Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

Reporter

Tempo.co

Editor

Sapto Yunus

Senin, 20 Mei 2024 18:44 WIB

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images

Dia mengatakan prospek reformasi Polri di masa mendatang tampak menjanjikan jika ada komitmen yang kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait seperti DPR dan Kompolnas.

"Dengan demikian, Polri dapat menjadi institusi yang lebih profesional, dipercaya oleh masyarakat, dan mampu menjalankan tugasnya secara efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia," ujar dia.

4. Peneliti BRIN Sarah Nuraini Siregar: Polri Perlu Merumuskan Ulang Formasi Jabatan

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Sarah Nuraini Siregar menanggapi potensi kecemburuan di internal Polri akibat revisi UU Polri yang mencakup perpanjangan usia personel Polri.

"Ini kembali lagi pada tata kelola karier ya," kata Sarah kepada Tempo, Jumat, 17 Mei 2024.

Sarah mengatakan tata kelola karier harus diperhatikan untuk mencegah terjadi penumpukan jabatan atau fungsi para anggotanya. Maka, kata dia, para pemangku kepentingan termasuk Polri perlu segera bertindak.

"(Yakni) memetakan ulang sumber hingga merumuskan ulang formasi-formasi jabatan dan fungsi di internal Polri," ucap peneliti klaster riset konflik, pertahanan, dan keamanan BRIN ini.

Dia juga menanggapi perubahan usia pensiun polisi dalam revisi UU Polri. Menurut dia, perubahan usia pensiun tersebut tidak masalah karena tugas atau fungsi Polri berada di area masyarakat sekaligus negara. "Karena itu ada fungsi pelayanan dan penegakan hukum," ujarnya.

Namun Sarah menilai ada beberapa hal perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pertama, soal tata kelola karier anggota Polri yang harus dievaluasi dan direformulasi. "Karena perpanjangan batas usia tentu mempengaruhi penempatan-penempatan anggota dan jabatan atau fungsi yang diberikan," kata Sarah.

Kedua, perpanjangan usia pensiun juga harus selaras dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga perlu diperhatikan evaluasi pembinaan SDM.

Ketiga, perpanjangan usia pensiun juga akan berpengaruh pada rentang waktu jabatan-jabatan strategis, di mana salah satunya jabatan Kapolri. "Para pemangku kepentingan perlu memperhatikan hal ini untuk mencegah sirkulasi kepemimpinan yang stagnan," ujar Sarah.

ADINDA JASMINE PRASETYO | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan editor: PBB Siapkan 3-4 Kader sebagai Menteri di Kabinet Prabowo, Yusril Termasuk?

Berita terkait

Terkini: Jokowi Klaim Pemindahan IKN Kehendak Rakyat; KKP Tetap Jalan Terus Ekspor Pasir Laut

17 jam lalu

Terkini: Jokowi Klaim Pemindahan IKN Kehendak Rakyat; KKP Tetap Jalan Terus Ekspor Pasir Laut

Presiden Jokowi menekankan bahwa keputusan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara telah mengikuti aturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya

Soal Calon Pimpinan DPR, Lodewijk Golkar: Kami Seperti Wayang, Tergantung Dalangnya

1 hari lalu

Soal Calon Pimpinan DPR, Lodewijk Golkar: Kami Seperti Wayang, Tergantung Dalangnya

Golkar menyebut, keputusan penunjukan pimpinan DPR berada di tangan pimpinan partai.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Temukan Hujan Ekstrem di Jakarta Berdasarkan Intensitas Sesaat

1 hari lalu

Peneliti BRIN Temukan Hujan Ekstrem di Jakarta Berdasarkan Intensitas Sesaat

Hujan ekstrem ditemukan di antara cuaca hujan di Jabodetabek beberapa hari terakhir ini.

Baca Selengkapnya

Hujan, Petir, dan Angin Kencang Beberapa Hari Ini di Jabodetabek: Dampak dan Penyebabnya

1 hari lalu

Hujan, Petir, dan Angin Kencang Beberapa Hari Ini di Jabodetabek: Dampak dan Penyebabnya

Cuaca hari-hari hujan disertai angin kencang dan petir diprediksi bisa bertahan sampai dasarian pertama Oktober.

Baca Selengkapnya

Viral Kritik Nurul Ghufron di Acara Lemhanas, Tia Rahmania Mengklaim Saat Itu Masih Caleg Terpilih DPR RI

1 hari lalu

Viral Kritik Nurul Ghufron di Acara Lemhanas, Tia Rahmania Mengklaim Saat Itu Masih Caleg Terpilih DPR RI

Video Tia Rahmania mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di acara Lemhanas viral. Setelah itu ia dikabarkan dipecat dari PDIP.

Baca Selengkapnya

Terkini: Utang Perusahaan Media Milik Bakrie Rp 8,79 Triliun, Ekonom Sebut Kelas Menengah Rentan Jadi Miskin

1 hari lalu

Terkini: Utang Perusahaan Media Milik Bakrie Rp 8,79 Triliun, Ekonom Sebut Kelas Menengah Rentan Jadi Miskin

Empat perusahaan media milik keluarga Aburizal Bakrie bisa terancam pailit. Sebanyak 12 kreditur menagih utang sebesar Rp 8,79 triliun.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Klaim Ada Peningkatan Kinerja dan Citra DPR di Bawah Kepemimpinannya

1 hari lalu

Puan Maharani Klaim Ada Peningkatan Kinerja dan Citra DPR di Bawah Kepemimpinannya

Puan Maharani menyebutkan mekanisme dan cara-cara yang dilakukan DPR dalam membuat undang-undang juga mesti diperbaiki.

Baca Selengkapnya

Riset BRIN: Perubahan Peran Kapal Pinisi Ancam Pelestarian Pengetahuan Lokal dan Budaya

1 hari lalu

Riset BRIN: Perubahan Peran Kapal Pinisi Ancam Pelestarian Pengetahuan Lokal dan Budaya

Kapal pinisi asli secara historis digunakan oleh masyarakat Bugis Makassar untuk perdagangan antarpulau dan telah mengalami transformasi.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Sebut Persiapan Pelantikan Anggota DPR Terpilih Sudah 90 Persen

1 hari lalu

Puan Maharani Sebut Persiapan Pelantikan Anggota DPR Terpilih Sudah 90 Persen

Pelantikan anggota DPR dijadwalkan pada Selasa, 1 Oktober 2024 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bicara Praktik Beli Suara untuk Jadi Anggota Dewan

1 hari lalu

Politikus PDIP Bicara Praktik Beli Suara untuk Jadi Anggota Dewan

"Memilih anggota DPR hari ini, semuanya vote buying, membeli suara, bayar masyarakat," kata Mercy.

Baca Selengkapnya