TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Mardiono menyatakan, PPP belum memutuskan sikap politik apakah menjadi oposisi atau bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, keputusan strategis PPP seperti itu harus melalui forum musyawarah kerja nasional (mukernas) atau rapat pimpinan nasional (rapimnas).

"PPP harus melakukan kesepakatan sesuai dengan mekanisme partai yang ada ya. Setidaknya pernah saya sampaikan bahwa setiap keputusan yang strategis bagi PPP itu harus melalui forum mukernas atau rapimnas," kata Mardiono di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 April 2024.

Pernyataan itu merespons eks Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno yang menyarankan agar partai ini bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Mardiono mengatakan, sejauh ini PPP belum berencana bertemu dengan Prabowo meski Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah lebih dulu bertemu presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Gerindra itu.

"Kalau untuk bertemu secara langsung dalam konteks untuk meng-arrange waktu tertentu itu adalah belum, tapi kalau untuk komunikasi politik ya tentu kami tidak berhenti," ucap dia.

Fokus pada sengketa Pemilu

Selain itu, Mardiono juga menyatakan bahwa partainya juga belum membicarakan kemungkinan mendapatkan kursi di pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini lantaran PPP masih fokus menghadapi sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami belum berpikir itu, kami juga belum mengadakan rapat-rapat menuju ke arah itu," tutur Mardiono.

Sebelumnya, Sandiaga Uno mengatakan PPP merupakan partai pendukung pemerintah dan sampai saat ini partai masih berada dalam pemerintahan. Dia menuturkan tidak menutup opsi untuk bergabung dengan kubu Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam Pilpres 2024, PPP bergabung bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, hingga Partai Perindo. Ketiganya membangun kerja sama politik untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Kendati demikian, Sandi mengatakan sampai saat ini belum ada tawaran untuk masuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Eks Politikus Gerindra itu mengatakan fokus kerja. “Itu prerogatif di pemerintah, presiden yang terpilih,” kata Sandiaga.

YOHANES MAHARSO | DANIEL A. FAJRI


Pilihan Editor: Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa