TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Kota Solo, Jawa Tengah mulai menjaring kandidat untuk Pilkada 2024. Ketua DPC PPP Kota Solo Edy Jasmanto mengatakan sudah bersilaturahmi dengan bakal calon wali kota Solo, Astrid Widayani.

Dia mengakui latar belakang Astrid yang aktif di bidang pendidikan dan entrepreneur sesuai dengan PPP yang banyak aktif di dunia pendidikan. Astrid adalah Rektor Universitas Surakarta (Unsa), salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Solo.

"Perkenalan pertama ini kami dari DPC PPP Solo langsung klik karena rata-rata kami juga mengurusi TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an), pondok, dan tingkat pendidikan lainnya," katanya di Solo, Rabu, 5 JUni 2024.

Edy mengatakan pemimpin dengan latar belakang pendidikan tepat dimiliki oleh Kota Solo. "Karena untuk memangkas kemiskinan tidak ada jalan lain selain pendidikan," katanya.

PPP Kota Solo juga menitipkan salah satu program jika Astrid terpilih, yakni mengumrahkan para pengurus masjid, langgar, atau musala yang kurang mampu. Program tersebut juga sudah dilakukan oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Edy, pihaknya akan mengajukan nama Astrid Widayani dalam rapat untuk mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat PPP.

Menanggapi hal tersebut, Astrid yang juga merupakan pendiri program Jawara UMKM dan gerakan sosial Astrid Widayani Peduli (Awali) ini merasa cocok dengan kultur yang ada dalam PPP.

"Alhamdulillah silaturahmi dengan jajaran pengurus PPP Solo dapat disambut dengan baik, karena ini merupakan sebuah motivasi atas visi misi saya maju di Pilkada Surakarta,” ujar Astrid.

“Apalagi saya salah satu bacalon yang bukan berasal dari partai politik, jadi dalam perjalanan menuju rekomendasi saya juga harus memperkenalkan diri kepada pimpinan partai di Solo untuk bisa bergerak dan maju bersama," kata dia menambahkan.

Astrid mengaku ingin mendedikasikan diri kepada masyarakat Kota Solo agar kehidupannya bermanfaat bagi banyak orang.

"Karena salah satu prinsip yang jadi motivasi saya maju adalah kebermanfaat yang lebih luas. Kami muslim percaya kalau membawa manfaat yang lebih itu untuk menambah keberkahan," ujarnya.

PPP Bahas Strategi Pilkada di Rapimnas

Sementara itu, PPP menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sebagai persiapan Pilkada 2024. Rapat digelar di Le Semar Hotel, Karawaci, Tangerang, Banten pada Kamis, 6 JUni 2024.

“Agenda pokoknya persiapan pilkada dan langkah-langkah politik lainnya," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dalam pesan tertulisnya saat dikonfirmasi Tempo, Kamis, 6 Juni 2024.

<!--more-->

Pria yang akrab disapa Awiek ini menuturkan Rapimnas akan dihadiri oleh pejabat DPP dan pimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) tanpa kehadiran perwakilan dari DPC. Dia juga menegaskan PPP tidak mengundang calon kepala daerah dalam acara ini.

"Tidak ada calon kepala daerah, kecuali mereka yang sekaligus menjabat ketua DPW," ujarnya.

Juru Bicara DPP PPP Donnie Tokan mengatakan Rapimnas kali ini turut menjadi momen evaluasi partainya sebelum menghadapi pilkada. "Akan dibahas juga evaluasi soal pemilu dan pilpres yang lalu," tuturnya.

Donnie juga menegaskan tidak ada pembahasan pergantian pengurus PPP dalam Rapimnas. Dia menuturkan pergantian kepengurusan dilakukan hanya dalam agenda muktamar yang biasa dilakukan di sekitar Desember-Januari.

Adapun Sekretaris Jenderal PPP Muhamad Arwani Thomafi mengatakan Rapimnas kali ini akan berfokus memperkuat keorganisasian dan eksistensi partai setelah Pemilu 2024. Rapimnas juga akan membahas soal langkah strategis menghadapi Pilkada 2024.

"PPP memiliki 80 kursi DPRD provinsi serta 800 kursi DPRD kabupaten/kota se-Indonesia berdasarkan hasil dari pemilu 2024. Termasuk 12 kursi DPR RI. Ini modal yang kuat untuk Pilkada 2024," ucapnya.

Thomafi mengatakan, agenda Rapimnas tak akan membahas soal ketua umum yang saat ini masih berstatus pelaksana tugas. Saat ini, Pelaksana tugas Ketua Umum PPP adalah Muhammad Mardiono.

Menurut Thomafi, dalam rapat harian Mardiono menyampaikan soal pentingnya kader menjaga komunikasi politik dan soliditas internal, sehingga perbedaan-perbedaan yang muncul tetap diletakkan dalam ruang konstitusional partai.

SAVERO ARISTIA WIENANTO | ANTARA

Pilihan editor: RUU MK Belum Dibawa ke Rapat Paripurna, Ini Penjelasan Komisi III DPR