TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang masa penerimaan mahasiswa baru di sejumlah perguruan tinggi, protes mengenai Uang Kuliah Tunggal atau UKT marak di kalangan mahasiswa. Berikut beberapa mahasiswa perguruan tinggi yang mengkritisi UKT.

Universitas Gadjah Mada (UGM)

Bersamaan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, mahasiswa UGM menggelar aksi demonstrasi di Balairung UGM pada Kamis, 2 Mei 2024. Para mahasiswa itu memprotes sejumlah kebijakan kampus terutama soal kebijakan UKT yang masih memberatkan.

"Kami telah mensurvei 722 mahasiswa UGM angkatan 2023, dari situ ada 511 mahasiswa atau 70,7 persennya merasa keberatan dengan nilai UKT yang ditetapkan," kata Koordinator Forum Advokasi UGM Rio Putra Dewanto di sela aksi.

Rio melanjutkan, dari jumlah mahasiswa yang keberatan dengan beban UKT-nya itu, sebanyak 52,1 persennya telah mengajukan peninjauan kembali UKT kepada kampus.

"Permohonan peninjauan kembali UKT ini juga sulit karena setiap fakultas punya aturan main sendiri, tidak seragam, mahasiswa bingung karena informasinya jadi simpang siur," kata dia.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan UGM Supriyadi mengatakan seluruh mahasiswa tetap dijamin bisa menyelesaikan pendidikannya di UGM.

"Kami menempatkan mahasiswa pada UKT yang sesuai dengan kemampuan orang tua atau pendukung pembayar UKT bersangkutan," kata Supriyadi saat menemui mahasiswa yang sedang aksi unjuk rasa.

Jika penempatan golongan itu masih kurang memadai, Supriyadi melanjutkan, UGM juga menyediakan sejumlah jalur beasiswa bagi mahasiswa. Supriyadi mengakui, penentuan golongan UKT bisa saja kurang tepat. Hal ini mengingat banyaknya data yang perlu diverifikasi dalam waktu terbatas pula.

Sehingga, kata dia, pihaknya mendorong dalam peninjauan UKT ada keterlibatan mahasiswa sebagai verifikator. "Keterlibatan mahasiswa di masing-masing fakultas (sebagai verifikator UKT) itu sifatnya wajib. Kami sedang siapkan mekanisme untuk itu," kata Supriyadi.

Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)

Ratusan mahasiswa Unsoed Purwokerto melakukan unjuk rasa penolakan kenaikan UKT di Gedung Rektorat, Jawa Tengah, Senin 29 April 2024.

Menteri Aksi dan Propaganda Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed, Muhammad Hafidz Baihaqi, mengatakan, unjuk rasa dilakukan karena uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa baru 2024 mengalami kenaikan berkali-kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Hafidz, kenaikan juga berlaku di program studi lainnya. Kenaikan ini terjadi karena Rektor menerbitkan peraturan baru soal UKT. Peraturan itu yakni Peraturan Rektor Nomor Nomor 6 Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada 4 April 2024.

Karena itu, pada 26 April 2024, mahasiswa Unsoed melakukan unjuk rasa di depan Gedung Rektorat. Ada 4 tuntutan yang harus dipenuhi. Di antaranya mencabut Peraturan Rektor Nomor 6/2024 dan menetapkan kembali Peraturan Rektor Nomor 15/2023 tentang mengatur biaya pendidikan Unsoed dan membatalkan kebijakan nominal keringanan 50 persen yang diturunkan bila mahasiswa akhir mengajukan lebih dari satu kali.

Selanjutnya: Mahasiswa Unri kritisi UKT diadukan Rektor ke Polisi

<!--more-->

Universitas Riau (Unri)

Mahasiswa Unri, Khariq Anhar, mengkritik kampusnya yang menetapkan kebijakan baru soal UKT dan uang pangkal atau iuran pengembangan institusi. "Saya kritik kebijakan kampus yang tidak berpihak kepada mahasiswa," kata Khariq saat dihubungi, Rabu 8 Mei 2024.

Setelah melontarkan kritik terhadap kebijakan kampusnya, Khariq dilaporkan ke polisi oleh Rektor Unri, Sri Indarti. Ia dituduh melakukan pencemaran nama baik dan dilaporkan dengan UU ITE.

Padahal, ia membuat konten kritik atas kebijakan uang pangkal atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang memberatkan calon mahasiswa baru. Menurut Khariq, kebijakan uang pangkal baru kali pertama ditetapkan pada 2024. Kebijakan ini bersifat wajib bagi calon mahasiswa baru jalur mandiri.

Alasan itu yang membuat Khoriq membuat konten kritik. Konten video kritik itu diunggah di media sosial oleh akun Aliansi Mahasiswa Penggugat (AMP) pada 6 Maret 2024. Dalam video itu, AMP mengkritik mahalnya biaya Uang Kuliah Tunggal atau UKT dan IPI.

