Ma'ruf Amin: Gelontoran Anggaran ke Papua Besar, tapi Tak Ada Wujudnya

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 4 Juni 2024 20:45 WIB

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah), Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kiri ketiga) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kanan) berbincang dengan jamaah calon haji saat proses Makkah Route di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat 31 Mei 2024. Dalam kunjungan tersebut Wakil Presiden Maruf Amin meninjau langsung proses pelayanan Makkah Route untuk jamaah calon haji. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

TEMPO.CO, Merauke - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan pentingnya alokasi anggaran yang transparan dan akuntabel untuk pembangunan di Papua. Eks Ketua Majelis Ulama Indonesia ini mengatakan pengalokasian anggaran harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Ma’ruf menyampaikan ini dalam acara Tatap Muka dan Dialog dengan Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Papua Selatan yang berlangsung di salah satu hotel di Merauke, Selasa, 4 Juni, 2024. Wapres tak menyangkal pengalokasian anggaran yang sesuai untuk keperluan masyarakat, memang menjadi sebuah tantangan.

"Kita ingin anggaran yang sudah diberikan, dialokasikan menjadi sesuatu. Jangan anggaran seperti selama ini, anggaran besar tetapi tidak ada wujudnya di dalam pembangunan," kata Ma’ruf.

Wapres mengatakan bahwa pertanggungjawaban anggaran melibatkan semua pihak, khususnya bagi jajaran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) – yang dia pimpin. Selain Wapres – Menteri Dalam Negeri, termasuk Pj. Gubernur, dan Bupati juga mengawasi anggaran itu.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Wapres menyinggung keberadaan dan fungsi pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Advertising
Advertising

Pada hari ini, Ma’ruf meletakkan batu pertama sentra sarana dan prasarana di Provinsi Papua Selatan. Wapres mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan wilayah pemekaran, termasuk Papua Selatan.

Pemerintah sudah meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 sebagai pedoman pemangku kepentingan dalam merancang program di Papua dengan tiga misi utama - Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

Hadir pada acara ini antara lain, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Bupati Boven Digoel Hengky Yaluwo, Bupati Mappi Michael Rooney Gomar, Ketua MRP Provinsi Papua Selatan Damianus Katayu, Bupati Merauke 2000-2005 dan 2005-2010 Johanes Gluba Gebze, Bupati Merauke 2016-2021 Frederikus Gebze, Wakil Bupati Merauke 2000-2005 Benyamin Simatupang, Ketua MUI Papua Selatan Muhammad Jufri Thamrin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Papua Selatan Pastor John Kandam, dan Tokoh Perempuan Katarina Yaas.

Pilihan Editor: Ma'ruf Amin Dorong Papua Selatan jadi Pusat Pangan di Timur Indonesia

Berita terkait

Sri Mulyani Janji Pemerintah Beri Beasiswa Santri sampai Gelar Doktor di Sektor Ekonomi Syariah

2 jam lalu

Sri Mulyani Janji Pemerintah Beri Beasiswa Santri sampai Gelar Doktor di Sektor Ekonomi Syariah

Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji pemerintah akan memberikan beasiswa untuk para santri hingga mendapat gelar doktor di sektor ekonomi syariah

Baca Selengkapnya

Realisasi KUR Syariah Rp 16,7 Triliun, Sri Mulyani: Perluasan Akses Pembiayaan UMKM

2 jam lalu

Realisasi KUR Syariah Rp 16,7 Triliun, Sri Mulyani: Perluasan Akses Pembiayaan UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi KUR Syariah mencapai Rp 16,7 triliun pada September 2024.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Arsjad Rasjid Masih Ketua Kadin

3 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Arsjad Rasjid Masih Ketua Kadin

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Arsjad Rasjid sebagai Ketua Kadin.

Baca Selengkapnya

KontraS Catat Ada 64 Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga Sipil dalam Setahun Terakhir

7 jam lalu

KontraS Catat Ada 64 Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga Sipil dalam Setahun Terakhir

KontraS: sebanyak 64 peristiwa tersebut menyebabkan 75 orang luka-luka dan 18 orang tewas.

Baca Selengkapnya

Siapa Penggagas Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua?

10 jam lalu

Siapa Penggagas Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua?

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut ide pembentukan lima Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua berasal dari Menhan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Akan Pimpin Rapat Ekonomi Syariah Hari Ini

1 hari lalu

Ma'ruf Amin Akan Pimpin Rapat Ekonomi Syariah Hari Ini

Ma'ruf Amin tak hadir di acara pelantikan anggota MPR tanpa penjelasan. Jumat ini, Ia akan mengikuti rapat ekonomi dan keuangan syariah.

Baca Selengkapnya

TNI Tak Mau Tarik Pasukan dari Nduga seusai Pilot Susi Air Dibebaskan

2 hari lalu

TNI Tak Mau Tarik Pasukan dari Nduga seusai Pilot Susi Air Dibebaskan

TNI mengklaim situasi keamanan di Nduga bakal berisiko terancam kembali jika personel militer ditarik.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

2 hari lalu

Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

Pengamat militer menilai pembentukan Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima wilayah Papua berpotensi menciptakan kekerasan dan praktik pelanggaran HAM.

Baca Selengkapnya

Baru Dibentuk, Ini Daftar 5 Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua

2 hari lalu

Baru Dibentuk, Ini Daftar 5 Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua

Yonif baru ini dibentuk secara khusus untuk mendukung keamanan dan pembangunan daerah rawan.

Baca Selengkapnya

Pengungsi Nduga Berharap Bisa Pulang setelah Pembebasan Pilot Susi Air

2 hari lalu

Pengungsi Nduga Berharap Bisa Pulang setelah Pembebasan Pilot Susi Air

Penarikan pasukan TNI-Polri dari Nduga bisa membuat pemulangan pengungsi berjalan kondusif. Pembebasan Philip bisa jadi momentum pemulangan pengungsi.

Baca Selengkapnya