TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah berencana menempatkan penasehat hukum di setiap Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di setiap negara untuk melindungi hak-hak tenaga kerja Indonesia dari perlakuan buruk majikan. Dengan adanya penasehat hukum di setiap KBRI, diharapkan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat terlindungi. Keputusan ini menurut Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Soeramsihono, Sabtu (26/1), diambil sehubungan dengan banyaknya kasus ketenagakerjaan. Penasehat hukum tidak saja melindungi TKI dari penganiayaan majikan, namun juga melindungi tenaga kerja lainnya yang bekerja di semua sektor. Tidak menutup kemungkinan para TKI mendapat perlakuan buruk saat bekerja di pabrik-pabrik atau sektor formal. Pendeknya, kata Soeramsihono kepada Tempo News Room melalui telepon, perlindungan hukum kepada TKI akan ditingkatkan. Selama ini, para TKI yang diperlakukan buruk itu seringkali kali kalah dalam perlawanan hukum di negara tempatnya bekerja. Ia mengakui, banyak kasus para TKW yang meninggal akibat stres atau dianiaya majikan. Upaya ini merupakan tekad pemerintah untuk melindungi dan memperketat penyaluran TKI ke luar negeri. "Namun ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Perlu kerjasa sama dari Departemen Luar Negeri, PJTKI (Perusahaan Jasa TKI) dan KBRI, karena tidak sedikit biaya yang akan dikeluarkan," katanya. (Bagja Hidayat)