Komnas HAM Papua Sebut Pelayanan RSUD Paniai Belum Kondusif karena Kehadiran TNI-Polri

Reporter

Hendrik Yaputra

Editor

Amirullah

Minggu, 26 Mei 2024 20:15 WIB

Suasana pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) di Jalan Raya Madi, Badauwo, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, dipaksan kosongkan rumah sakit pada Ahad, 26 Mei 2024. Keluarga memboyong pasien keluar diduga atas desakan aparat TNI-Polri. Dok. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengatakan, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Madi, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, tak kondusif karena kehadiran aparat gabungan TNI-Polri, Ahad, 26 Mei 2024.

Komnas HAM Papua menerima laporan pasukan TNI-Polri datang ke RSUD tanpa ada pemberitahuan. Kehadiran mereka masih dalam situasi konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat alias TPNPB beberapa hari lalu.

"Informasinya aparat gabungan masuk ke rumah sakit untuk pengamanan," kata Frits saat dihubungi, Ahad, 26 Mei 2025.

Namun, Komnas HAM Papua juga menerima informasi, tenaga medis RSUD Paniai yang meminta TNI-Polri hadir untuk pengamanan. "Versi lain, RSUD meminta pengamanan karena ada kondisi di mana dokter dan perawat merasa tak nyaman," kata Frits.

Di samping itu, Frits juga mendengar kabar, tenaga medis takut untuk datang ke RSUD Paniai. Mereka khawatir menjadi sasaran tembak pihak yang berkonflik. Keadaan itu membuat pelayanan kesehatan tidak optimal. "Namun, informasi ini belum bisa saya klarifikasi," kata Frits.

Advertising
Advertising

Frits juga mengaku mendapatkan kabar, TNI-Polri mengusir pasien. Namun, Frits juga mendapatkan kabar pasien sendiri yang ingin dipindahkan ke Rumah Sakit lain karena alasan keamanan.

Sampai saat ini, Frits belum bisa menghubungi direktur RSUD Paniai, Agus, untuk dimintai klarifikasi mengenai hal ini. Frits hanya mengetahui bahwa Agus sudah mengatakan di media bahwa pasien sendiri yang meminta dirujuk ke rumah sakit lain.

Salah satu warga yang mengetahui informasi tersebut, Wim Bone Kogoya, mengatakan bahwa sejak dua hari lalu, Jumat, 24 Mei 2024, aparat TNI-Polri sudah mendesak pasien meninggalkan rumah sakit. "RSUD Paniai (dipaksa) dikosongkan. Pasien semua dibawa keluar dan rumah sakit dikuasai TNI-Polri," kata Wim melalui aplikasi perpesanan pada Ahad, 26 Mei 2024.

Sementara itu, TNI membantah mengusir pasien RSUD Madi Paniai. Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf, Candra Kurniawan, mengatakan, informasi itu merupakan hoaks. "Berita yang menyebar itu hoaks," kata Candra dalam keterangan tertulis, Ahad, 26 Mei 2024.

Candra mengatakan, aparat TNI dari Yonif 527 justru saat ini membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai. Pengamanan dilakukan karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat alias TPNPB akan membakar RSUD tersebut.

"Bahkan aparat TNI hadir di RSUD Madi atas permintaan dari Tim Medis karena merasa terancam dari aksi OPM," kata Candra.

Sebelumnya, konflik bersenjata terjadi di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah yang berlangsung pada 21 Mei dan 22 Mei 2024. Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa TPNPB-OPM membakar 12 bilik kios di Paniai terjadi pada Selasa tengah malam, pukul 00.15 WIT.

Kelompok itu juga membakar gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah dasar, Sekolah Menegah Pertama YPPGI Kepas Kopo pada Rabu, 22 Mei lalu, pukul 02.55 WIT.

HENDRIK | IHSAN RELIUBUN

Pilihan Editor: Megawati Kritisi RUU MK dan RUU Penyiaran di Rakernas PDIP: Sepertinya Menyembunyikan Sesuatu

Berita terkait

Perjalanan Natalius Pigai, dari Juru Parkir hingga Jadi Menteri HAM

1 hari lalu

Perjalanan Natalius Pigai, dari Juru Parkir hingga Jadi Menteri HAM

Di rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR, Natalius Pigai menyebut dirinya pernah menjadi juru parkir

Baca Selengkapnya

Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai

3 hari lalu

Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai

Natalius Pigai, Menteri HAM yang baru menjabat, langsung memicu sorotan publik dan DPR dengan usulan anggaran fantastis dan lainnya, apa saja?

Baca Selengkapnya

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

5 hari lalu

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

Kemenko Polkam memetakan wilayah rawan pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Usulkan 4 RUU Masuk Prolegnas 2025-2029, Apa Saja?

5 hari lalu

Komnas HAM Usulkan 4 RUU Masuk Prolegnas 2025-2029, Apa Saja?

Komnas HAM menyatakan usulan 4 RUU masuk Prolegnas bisa jadi bahan rekomendasi kepada pemerintah atau pembuat kebijakan.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

5 hari lalu

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

Komnas HAM menyatakan tiga warga Papua yang tewas ditembak TNI pada Juli lalu tidak memiliki catatan kriminal

Baca Selengkapnya

Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

5 hari lalu

Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

Peneliti BRIN menekankan pentingnya pelestarian motif Megalitik Tutari sebagai sumber inspirasi seni kontemporer Papua.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

6 hari lalu

Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

Prabowo ingin tingkatkan pembangunan Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara: Tidak harus datangkan orang dari luar.

Baca Selengkapnya

KKJ Adukan Teror Bom Molotov di Kantor Redaksi Jubi ke Komnas HAM

6 hari lalu

KKJ Adukan Teror Bom Molotov di Kantor Redaksi Jubi ke Komnas HAM

Laporan serangan bom molotov ke kantor redaksi Jubi tidak pernah ditindaklnjuti oleh kepolisian.

Baca Selengkapnya

Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM

7 hari lalu

Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM

Ini untuk pertama kalinya Komnas HAM dan TNI memiliki nota kesepahaman.

Baca Selengkapnya

Dapat Banyak Aduan, Komnas HAM Dorong Perlindungan Sosial bagi Pengemudi Ojek dan Kurir Online

7 hari lalu

Dapat Banyak Aduan, Komnas HAM Dorong Perlindungan Sosial bagi Pengemudi Ojek dan Kurir Online

Komnas HAM mencatat permasalahan yang sering dilaporkan ihwal status hubungan kerja, klaim jaminan kesehatan, hingga pembatasan hak untuk berserikat.

Baca Selengkapnya