22 Tahun PKS, Capaian dari Pemilu 2004 sampai Pemilu 2024

Senin, 22 April 2024 07:35 WIB

Calon anggota parlemen dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkostum super hero robot saat kampanye di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis, 11 April 2019. Sebanyak 245.000 kandidat akan bertarung memperebutkan kursi parlemen serentak dengan pemilihan Presiden di seluruh Indonesia secara serentak. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada 20 April 2024 genap berusia 22 tahun. PKS telah banyak menghadapi lika liku perjalanan politik sejak awal pendirian. Partai ini juga sering dikatakan sebagai partai kaum muda karna banyak mengusung anak muda misalnya pada awal- awal tampil dalam pemilu 2004. Begini kilas balik PKS.

Pendirian partai PKS secara resmi dideklarasikan pada 20 April 2002 di Lapangan Monas, Jakarta. Namun, sebenarnya partai yang mengusung Calon Presiden Anies Baswedan pada Pilpres 2024 ini punya sejarah tersendiri dimana partai ini dalam perjalananya juga ada gabungan partai lain. Begini sejarahnya.

Pendirian Partai Keadilan

Pada saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998, jabatan Presiden Soeharto pindah tangan ke Presiden Habibie. Pada saat itu banyak terjadi pembentukan partai politik seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB).

Pada tahun 1998 para mahasiswa Islam yang tergabung dalam beberapa satuan organisasi seperti yayasan AlHaramain, umumnya Alumni Timur Tengah dan komunitas SIDIK (Studi dan Informasi untuk Dunia Islam Konteporer) yaitu kumpulan Aktivis Dakwah Indonesia. Lalu ada ISTEC, yaitu alumni perguruanTinggi negara-negara barat dan yayasan Ibu Harapan.

Advertising
Advertising

Musyawarah yang berlangsung dipimpin oleh Ustadz Hilmi Amiruddin, dengan peserta sebanyak 34 orang, hasil keputusan rapat tersebut akhirnya sepakat mendirikan Parta Keadilan (PK). Kesepakatan diambil pada hari Senin, 26 Rabiul Awal 1419 H atau 20 Juli 1998. Deklarasi pendirian partai dilakukan Masjid Al Azhar pada tanggal 19 Agustus 1998 dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat dengan dihadiri oleh 30.000 orang. Keputusan tersebut juga menetapkan Dr. Nurmahmudi Ismai sebagai Presiden Partai.

Pada pemilihan umum 1999 Partai Keadilan sudah ikut berpartisipasi dengan memperoleh 7 kursi di DPR RI. Adapun dari capaian suara secara umum perolehan suara PK membawanya berada di posisi ke tujuh dari 48 partai politik yang ikut kontestasi.

Capaian yang diperoleh PK pada Pemilu 1999 tersebut belum mampu mencapai ambang batas minimum suara dalam electoral threshold. Kegagalan tersebut memukul mundur PK untuk dapat ikut kembali pada Pemilu 2004.

Bersatunya PK dengan Partai PKS

Dikutip dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Volume 5 Nomor 1 (2020): 77 Dengan judul penelitiaan Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Tahun 1998 – 2017, perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Tahun 1998 – 2017Sejumlah usaha dilakukan PK agar bisa tetap ikut pada Pemilu 2004. PK lalu berganti lambang dan nama menjadi PKS.

Dewan syuro XIII melakukan musyawarah di wisma Haji Bekasi Jawa Barat, pada 17 April 2003 hasilnya merekomendasikan PK bergabung dengan PKS. Setelah 3 hari kemudian deklarasi DPP PKS dilakukan di Silang Monas Jakarta yang dihadiri sekitar 40.000 kader. Hidayat Nur Wahid ditetapkan menjadi Presiden PKS mengantikan Al Muzammil Yusuf.

Pada 3 Juli 2003 secara adminstratif yuridis PK resmi bergabung dengan PKS setelah melewati beberapa verifikasi oleh lembaga Departemen Kehakiman dan HAM di tingkat dewan kepemimpinan wilayah (tingkat Provinsi) dan dewan pimpinan Daerah (tingkat Kabupaten/Kota). Peresmian tersebut dilakukan kantor pengacara Tri Sulis Yorni di Pamulang, Tanggerang.

Karier Politik PKS

Pada Pemilu 2004 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PKS mengisi kursi Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu I dan II. Pada Pemilu 2024 perolehan suaranya 7,34 persen atai 8,3 juta suara.

Pada Pemilu 2009, peroleh suara PKS turun menjadi 8,2 juta suara tapi perolehan suara secara persentase meningkat menjadi 7,88 persen.

Pasca Pemilu tahun 2014 PKS berada diluar pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga saat ini. Jumlah perolehan suara PKS sejak tahun 2004 terus mengalami kenaikan di atas 7 persen. Hanya pada 2014 mengalami penurunan pada angka 6.79 persen meskipun jumlah suara meningkat menjadi 8,4 juta suara.

Pada Musyawarah Nasional V Partai Keadilan Sejahtera yang digelar pada November 2020 menetapkan kepemimpinan baru PKS periode 2020-2025 dengan Habib Dr. Salim Segaf Al Jufri, MA sebagai Ketua Majelis Syura dan H. Ahmad Syaikhu sebagai Presiden Partai.

Beberapa Kader PKS yang sukses dalam kancah politik nasional dan daerah diantaranya, Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta dan Calon Presiden RI 2024, Mahyeldi Ansharullah Gubernur Sumatra Barat 2019-2024. Zulkieflimansyah Gubernur NTB. Rohidin Mersyah Gubernur Bengkulu 2020-2024. Gubernur Jambi Al Haris Abdullah Sani, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor-Muhidin dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Masturi.

Lonjakan terbesar perolehan suara pada Pemilu 2019, PKS mendulang 8,21 persen dengan 11,4 juta suara dengan 50 kursi di DPR. Pada Pemilu 2024 kali ini PKS memperoleh 8,4 persen atau 12.781.353 dengan kuota 53 kursi di parlemen.

Pilihan Editor: Profil Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ini Targetnya di Pemilu 2024

Berita terkait

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

5 jam lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

13 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

23 jam lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

1 hari lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

1 hari lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

2 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

2 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya