TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menanggapi rencana presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang akan membentuk badan-badan dan kementerian baru.

Menurut dia, rencana tersebut bukan untuk mengakomodasi partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM), tapi merupakan suatu kebutuhan untuk pemerintahan ke depan.

"Kalau menurut kami, itu memang menjadi suatu kebutuhan ya, misalnya dari awal sudah dibahas soal Badan Penerimaan Negara misalnya," kata Herzaky di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024.

Herzaky mengatakan, Prabowo selama 5 tahun ke depan memiliki program-program yang perlu disesuaikan oleh badan-badan tertentu. Dia pun menilai ini sebagai hal yang sah-sah saja, karena yang terpenting tujuannya.

"Jadi bukan ujug-ujug baru ada bikin badan ini, badan ini gitu, enggak, tapi berdasarkan apa yang kami lihat, kami cermati sama-sama dalam 20 tahun terakhir ada kebutuhan-kebutuhan itu," tuturnya.

Herzaky juga mengaku tidak melihat ada makna politis di balik rencana Prabowo tersebut. “Karena bagaimana pun, ini kan besar, kementerian banyak, posisi-posisi strategis banyak, Pak Prabowo kan tipikalnya bukan jatah atau apa, tetapi kebutuhan," kata dia.

Dia juga menegaskan langkah Prabowo yang akan menempatkan orang berdasarkan kebutuhan itu bukan sebagai bentuk politik bagi-bagi kue. “Enggak, enggak ada bagi-bagi kue. Kami sampai hari ini tidak ada upaya bagi-bagi kue. Tapi beliau seorang kolaborator, inginnya ayo kita sama-sama berjuang, sebagai bangsa karena tantangan bangsa ini berat, enggak mudah," ucapnya.

Partai Demokrat, kata Herzaky, yakin dengan sikap yang akan diambil Prabowo ke depan. “Pak Prabowo itu memegang teguh komitmen, beliau tau lah yg berjuang bersama beliau. Kita meyakini Pak Prabowo, mau merangkul yang lain ya bagus.”

Sebelumnya, KPU resmi menetapkan pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pemenang Pilpres 2024. Keduanya akan menjabat untuk periode pemerintahan 2024-2029 setelah dilantik pada 20 Oktober nanti. Mereka bakal menggantikan pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Penetapan itu dilaksanakan melalui rapat pleno di Kantor KPU, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. Kemenangan Prabowo-Gibran diumumkan Ketua KPU Hasyim Asyari setelah penandatanganan berita acara oleh seluruh komisoner lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.

"KPU menetapkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Umum 2024," kata Hasyim mengumumkan penetapan duet Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo itu.

Pilihan Editor: Posisi TKN dan Koalisi Indonesia Maju Usai Prabowo-Gibran Ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres

SULTAN ABDURRAHMAN