Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Rabu, 24 April 2024 12:01 WIB

Cuplikan video Mayor Teddy dan Dokter Gunawan. TIktok

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak argumen yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, tentang netralitas TNI dalam pembacaan keputusan perselisihan hasil Pemilihan Presiden 2024, khususunya kasus Mayor Teddy.

Hakim konstitusi Arsul Sani menyatakan bahwa MK telah memeriksa argumen dan bukti dari pihak yang mengajukan permohonan, tanggapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak yang dituju, pernyataan dari kuasa hukum Prabowo-Gibran sebagai pihak terkait, serta bukti dan keterangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Arsul menyatakan bahwa MK mempertimbangkan bahwa masalah yang diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan telah diselesaikan oleh Bawaslu. Dia menyimpulkan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran pemilihan umum berupa ketidaknetralan atau netralitas TNI yang dilakukan oleh Mayor Teddy Indra Wijaya.

“Berdasarkan hasil penyelidikan awal yang menyimpulkan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran pemilihan umum berupa ketidaknetralan TNI yang dilakukan oleh Mayor Teddy Indra Wijaya," ujar Arsul di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 22 April 2024.

Profil Mayor Teddy

Advertising
Advertising

Teddy Indra Wijaya lahir pada 14 April 1989. Dia lebih dikenal sebagai Mayor Teddy. Dia mengawali karier militernya sejak 2011 setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah.

Saat itu, Teddy berasal dari Korps Infanteri di omando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD. Beberapa tahun setelah itu, Teddi kemudian ditunjuk menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo dari 2014 hingga 2019.

Setelah pengalaman tersebut, Teddy melanjutkan pendidikannya di US Army Ranger School di Fort Benning, Amerika Serikat. Teddy adalah salah satu prajurit terbaik TNI AD yang pernah diakui oleh pasukan elit Angkatan Darat Amerika Serikat. Teddy lulus dari International Honor Graduate dari sekolah tersebut, di antara 185 perwira siswa.

Prestasi ini menempatkannya dalam daftar perwira TNI AD yang berhasil lulus dari Ranger School, bersama dengan beberapa nama terkenal seperti Jenderal TNI Purn SBY, Letjen TNI Purn Hotmangaraja Panjaitan, dan Letjen TNI Purn Nugroho Widyatomo.

Setelah kembali dari AS, Teddy, yang saat itu berpangkat kapten, kembali ke Jakarta untuk menjadi ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sejak 2020. Selama empat tahun, Teddy telah mendampingi Prabowo dalam berbagai kegiatan sebagai menteri dan selama kampanye Pilpres 2024.

Mayor Teddy menarik perhatian publik saat terlihat di kursi pendukung Prabowo selama debat capres perdana pada 12 Desember 2023, mengenakan seragam yang sama dengan pendukung pasangan Prabowo-Gibran. Klarifikasi dari pihak TNI dan Bawaslu menyatakan bahwa kehadiran Teddy adalah sebagai petugas pengamanan Prabowo, yang juga merupakan Menteri Pertahanan.

ANANDA BINTANG I ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Pilihan Editor: Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Berita terkait

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

8 menit lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

23 menit lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

2 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

3 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

21 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

22 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

23 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

1 hari lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya