TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) membahas pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ketika dikunjungi pimpinan MPR RI di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Mei 2024.

Kalla sempat menyinggung proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam pembicaraan itu. “Jangan ada proyek tiba-tiba besar, katakanlah IKN. Itu tidak ada di janji kampanye, tidak ada di ini, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul ya tiba-tiba,” kata Kalla.

Menurut Kalla, proyek yang diadakan tiba-tiba berpotensi tidak efisien. Dia pun meminta agar pemerintahan yang akan datang bisa bekerja dengan lebih baik. “Efisien memang tidak mudah, tapi saya yakin Pak Prabowo berani melakukan itu,” ucap pria yang juga pernah menjadi wakil presiden pendamping Jokowi pada periode 2014-2019 itu.

Kalla mengatakan pemerintahan ke depan harus memiliki perencanaan jangka panjang dan menengah yang jelas. Menurut dia, perencanaan itu akan membantu pemerintah untuk menjadi lebih efisien. “Itu negara harus punya. Negara lain semua begitu, Malaysia punya rencana 30 tahun, Saudi,” ujar dia.

Dalam kunjungan ke kediaman Kalla, para pimpinan MPR yang hadir di antaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet, beserta Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Syarief Hasan. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah juga ikut hadir.

Selain membahas efisiensi pemerintah, para pimpinan MPR dan Kalla juga turut membahas beberapa kebijakan negara yang sedang diwacanakan. Salah satu wacana yang mereka bahas adalah soal rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Badan Layanan Penerimaan Negara. Selain itu, para pimpinan MPR juga membahas soal ambang batas parlemen dan presiden dengan Kalla.

Bamsoet mengatakan Kalla setuju dengan gagasan Prabowo untuk membentuk Badan Layanan Penerimaan Negara. “Beliau (Kalla) mengacu pada beberapa negara seperti Amerika, itu urusan keuangan itu dipegang oleh lebih dari tiga orang, tapi di kita dari mulai penerimaan negara, pajak, kemudian sebagai bendahara negara dipegang oleh satu,” kata Bamsoet usai pertemuan di rumah Kalla itu.

Selain itu, Bamsoet menyampaikan bahwa Kalla juga berpesan agar Pemilu yang akan datang bisa dijalankan dengan lebih efisien. “Termasuk Pak JK menyampaikan untuk mengevaluasi lagi tentang presidential threshold dan parliamentary threshold,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Pilihan Editor: Jokowi Kumpulkan Pratikno hingga Sri Mulyani Rapat Tim Penilaian Akhir