INFO NASIONAL – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045. Perluasan kawasan konservasi penting dilakukan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan menjaga kelangsungan hidup masyarakat pesisir.

“Pencapaian luas 30 persen kawasan konservasi pada tahun 2045 secara potensial akan melindungi ekosistem laut seluas 58 ribu ha padang lamun, 211 ribu ha mangrove, 1,2 juta ha terumbu karang, 30 persen spawning area dan menyimpan karbon 188 juta tCO2eq serta melindungi aset sumber daya laut sebesar 22 miliar US$ per tahun,” kata Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP, Firdaus Agung, saat menghadiri Our Ocean Conference (OOC) ke-9 yang diselenggarakan di Athena, Yunani.

Dalam Side Event OOC dan Dinner Reception, Firdaus menyuarakan target penambahan luas kawasan konservasi eksisting, membentuk kawasan konservasi baru serta peluang untuk membentuk Large-Scale Marine Protected Areas (LSMPAs).

Our Ocean Conference (OOC) sendiri merupakan forum global untuk menyelaraskan agenda kerja sama kelautan melalui peluang dan mobilisasi sumber daya manusia, pendanaan, kompetensi dan lainnya, untuk kesehatan laut yang positif dan komitmen terhadap isu-isu penting kelautan.

Dalam OOC ke-9, pembahasan berfokus pada 6 area bidang aksi utama, yaitu climate change, biodiversity loss/marine protected areas, sustainable fisheries, sustainable blue economy, marine security dan marine pollution.

Ia menyampaikan, ekosistem laut sangat penting dalam mendukung mata pencaharian lokal dan perekonomian nasional yang kuat, khususnya sektor perikanan dan pariwisata. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia seperti kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim, penangkapan ikan berlebihan, pembangunan pesisir dan pencemaran laut yang mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem laut, serta membahayakan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sejak tahun 2017, Indonesia telah menyampaikan 60 komitmen dengan 51 komitmen diantaranya telah selesai 100 persen dan 9 sisanya sedang dalam tahap penyelesaian. Dalam OOC ke-9, Indonesia mendeklarasikan 7 komitmen baru dimana 6 komitmen diusulkan oleh KKP dan 1 komitmen oleh Bappenas. Ambassador of the Republic of Indonesia to the Hellenic Republic yang merupakan Head of Delegation RI, Bebeb A.K. Nugraha Djundjunan, menyampaikan 7 komitmen Indonesia di forum OOC ke-9, yakni:

1. Indonesia akan membentuk 200.000 Ha kawasan konservasi baru di tahun 2024.
2. Pada tahun 2024, Indonesia akan meningkatkan 10 persen (rata-rata) baseline nilai evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dari tahun 2023 terhadap 17,8 juta Ha kawasan konservasi yang telah ditetapkan.
3. Indonesia akan melengkapi penyusunan 5 rencana tata ruang di tahun 2024 sebagai referensi penting dan pendekatan dalam pembangunan area laut dan pesisir.
4. Di tahun 2024 akan membentuk 30 (tiga puluh) Kampung/Desa Wisata Bahari di Indonesia.
5. Di tahun 2024, Indonesia akan melakukan penilaian cepat pada karbon biru padang lamun di 20 kawasan konservasi dalam inisiasi pembentukan jaringan dan database Blue Carbon serta merumuskan kebijakan dan pedoman tata kelola karbon biru.
6. Indonesia akan melanjutkan program “Bulan Cinta Laut” dengan target kenaikan lebih dari 10 persen dari sampah yang dikumpulkan pada tahun 2023.
7. Indonesia akan menyusun proposal Sustainable Financing Instrument untuk pengelolaan Marine Protected Area (MPA) di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, di berbagai forum global, konservasi di wilayah laut menjadi salah satu strategi andalan Indonesia dalam memulihkan kelautan dan ekosistem perairan. Melalui strategi ini, pihaknya dapat mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru berbasis pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.(*)