TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum membuat keputusan resmi akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi memberi sinyal PKS akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Lantas, bagaimana respons partai politik yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM)?

Gerindra: Komunikasi terus dilakukan

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, komunikasi antara PKS dan KIM mengenai peluang PKS bergabung dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo memang sudah ada. Namun, dia mengklaim, komunikasi itu belum dilakukan secara langsung dan final.

"Iya untuk responsnya KIM tentang keinginan PKS (bergabung dengan kubu Prabowo) kan memang kami belum pernah menjalin komunikasi yang langsung dan final. Ya maksudnya komunikasi finalnya kan belum ada," ujar Dasco saat dihubungi Tempo pada Ahad, 28 April 2024.

Meski belum final, Dasco mengaku, proses komunikasi dengan PKS terus dilakukan. Dia juga memastikan, pihaknya terbuka untuk melakukan dialog mengenai keinginan PKS bergabung ke kubu Prabowo. Nantinya, kata Dasco, jika komunikasi itu telah final, Prabowo akan bertemu PKS.

Terkait ketidakhadiran Prabowo di acara Halalbihalal PKS, Dasco juga menyebut tidak dapat dikaitkan dengan sinyal penolakan terhadap PKS.

"Ketidakhadiran (Prabowo di acara PKS) itu tidak dapat dikaitkan dengan masalah belum direstui atau belum adanya komunikasi dengan PKS. Sehingga agar dapat dipisahkan mengenai masalah bergabung dan tidak kehadiran pada acaranya PKS," kata dia.

Dasco menjelaskan, undangan dari PKS memang diberikan kepada Prabowo melalui Dasco. Dia menyebut, undangan itu diterima pada Kamis, 25 April 2024.

Dasco menjelaskan, Prabowo memang tidak bisa memenuhi undangan PKS karena harus hadir di acara keluarga yang telah dijadwalkan lebih dulu daripada undangan PKS.

<!--more-->

Golkar: Tidak pernah menutup komunikasi

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, KIM tidak pernah membahas penolakan terhadap PKS masuk ke gerbong Prabowo-Gibran.

Dave menyebut, hingga kini KIM tidak pernah menolak partai mana pun untuk bekerja sama dengan partai-partai pengusung Prabowo-Gibran. Dia mengklaim, KIM terbuka untuk berkomunikasi dengan semua partai.

"KIM secara umum tidak pernah menutup komunikasi dengan partai politik manapun," ujar Dave saat dihubungi Tempo pada Ahad, 28 April 2024.

Secara umum, menurut Dave, semua partai di KIM sepakat ingin menjadikan KIM sebagai koalisi yang bisa mengakomodir semua kekuatan politik bangsa. Dia juga memastikan, KIM ingin transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke pemerintahan Prabowo dapat berjalan dengan lancar.

"Kami kan ingin transisi yang guyup dan membangun pemerintahan yang kuat ke depannya," ucap dia.

<!--more-->

PAN: Senang jika PKS bergabung

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi saat menanggapi peluang PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Viva mengatakan, PAN tidak keberatan jika nantinya PKS benar akan bergabung.

Menurut Viva, masuknya PKS ke pemerintahan Prabowo-Gibran justru akan memberikan dampak yang positif. Dia menilai PKS dapat semakin memperkuat posisi politik pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya di DPR.

"Kalau PAN tidak berkeberatan. Justru PAN senang dan gembira jika PKS berniat untuk bergabung di KIM (Koalisi Indonesia Maju) karena dapat memperkuat posisi politik pemerintah di DPR RI," ucap Viva Yoga saat dihubungi Tempo pada Ahad, 28 April 2024.

Meski demikian, Viva mengatakan, PAN tidak akan ikut campur dalam keputusan bergabung atau tidak bergabungnya PKS ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Untuk itu PAN menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan presiden terpilih, Pak Prabowo," kata dia.

Hingga kini, PKS memang belum membuat keputusan resmi akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Namun, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyi, sebelumnya memberi sinyal PKS akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Aboe menyebut, PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode atau 10 tahun berada di luar pemerintahan.

"Ini (Pilpres) kan sudah selesai. Ke depan kami kan ingin berbuat untuk bangsa. Kami kemarin kan sudah berpengalaman dua periode kemarin di luar. Jadi kalau pun bisa ke dalam itu positif," ujar Aboe ditemui usai acara Halalbihalal PKS di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 April 2024.

Hingga kini, Aboe menyebut, PKS terus menjalin dialog dengan kubu Prabowo. Meski demikian, dia belum bisa memastikan kapan pertemuan antara Prabowo dan PKS dapat berlangsung.

"Ya kita dialoglah, masa main masuk (koalisi) aja, kayak diterima aja," kata Aboe.

Aboe optimis keinginan PKS untuk berbuat sesuatu bagi bangsa, akan disambut baik oleh Prabowo.

Dia menyebut, PKS dan Prabowo memiliki hubungan yang baik. Pasalnya, PKS sudah dua kali mengusung Prabowo sebagai calon presiden, yaitu pada Pilpres 2014 dan 2019.

Pilihan Editor: Golkar Klaim Tak Ada Penolakan untuk PKS Jika Ingin Gabung Kubu Prabowo