Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

Senin, 20 Mei 2024 18:27 WIB

Duduk dari kiri ke kanan: Sri Sultan Hamengkubuwono X, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati dan Amien Rais pada momentum Deklarasi Ciganjur, kediaman Gus Dur, 10 November 1998. (Repro buku Gerak dan Langkah)

TEMPO.CO, Jakarta - Peristiwa Mei 1998 dan yang melingkupinya, mendorong segera lahirnya era reformasi mewujudkan cita-cita kebebasan demokrasi yang lebih dari tiga dekade dikungkung rezim Orde Baru.

Salah satu rangkaian peristiwa Mei 1998 adalah ketika kala Amien Rais membatalkan aksi unjuk rasa di Monas untuk mendesak Presiden Soeharto mundur yang sedianya dilangsungkan pada 20 Mei 1998. Kala itu Amien Rais mengkoordinasi ribuan mahasiswa melakukan aksi bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Tapi rencana long march di jalanan Monumen Nasional itu gagal.

Apa alasannya?

Krisis moneter sejak 1997 dan sikap pemerintah yang dinilai otoriter telah membuat rakyat gerah. Puncak dari segala kepengapan yang kian memanas itu meledak. Mahasiswa turun ke jalan untuk unjuk rasa. Aksi-aksi itu diladeni secara represif oleh aparat. Korban jiwa berjatuhan, di antaranya Tragedi Trisakti pada 12 Mei dengan korban empat mahasiswa.

Kerusuhan menjadi rasial. Muncul desus bahwa krisis ekonomi disebabkan etnis Tionghoa. Anarkis terhadap orang-orang Cina pun tak dielakkan. Sentimen anti-Tionghoa itu diwujudkan dalam bentuk oenjarahan, pembakaran toko dan rumah, serta pelecehan seksual. Kejadian terjadi di berbagai kota antara 13-15 Mei.

Advertising
Advertising

Sementara itu, Soeharto yang baru pulang dari Mesir tak kuasa berbuat banyak. Meski begitu, walau desakan mundur santer disuarakan, sang Jenderal Tersenyum itu masih enggan untuk lengser. Bahkan ketika Harmoko, Ketua DPR/MPR periode 1997-1999, meminta Soeharto mundur secara arif dan bijaksana dalam pidato pada 18 Mei, melalui menterinya Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, Soeharto menyebut ungkapan Harmoko tidak mewakili DPR.

Pada 19 Mei, Soeharto bertemu dengan sejumlah tokoh Islam, termasuk Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dalam pertemuan itu, para tokoh menyampaikan situasi terkini dan mendesak Soeharto untuk mundur. Soeharto menolak permintaan itu, namun ia menawarkan pembentukan Komite Reformasi. Pernyataan itu membuat sejumlah tokoh yang aktif menyuarakan reformasi tersulut. Salah satunya Amien Rais, yang kala itu merupakan Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Demonstrasi terus berlangsung, dan massa semakin banyak yang berkumpul di gedung MPR/DPR. Di tengah situasi genting ini, Amien Rais mengajak massa untuk berkumpul di Monas untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei. Namun, di hari H, akses menuju Monas diblokir oleh aparat menggunakan kawat berduri. Hal ini dilakukan untuk mencegah massa memasuki kompleks Monas.

Amien Rais kemudian meminta massa untuk membatalkan agenda. Pada Peringatan 20 Tahun Reformasi, 21 Mei 2018, lalu, Amien Rais mengungkapkan alasannya. Rupanya kala itu dirinya mendapat telepon dari seorang petinggi TNI di hari sebelum agenda bakal digelar. Petinggi TNI tersebut meminta Amien Rais membatalkan agenda jika tidak ingin terjadi banyak korban jiwa berjatuhan.

"Saya ditelepon dari Cilangkap (Mabes TNI). Saya betul-betul lupa namanya. 'Pak Amien Rais, saya Mayjen ini, jadi Pak Amien, tolong 20 Mei yang akan dijadikan syukuran reformasi di Monas, itu tolong dibatalkan'," kata Amien Rais menirukan ucapan petinggi TNI tersebut.

Usai menerima telepon, Amien Rais segera menyampaikan kepada para mahasiswa yang menguasai gedung DPR/MPR tentang pembatalan aksi di Monas. Amien Rais tak ingin terjadi pertumpahan darah. Untuk memastikan lingkungan Monas benar-benar dijaga, dini hari 20 Mei, Amien Rais memeriksa lokasi tersebut. Benar saja, sesampainya di sana ia melihat kawat berduri, para tentara, dan panser sudah berjejer memagari Monas.

Melihat kondisi tersebut, menjelang subuh, Amien Rais dan sejumlah tokoh reformasi lainnya segera mengadakan konferensi pers. Mereka kemudian memindahkan lokasi peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke gedung DPR/MPR, yang memang sudah dikuasai mahasiswa sejak 18 Mei 1998. Amien Rais saat itu jadi bintang dan menjadi tokoh nasional yang diizinkan mahasiswa masuk dari gerbang utama DPR.

Belakangan terungkap bahwa sosok penelepon Amien Rais adalah Panglima ABRI (saat ini disebut Panglima TNI), Jenderal Wiranto, seperti dinukil dari buku Hari-Hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto oleh James Luluhima. Imbauan agar tak berkumpul di Monas itu sebenarnya sudah disampaikan sejak 18 Mei. Wiranto meminta masyarakat mengingat kerusuhan yang membumihanguskan Jakarta.

"Jangan sampai karena terprovokasi sekelompok orang, peristiwa itu terjadi kembali," katanya.

Menurutnya, banyaknya massa yang berkumpul di satu titik sangat potensial memicu kerusuhan dan jatuh korban jiwa. Kerumunan hanya akan mengeruhkan suasana, kata dia, dan mendorong timbulnya provokasi antara masyarakat dengan aparat. Karena itu, TNI kemudian menutup seluruh akses jalan menuju Monas. Tentara bersenjata lengkap, panser dan pagar berduri juga disiagakan di mana-mana sejak dini hari 20 Mei.

"Dengan tidak terpengaruh dan terhasut untuk melakukan berbagai tindakan yang nyata-nyata hanya akan mengeruhkan suasana bahkan tergiring untuk berhadapan dengan aparat keamanan," kata Jenderal Wiranto.

Akhirnya, pada Kamis, 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan di Istana Merdeka pukul 09.05, dan digantikan oleh BJ. Habibie. Momen runtuhnya era Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa dirayakan oleh jutaan masyarakat Indonesia dan disiarkan di berbagai media. Reformasi ini juga dipicu oleh Tragedi Trisakti yang menjadi salah satu pendorong utama perubahan yang diinginkan rakyat Indonesia.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | SUKMA KANTHI NURANI | MUHAMMAD RAFI AZHARI

Pilihan Editor: 15 Link Twobbon untuk Peringati 26 Tahun Reformasi, Silakan Unggah

Berita terkait

Guspardi Gaus: Pemberhentian Ketua KPU Tak Ganggu Pilkada

4 jam lalu

Guspardi Gaus: Pemberhentian Ketua KPU Tak Ganggu Pilkada

Guspardi Gaus, menilai pemberhentian Ketua KPU tidak akan mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

Baca Selengkapnya

Pertemuan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership Digelar di Jakarta

4 jam lalu

Pertemuan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership Digelar di Jakarta

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI akan mengadakan pertemuan dengan parlemen-parlemen negara kawasan Pasifik dalam forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang kedua.

Baca Selengkapnya

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

5 jam lalu

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

Banggar DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Badan Anggaran DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi 5,1-5,5 Persen

6 jam lalu

Badan Anggaran DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi 5,1-5,5 Persen

Badan Anggaran DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2025, setelah rapat bersama Menkeu, Kepala Bappenas, dan Gubernur BI.

Baca Selengkapnya

Hasyim Asy'ari Dipecat karena Kasus Asusila, Puan Sebut DPR akan Evaluasi Proses Seleksi KPU

9 jam lalu

Hasyim Asy'ari Dipecat karena Kasus Asusila, Puan Sebut DPR akan Evaluasi Proses Seleksi KPU

Menurut Puan, DPR harus melakukan evaluasi terhadap proses seleksi KPU usai kasus yang menjerat Hasyim Asy'ari

Baca Selengkapnya

Siapa Calon Pengganti Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU yang Baru?

14 jam lalu

Siapa Calon Pengganti Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU yang Baru?

DKPP menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terbukti melakukan tindakan asusila terhadap pengadu berinisial CAT. Lantas, siapa calon penggantinya?

Baca Selengkapnya

Kata Istana, DPR, dan KPU soal Jadwal Pilkada 2024 usai Ketua KPU Hasyim Asy'ari Diberhentikan

15 jam lalu

Kata Istana, DPR, dan KPU soal Jadwal Pilkada 2024 usai Ketua KPU Hasyim Asy'ari Diberhentikan

Ketua KPU Hasyim Asy'ari diberhentikan atas kasus pelanggaran etik karena terbukti melakukan tindakan asusila. Bagaimana dengan jadwal Pilkada 2024?

Baca Selengkapnya

Penjelasan Dirut Garuda Indonesia atas Sengkarut dengan Serikat Pekerja

15 jam lalu

Penjelasan Dirut Garuda Indonesia atas Sengkarut dengan Serikat Pekerja

Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan direksi hanya menghentikan pemotongan gaji atau iuran karyawan terhadap Sekarga.

Baca Selengkapnya

Sebab Dirut Garuda Indonesia Lapor Ketua Umum Sekarga ke Polda Metro Jaya

16 jam lalu

Sebab Dirut Garuda Indonesia Lapor Ketua Umum Sekarga ke Polda Metro Jaya

Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan akan taat hukum bila dipanggil polisi dan jika terbukti tertuduh akan meninggalkan jabatan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Garuda Indonesia Optimalkan Penerbangan Haji untuk 2025

16 jam lalu

Anggota DPR Minta Garuda Indonesia Optimalkan Penerbangan Haji untuk 2025

Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty meminta agar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mengoptimalkamn pelayanan jemaah haji baik keberangkatan dan kepulangan pada 2025.

Baca Selengkapnya