TEMPO.CO, Jakarta - Hari Kamis kemarin, merupakan hari yang yang tak bisa dilupakan oleh Warga Stren Kali yang menghuni Gedung Rusunawa Gunungsari karena mengalami penggusuran.

Di hari tersebut mereka dipaksa oleh Aparat yang terdiri dari polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengosongkan tempat tinggal mereka dengan alasan menunggak pembayaran hunian rusun.

Warga Stren Kali sempat berupaya mempertahankan diri di depan Gedung Rusunawa Gunungsari supaya aparat keamanan tidak bisa memasuki Gedung. Sayangnya aparat berhasil memasuki gedung kemudian mengambil barang-barang warga Stren Kali.

Konflik Warga Stren Kali yang menduduki Gedung Rusunawa Gunungsari ternyata telah berlangsung lama, bermula pada tahun 1970 sejumlah 25 Warga Stren Kali dipindahkan dari sebelah selatan Pasar Wonokromo menuju Stren Kali oleh Muhammad M. Noer, selaku Gubernur Jawa Timur (1967-1973) dengan alasan karena Pasar Wonokromo sedang mengalami pembangunan dan tidak ingin warga Stren Kali terdampak debu juga berisiknya alat bangunan, Pihak Gubernur sempat meminta warga untuk kembali sayangnya warga dikenakan biaya administrasi.

Hingga pada akhirnya warga dan pihak gubernur membuat perjanjian agar pihak pemerintah hanya menarik pajak bumi dan bangunan.

Berlanjut, pada tahun 2009, Bambang DH selaku Walikota Surabaya menggusur warga Stren Kali dengan alasan menempati bangunan liar, padahal warga Stren Kali membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta sempat diundang untuk membicarakan permintaan warga soal rumah subsidi. Pihak gubernur menerima persoalan tersebut dan meminta Warga menunggu.

Setelah kejadian Kamis, 16 Mei 2024, Tim Advokasi Peduli Anak Negeri (TABUR PARI) segera mengadakan Konferensi Pers di Aula YLBHI Surabaya yang dihadiri oleh Habibus dan Agus selaku Pendamping Hukum serta Faisol dan Sofia selaku Warga Stren Kali Penghuni Rusunawa Gunungsari yang terdampak.

Sofia sempat menuturkan dalam Konferensi Pers bahwa ia sempat di lokasi kejadian saat Warga Stren Kali bergesekan dengan Aparat, akibat dari gesekan itu membuat salah satu lengannya harus menggenakan pelindung tangan, tak sampai situ ia juga menuturkan"

"Anak ibu habis mengalami trauma kemarin, tetapi saya tidak berani menunjukkan kalau saya juga trauma," tutur Sofia

Habibus dari YLBHI SURABAYA yang tergabung dalam TABUR PARI selaku Pendamping Hukum Warga Stren Kali juga menyatakan, "Kami mendesak agar Pemprov Jawa Timur bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa pengusiran paksa terhadap warga Rumah Susun Gunungsari, Mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab atas para korban yang mengalami trauma atas terjadinya peristiwa penggusuran warga Rumah Susun Gunungsari serta Mendesak agar Komnas HAM untuk melakukan investigasi terkait dengan kekerasan atas peristiwa penggusuran paksa warga Rumah Susun Gunungsari."

DIMAS KUSWANTORO
Pilihan editor: Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM