TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) menanggapi wacana student loan alias pinjaman mahasiswa untuk menyelesaikan masalah kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT.

"Student loan dalam rangka UKT ini memang belum ada pembahasan di Kantor Staf Presiden secara lebih detail," kata Deputi II KSP, Abetnego Tarigan, saat dihubungi Tempo pada Kamis, 23 Mei 2024.

Dia pun tak menjawab secara gamblang apakah Presiden Joko Widodo atau Jokowi pernah membahas soal student loan. Menurut Abetnego, KSP harus lebih dulu mengecek perhitungannya secara detail.

"Tapi memang di banyak negara itu memberikan student loan ke mahasiswa untuk yang S1," tutur dia.

Namun, kata dia, persoalan pengembalian pinjaman bagi mahasiswa harus dicermati. Ini supaya tidak menjadi isu ketenagakerjaan.

Oleh sebab itu, pihaknya sempat membahas student loan untuk pendidikan magister dan doktoral. Sebab, rata-rata mahasiswa S2 serta S3 sudah bekerja.

"Kalau yang untuk profesi, yang lebih lanjut, kami lebih confidence (percaya diri)," ucap Abetnego.

Sebelumnya diberitakan, skema student loan ini disinggung dalam rapat DPR yang membahas Kartu Indonesia Pintar Kuliah alias KIP-K, UKT, dan kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi perguruan tinggi negeri.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf Macan, mengatakan student loan harus dibangun dalam konsep pinjaman melalui bank pelat merah atau himbara.

“Kita bilang jangan pinjol dong, tapi himbara bikin sebuah konsep student loan," kata dia dalam Rapat DPR dengan Kementerian Pendidilan pada Selasa, 21 Mei 2024.

Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, mengatakan student loan masih dibahas secara internal. Menurut dia, masih perlu pembahasan cukup panjang dengan Kementerian Keuangan.

“Belum ada detail yang cukup rinci untuk bisa diumumkan,” kata Nadiem.

Sementara itu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan belum mendapat informasi mengenai skema student loan. Dia menyebut, sejauh ini juga tidak ada proposal student loan yang diajukan oleh Nadiem.

"Jadi aku belum bisa komentar balik,” kata bendahara negara itu saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 22 Mei 2024.

AMELIA RAHIMA | DANIEL A. FAJRI

Pilihan editor: Mahasiswa Universitas Brawijaya Demo UKT Mahal: Kemendikbud dan Kampus Jalankan Politik Pingpong