TEMPO.CO, Riau - Kebijakan Merdeka Belajar saat ini sudah sampai pada episode ke-26. Dari jumlah tersebut, ada 16 episode yang membicarakan tentang guru. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nunuk Suryani, mengatakan GTK merupakan unsur terpenting dalam pendidikan di Indonesia.

Turunan program Merdeka Belajar itu adalah program prioritas GTK di antaranya Guru Penggerak. Kedua, transformasi Pendidikan Profesi Guru atau PPG model baru. "Transformasi PPG yang sedang kami kerjakan ada kabar baik buat calon guru maupun guru dalam jabatan yang belum sertifikasi, atau guru penggerak yang belum sertifikasi, sekarang kami sedang kerjakan untuk percepatan sertifikasi transformasi PPG," kata Dirjen GTK, Nunuk dalam kuliah umum di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau pada Rabu, 15 Mei 2024.

Selanjutnya, pada pilar ketiga yakni Balai Gulu Penggerak atau BGP. Dulu, tutur Ninik, kalau mau pelatihan, guru-guru ini harus datang ke Jakarta menunggu surat tugas dari Kepala Dinas. "Sekarang kami punya balai yang ada di Provinsi Kepri. Semua boleh daftar tergantung minatnya," katanya.

Semua guru saat ini diperbolehkan untuk mengambilkan pelatihan apapun sesuai dengan inisiatif masing-masing. Mulai dari daftar Guru Penggerak, PJOK, Bahasa Inggris, hingga literasi. "Sekarang tidak ada cerita saya tidak dapat penugasan dari Pak Kadis. Kalau Bapak Ibu rajin maka akan kompeten dengan sendirinya."

Pilar yang keempat adalah pemberdayaan komunitas. Nunuk menjelaskan Dirjen GTK mempunyai program organisasi penggerak yang sekarang sudah selesai. Kemudian kelima, regulasi dan tata kelola sumber daya manusia GTK.

Dirjen GTK mengatakan bahwa saat ini pihak mereka sedang melakukan berbagai macam transformasi regulasi untuk tata kelola guru dan tenaga kependidikan. Upaya tersebut diluncurkan melalui pengelolaan pekerja menggunakan platform Merdeka Mengajar atau PMM pada Desember tahun lalu.

Adapun pada waktu baru diluncurkan, Ninik mengatakan banyak menerima komplain lantaran menjadi padatnya jadwal guru. "Pagi ngajar, sore belajar PMM. Sebenarnya kami ingin menilai guru yang kinerjanya baik, yang cara mengajarnya berpusat pada siswa dan ditujukan pada perubahan."

Transformasi kelima ini jadi upaya Kemendikbud agar tidak ada lagi guru honorer. Semua menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK yang setelah itu melalui proses transformasi untuk PPG. Nunuk berharap, semua akan menjadi guru profesional. "Dengan demikian, guru-guru sudah tidak lagi pusing memikirkan kesejahteraan, maka fokus pada peningkatan kompetensi," ucapnya.

Pilihan Editor: Uang Pangkal di UNS Naik 5-8 Kali Lipat, Prodi Kebidanan dari Rp25 Juta Jadi Rp125 Juta