TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meyakini bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara alias IKN tidak terganggu, menyusul pengunduran diri Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita. Kepala negara menyinggung rencana berkantor di IKN hingga menepis anggapan sulitnya mendulang investasi untuk pembangunan calon ibu kota baru.

Jokowi melawat ke IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Selasa hingga Rabu, 4-6 Juni 2024, untuk groundbreaking tahap VI hingga meresmikan sejumlah proyek. Pada hari terakhir kunjungannya, Eks Wali Kota Solo ini menjawab soal mundurnya Bambang sebagai Kepala Otorita hingga kesiapan pembangunan IKN tahap pertama.

“Ndak, ndak, ndak. Nggak ada masalah,” kata Jokowi saat ditanya apakah mundurnya Bambang akan berdampak pada investasi dan pembangunan IKN.

Gubernur Jakarta 2012-2014 masih tidak mau terbuka mengenai pengunduran diri Bambang sebagai Kepala Otorita IKN seperti diumumkan oleh Istana pada Senin, 3 Juni 2024. Jokowi mengatakan itu merupakan keputusan pribadi dari bekas Menteri Perhubungan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian, Jokowi mengungkit bahwa Bambang telah diberi tugas baru sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam percepatan pembangunan IKN.

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, menilai mundurnya Bambang dan wakilnya, Dhony Rahajoe, karena turunnya komitmen dan dukungan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini terlihat dari sikap kubu Prabowo yang menyampaikan bahwa program makan siang gratis adalah program utama, walau di sisi lain Prabowo maupun tim terbuka menyampaikan bahwa IKN tetap dilanjutkan.

Yusuf mengatakan program makan siang dan IKN sulit dijalankan bersama karena keduanya perlu anggaran yang besar. "Ini juga karena ketidakpastian megaproyek ini," katanya kepada Tempo, Senin, 3 Juni 2024.

Pemerintah menetapkan komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp 90,4 triliun, sisanya kerja sama pemerintah dan badan usaha serta pihak swasta.

Total investasi yang masuk ke IKN sebesar Rp 49,6 triliun. Nilai tersebut berasal dari 32 institusi yang melakukan groundbreaking dari September 2023 hingga Maret 2024. Sampai saat ini belum ada realisasi dana dari investor asing. Pihak swasta sangat dibutuhkan dalam pembangunan IKN. Sebab sampai tahun ini, total anggaran untuk IKN sejak 2022 sebesar Rp 72,3 triliun.

Terlepas dari ketidakpastian ini, dalam kesempatan yang sama di IKN kemarin, Jokowi mengatakan persiapan HUT-RI ke-79 yang direncanakan digelar di Nusantara hampir rampung. Presiden juga mengatakan kantor presiden akan selesai bulan depan, saat ditanya kapan bakal bekerja di IKN.

Jokowi mengatakan Prabowo bisa saja menandatangani surat keputusan pemindahan status Ibu Kota Negara, dari Jakarta ke IKN. Sebagaimana Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta yang disahkan Jokowi pada 25 April 2024. Status Ibu Kota Negara tidak akan berganti sebelum Presiden menerbitkan Keppres pemindahan ibu kota.

"Bisa saya nanti yang menandatangani bisa nanti juga presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani," kata Jokowi pada Rabu di IKN.

Pilihan Editor: Jokowi Sebut Persiapan Upacara 17 Agustus di IKN Sudah Hampir Final

RIRI RAHAYU