Anies-Muhaimin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Berakhir Usai Putusan MK, Ini Alasannya

Reporter

Tempo.co

Editor

Sapto Yunus

Selasa, 23 April 2024 08:13 WIB

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Tim Hukum Timnas AMIN tiba di Gedung MK pada Pukul 08.18. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 22 April 2024. Setelah putusan MK itu, Anies-Muhaimin menyatakan koalisi perubahan sudah selesai.

"Koalisi perubahan secara target, tujuan, dan fungsi sudah selesai," kata Muhaimin di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta, Senin malam, 22 April seperti dikutip Antara.

Ketua Umum PKB itu menegaskan PKB berharap bisa bekerja sama dengan Partai Nasdem, PKS, dan partai-partai lain. Namun, bagi PKB, kebersamaan dengan Nasdem dan PKS dalam Pilpres 2024 membuahkan memori yang manis. "Itu memudahkan kalau kerja sama di masa datang," ujarnya.

Adapun Anies Baswedan, yang menyambangi Muhaimin di kantor DPP PKB, menegaskan koalisi perubahan sudah selesai, karena dibentuk hanya untuk pemilihan presiden.

Anies mengatakan kunjungannya itu sebagai silaturahmi. "Silaturahmi kepada pimpinan partai-partai pengusung," kata Anies.

Advertising
Advertising

Anies Menyebut Amanah Sudah Dijalankan Sampai Tuntas

Sebelum bertemu Muhaimin, Anies menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh setelah mengikuti pembacaan putusan sengketa Pilpres di MK pada Senin sore, 22 April. Pertemuan itu berlangsung di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.

Usai bertemu Surya, Anies tak banyak memberi keterangan kepada awak media. Anies hanya menyebut, dalam pertemuan itu, dia melaporkan kepada Surya bahwa amanah yang diberikan kepadanya sebagai calon presiden sudah dijalankan sampai tuntas.

"Proses sudah sampai di ujung. Kemudian (saya) menyampaikan kalau tugas sudah dijalankan," ujar Anies saat ditemui di NasDem Tower.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu enggan menjelaskan lebih detail mengenai topik pembahasan apa saja yang dibicarakan dengan Surya. Dia berjanji akan menceritakan pembahasannya dengan Surya di lain waktu. "Nanti semuanya akan saya ceritakan ya," ucapnya.

Berdasarkan pantauan Tempo, Anies tiba sekitar pukul 17.45 WIB. Dia disambut Ketua DPP Partai Nasdem Charles Meikyansah dan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto. Anies yang mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas hitam, meninggalkan NasDem Tower pada pukul 19.05 WIB.

<!--more-->

Selanjutnya, Anies-Muhaimin ucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran...

Anies-Muhaimin mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang telah resmi menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Ucapan selamat itu disampaikan usai MK menolak permohonan mereka perihal sengketa Pilpres 2024.

Anies menyebut proses Pilpres 2024 telah terlewati seluruh fasenya pada Senin, 22 April. "Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua," ujar Anies dalam video Sikap AMIN Terhadap Putusan MK yang diunggah di akun youtube @Anies Baswedan pada Senin, 22 April 2024.

Anies kemudian memberikan kesannya pada Prabowo. Dia mengakui berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Prabowo. Menurut dia, Prabowo adalah seorang patriot. "Hari ini saya terus mempercayai sebagai seorang patriot," kata Anies.

Dia mengatakan Prabowo adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Maka, kata Anies, Prabowo tentu paham bahwa dalam demokrasi yang baik, pemerintah harus menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam bernegara.

Dia juga berpesan agar Prabowo dapat menjaga keseimbangan dan independensi tiga lembaga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dia juga meminta Prabowo dapat menjamin kebebasan media sebagai pilar keempat demokrasi sekaligus menjamin kebebasan rakyat untuk berserikat dan berkumpul.

"Sebagai seorang patriotik, saya percaya Pak Prabowo akan mengembalikan dan menjaga nilai-nilai demokrasi di masa Indonesia mendatang," kata dia.

YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | ANTARA

Pilihan editor: Reaksi Pemimpin Parpol atas Putusan MK dalam Perkara Sengketa Pilpres

Berita terkait

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

17 jam lalu

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

1 hari lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

2 hari lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

2 hari lalu

Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

Sturman Panjaitan, menyoroti soali efisiensi pemerintahan ke depan dalam pembahasan revisi UU Kementerian Negara

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

2 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

PKB Beri Rekomendasi ke Eks Ketua Timses Amin Jatim untuk Maju di Pilkada Lumajang

3 hari lalu

PKB Beri Rekomendasi ke Eks Ketua Timses Amin Jatim untuk Maju di Pilkada Lumajang

Eks Ketua Timses Anies-Muhaimin Jawa Timur Thoriqul Haq telah mendapat rekomendasi dari PKB untuk maju di Pilkada Kabupaten Lumajang.

Baca Selengkapnya

Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan ada sejumlah Proyek Strategis Nasional atau PSN sektor transportasi yang belum bisa diselesaikan tahun ini.

Baca Selengkapnya

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

3 hari lalu

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

3 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?

Baca Selengkapnya