TEMPO.CO, Jakarta -Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono memberi respons soal kesiapan partainya bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Mardiono, membangun Indonesia harus dilakukan bersama-sama.

“Ya, iya tentu kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti ke depannya,” kata Mardiono usai menghadiri acara halalbihalal Partai Golkar di Jakarta Barat pada Senin malam, 15 April 2024. Mardiono adalah satu-satunya perwakilan partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang hadir di acara halalbihalal tersebut.

Fokus sengketa pileg

Meski begitu, Mardiono menyatakan PPP belum menentukan sikap resmi untuk bergabung atau menjadi oposisi pemerintah. Dia menyampaikan bahwa partai kabah itu saat ini masih fokus menghadapi sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mardiono juga mengatakan saat ini PPP masih merupakan bagian pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. “Sekarang saya kan belum bisa menjawab, karena PPP masih menjadi Koalisi Indonesia Bersatu yaitu koalisi pemerintahan Pak Joko Widodo ya,” ucap Mardiono.

Menurut Mardiono, dia juga belum bertemu lagi dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto. “Pak Prabowo kan saya kenal beliau sudah lama ya, bukan orang baru. Belum, belum (bertemu di masa Lebaran),” ujar Mardiono.

Namun, Mardiono mengaku masih menjalin komunikasi rutin dengan beberapa petinggi partai anggota KIM. Di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Sebelum menjadi Plt Ketua Umum PPP, Mardiono berujar dirinya pernah menjadi koordinator Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Koalisi tersebut adalah koalisi awal Pilpres 2024 yang terdiri dari PPP, PAN, dan Golkar. Namun, KIB kandas di tengah jalan usai Golkar dan PAN mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden.

Diketahui, PPP berbeda sikap dengan KIM di gelaran Pilpres 2024. Sementara KIM mengusung Prabowo-Gibran, PPP memberikan dukungannya kepada calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud Md. PPP bekerja sama dengan PDIP dalam koalisi Pilpres 2024 tersebut.


Pilihan Editor: Menjelang Tangani Sengketa Pileg 2024, Hakim MK Diminta Perhatikan Ini