Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Jumat, 3 Mei 2024 17:56 WIB

Contoh notifikasi penonaktifan NIK KTP DKI bagi warga yang tidak lagi berdomisili di wilayah Jakarta. Tempo/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta menonaktifkan puluhan ribu Nomor Induk Kependudukan atau NIK warga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan kebijakan ini merepotkan orang. Bayangkan, kata dia, betapa repotnya warga Jakarta yang ditugaskan kerja ke luar kota dan bisa kehilangan KTP-nya di Jakarta.

“Betapa repotnya Anda mesti mengurus semua, bank segala hal, hanya gara-gara kamu kerja,” kata Ahok dalam kanal YouTube-nya Panggil Saya BTP yang tayang pada Jumat, 3 Mei 2024.

Menurut Ahok, apabila Jakarta ingin menjadi kota megapolitan, seharusnya tidak mempersoalkan KTP manapun. Seharusnya pemerintah daerah membangun dan menyediakan apartemen sewa bulanan murah untuk pekerja di Jakarta. Langkah ini juga bisa sekaligus mengurai kemacetan lalulintas.

“Jadi jangan merepotkan oranglah,” kata Ahok.

Advertising
Advertising

Ahok mengatakan seharusnya Jakarta terbuka bagi siapapun untuk mencari nafkah selama tidak berbuat kriminalitas atau merugikan Jakarta.

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Budi Awaludin, menjelaskan koordinasi bersama Kemedagri terkait penonaktifan 92.493 NIK warga Jakarta ini dalam rangka memulai program penertiban KTP warga Jakarta.

“Jadi minggu ini langsung kita ajukan suratnya ke Kemendagri karena yang berhak untuk melakukan penonaktifannya adalah Kemendagri,” kata Budi dilansir dari Antara, Rabu, 17 April 2024.

Sebanyak 92.493 NIK KTP yang dinonaktifkan ini terdiri dari 81.119 NIK warga yang meninggal dan 11.374 NIK warga di Rukun Tetangga (RT) yang sudah tidak ada lagi. Selain itu, Budi menjelaskan bahwa NIK yang sebelumnya dinonaktifkan dapat aktif kembali dengan mendatangi posko yang ada di loket pelayanan Dukcapil di kelurahan terdekat.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI

Pilihan Editor: NIK KTP DKI yang Dinonaktifkan Bisa Diaktifkan Lagi Bila Ada Penjaminan

Berita terkait

Jakarta 497 Tahun, 14 Gubernur DKI Jakarta: Soemarno Sosroatmodjo, Ali Sadikin, hingga Anies Baswedan

2 hari lalu

Jakarta 497 Tahun, 14 Gubernur DKI Jakarta: Soemarno Sosroatmodjo, Ali Sadikin, hingga Anies Baswedan

Jakarta berusia 497 tahun pada 22 Juni 2024. Berikut 14 Gubernur DKI Jakarta sejak Soemarno Sosroatmodjo, Ali Sadikin, Ahok, hingga Anies Baswedan.

Baca Selengkapnya

Tanri Abeng dalam Kenangan Jusuf Kalla, Ahok, Bahlil, hingga Suharso Manoarfa

4 hari lalu

Tanri Abeng dalam Kenangan Jusuf Kalla, Ahok, Bahlil, hingga Suharso Manoarfa

Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng berpulang. Ini kenangan dari Jusuf Kalla, Ahok, Bahlil, hingga Suharso Monoarfa.

Baca Selengkapnya

Deretan Nama Ini Dikaitkan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024

6 hari lalu

Deretan Nama Ini Dikaitkan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024

Setelah mendapat dukungan dari beberapa partai politik, Wali Kota Medan Bobby Nasution akan maju di Pilkada Sumut 2024

Baca Selengkapnya

63 Tahun Jokowi, Pengusaha Mebel Jadi Presiden 2 Periode

7 hari lalu

63 Tahun Jokowi, Pengusaha Mebel Jadi Presiden 2 Periode

Jokowi berusia 63 tahun pada 21 Juni 2024. Ini perjalanannya dari pengusaha mebel jadi Presiden 2 periode.

Baca Selengkapnya

Sederet Risiko Jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP

8 hari lalu

Sederet Risiko Jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP

Sederet risiko yang bakal ditanggung wajib pajak bila tidak segera memadankan NIK dan NPWP.

Baca Selengkapnya

Elektabilitas Ridwan Kamil Disebut Merosot Usai Muncul Nama Anies dan Ahok di Pilkada Jakarta

8 hari lalu

Elektabilitas Ridwan Kamil Disebut Merosot Usai Muncul Nama Anies dan Ahok di Pilkada Jakarta

Elektabilitas Ridwan Kamil masih cukup unggul di Jabar. Namun, Golkar masih menunggu hasil survei apakah RK maju di Pilkada Jabar atau Jakarta.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta, NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Gratis Pada Masa Ahok hingga Anies

8 hari lalu

Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta, NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Gratis Pada Masa Ahok hingga Anies

Rumah dengan NJOP di bawah RP 2 Miliar di Jakarta kini kembali dikenakan pajak lewat aturan baru PBB-P2. Pada masa Ahok hingga Anies digratiskan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

9 hari lalu

Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

Berita terpopuler bisnis pada Rabu, 19 Juni 2024, dimulai dari alasan Muhammadiyah marah dan menarik dananya dari BSI.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Bursa Lowongan Kerja HUT Kota Palembang, Riwayat Pembebasan Pajak PBB di Jakarta

9 hari lalu

Terkini Bisnis: Bursa Lowongan Kerja HUT Kota Palembang, Riwayat Pembebasan Pajak PBB di Jakarta

Disnaker Kota Palembang membuka job fair atau bursa lowongan kerja dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1341.

Baca Selengkapnya

Tenggat Pemadanan NIK-NPWP 30 Juni 2024, Ini Risiko dan Sanksi Jika Terlambat

9 hari lalu

Tenggat Pemadanan NIK-NPWP 30 Juni 2024, Ini Risiko dan Sanksi Jika Terlambat

Batas akhir pemadanan NIK- NPWP tinggal menghitung hari. Begini caranya jika tidak ingin kena sanksi.

Baca Selengkapnya