Dalam konten itu, Khariq mengkritik uang pangkal masuk di sejumlah prodi. Ia pun mengkritik biaya Uang Kuliah Tunggal prodi Bimbingan Konseling dan Ilmu Pemerintah sebesar Rp10 juta. Ia juga mengkritik prodi pendidikan dokter yang mencapai Rp115 juta. Di akhir video, Khariq menyebut nama Rektor Unri, Sri Indarti sebagai broker pendidikan. Konten itu juga menampilkan foto sang rektor.

Adapun kuasa hukum Sri Indarti Muhammad A. Rauf membenarkan soal pelaporan mahasiswa Unri tersebut. Menurut dia, Khariq dilaporkan atas pencemaran nama baik di UU ITE terhadap Sri Indarti. Sri mempersoalkan kalimat 'Sri Indarti broker pendidikan' dan menampilkan wajah Sri Indarti. Menurut Rauf, hal itu dianggap sudah menyerang harkat dan martabat Sri Indarti.

Universitas Sumatera Utara (USU)

Ratusan mahasiswa USU sempat memprotes kenaikan biaya kuliah itu dengan melakukan demo di depan rektorat pada Rabu, 8 Mei 2024. Demo tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak rektorat USU. Wakil Rektor I USU Edy Ikhsan mengatakan kenaikan UKT itu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024. Dalam Permendikbudristek tersebut, menurut dia, diatur besaran angka beban kuliah tunggal (BKT) atau Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri.

"Melalui Permendikbudristek, pemerintah mengatur nilai UKT PTN agar memiliki acuan dan standar yang jelas. Bukan hanya USU, setiap perguruan tinggi negeri diminta agar menyusun dan menyesuaikan besaran nilai UKT sesuai BKT yang telah direkomendasikan pemerintah," kata Edy, Kamis, 9 Mei 2024.

Menurut Edy, alasan pemerintah menyesuaikan BKT yang menjadi dasar penyesuaian UKT sendiri didasarkan karena saat ini USU mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini dilihat dari pengembangan kurikulum dan akreditasi program studi di USU rata-rata meraih nilai A, kini hanya 15 program studi yang masih terakreditasi B.

"Tiga tahun terakhir, reputasi USU di level internasional juga naik signifikan dan USU akan terus berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan fasilitas ruang belajar, laboratorium dengan semangat transformation towards the ultimate," kata Edy.

Selanjutnya: Mahasiswa UIN Jakarta Siap Gugat ke PTUN

<!--more-->

Universitas Islam Negeri atau UIN Jakarta

Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi atau DEMA FDIKOM UIN Jakarta, Najib Jayakarta, mengatakan bahwa komunikasi dengan pihak kampus untuk memprotes kenaikan UKT tidak berjalan mulus. Adanya tarik ulur dari kampus membuat mereka resah dan bakal melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan itu sebagai bentuk protes kenaikan UKT tahun ajaran 2024/2025 yang dikeluarkan melalui SK Rektor Nomor 512. "Jadi memang dari UIN Jakarta sendiri kami melihatnya ada proses indikasi mereka memperlama mahasiswanya untuk mengadakan dialog," kata Najib ketika dihubungi Rabu, 8 Mei 2024.

Setelah SK Rektor tentang kenaikan biaya kuliah itu terbit, Najib mengaku para mahasiswa melalui DEMA telah melayangkan audiensi ke rektorat pada 26 April lalu. Sebelumnya, mereka juga telah menanyakan hal ini ke fakultas atau dekan masing-masing untuk menanyakan dasar kenaikan UKT. Namun, pihak kampus, khususnya dekan hanya memberikan jawaban normatif.

"Hingga saat ini kami belum ditemui oleh rektor, bahkan saat kami aksi, rektor ternyata tidak ada di kampus. Walaupun sebenarnya ada perwakilan, seperti biro perencanaan keuangan yang harusnya bisa menemui kami, tapi enggak ditemukan juga," tutur Najib.

Adapun Zaenal Muttaqin, mengatakan kampus terbuka dengan keluhan saat mahasiswa melangsungkan aksi pada 2 Mei 2024, untuk memprotes kebijakan UKT tahun ini. "Sementara kalau komunikasi dengan pimpinan UIN Jakarta, rektor, wakil rektor, dan lain-lain ya mohon dimafhum karena di bulan ini kami memiliki banyak agenda pengukuhan guru besar dua kali, sidang senat, termasuk rektor juga baru pulang dari luar negeri," kata Zaenal pada Rabu malam, 8 Mei 2024.

Hingga kini, Zaenal terus berkomunikasi dengan Najib dan mahasiswa agar bertemu dengannya dan menjelaskan duduk permasalahan kenaikan UKT yang dirasa memberatkan mahasiswa baru.

MICHELLE GABRIELA | PRIBADI WICAKSONO | INTAN SETIAWATY | HENDRIK YAPUTRA

Pilihan Editor: Polda Riau Panggil Mahasiswa Universitas Riau yang Dilaporkan Rektor Unri untuk Mediasi Senin Depan