalu

Komisi X DPR RI Bentuk Tim Investigasi PPDB Jalur Siluman

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan keprihatinannya atas temuan 'Siswa Titipan Masuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Siluman' yang terungkap dalam investigasi salah satu media nasional. Hetifah menekankan pentingnya integritas dalam proses PPDB dan mendesak pihak terkait untuk segera mengambil langkah tegas.

Baca Selengkapnya

ASN, TNI-Polri, Wartawan, hingga Anggota DPR Terjerat Judi Online

20 jam lalu

ASN, TNI-Polri, Wartawan, hingga Anggota DPR Terjerat Judi Online

Satgas Judi Online menyatakan para pemain judi online berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ASN, TNI-Polri, wartawan hingga anggota DPR.

Baca Selengkapnya

Nasib Jemaah Haji Kurang Dapatkan Fasilitas Tidur di Tenda di Mina

21 jam lalu

Nasib Jemaah Haji Kurang Dapatkan Fasilitas Tidur di Tenda di Mina

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Abdul Wachid, menerima sejumlah keluhan dari jemaah haji Indonesia terkait kenyamanan selama ibadah di Mina, Arab Saudi.

Baca Selengkapnya

DPR Segera Sahkan 26 RUU Kabupaten/Kota

21 jam lalu

DPR Segera Sahkan 26 RUU Kabupaten/Kota

Selanjutnya, 26 RUU Kabupaten/Kota itu akan disahkan dalam pembahasan tingkat II, yaitu rapat paripurna DPR.

Baca Selengkapnya