Prabowo Sebut Ada Partai Mengaku Miliki Bung Karno, Sindir PDIP?
Reporter
Sultan Abdurrahman
Editor
Devy Ernis
Jumat, 10 Mei 2024 16:27 WIB
PDI Perjuangan berterima kasih kepada Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut sangat tepat.
“Saya kira sudah tepat Pak Prabowo menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia karena memang sejatinya Bung Karno adalah Bapak Bangsa Indonesia,” ujar Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah yang juga merupakan politikus PDI Perjuangan, Jumat, 10 Mei 2024.
Basarah berpendapat, pernyataan Prabowo tersebut membuktikan keberhasilan perjuangan politik PDI Perjuangan selama ini untuk mengembalikan status dan peran serta nama baik Bung Karno ke tempat yang seharusnya.
“Di masa Orde Baru dulu Bung Karno tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan seperti yang Pak Prabowo tegaskan sekarang, karena pada masa itu Bung Karno diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang pejuang kemerdekaan, proklamator bangsa, penggali Pancasila dan Presiden Pertama Republik Indonesia,” tutur Basarah.
Ia menegaskan, PDI Perjuangan tidak pernah memasukan Bung Karno hanya menjadi milik satu golongan, satu kelompok, apalagi milik satu partai saja. Sejatinya, Bung Karno bukan hanya milik bangsa Indonesia tetapi juga milik dunia karena berbagai jasa yang telah dilakukan. Salah satunya menjadi insiprasi kemerdekaan negara-negara lain melalui Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.
“Semoga jika Prabowo menjadi Presiden RI kelak, beliau akan menjadi pemimpin yang adil dan bijak serta mau dan berani menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan nilai nilai Pancasila yang diwariskan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR itu.
Basarah berharap Prabowo tidak menjadi pemimpin yang antikritik dan tidak menganggap pihak-pihak yang tidak bergabung dalam pemerintahannnya serta pihak pihak yang mengkritiknya sebagai “pengganggu”.
Konstitusi, ia melanjutkan, telah menjamin hak rakyat untuk mengawasi jalannya kekuasaan politik negara agar terjadi check and balances serta tidak menjadi negara yang autoritarian.
Pilihan Editor: Koalisi dengan Gerindra, Ini Daftar Bakal Calon Kepala Daerah yang Diusulkan PAN di Pilkada 2024