Anggota Komisi I Kecam Bentrok TNI dan Brimob Polri di Sorong

Editor

Imam Hamdi

Minggu, 14 April 2024 20:16 WIB

Suasana di Kota Sorong saat TNI AL bentrok dengan Brimob Polri. TEMPO/Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Mayor Jenderal TNI (purnawirawan) TB Hasanuddin, mengecam bentrokan antara prajurit TNI Angkatan Laut dengan anggota polisi Brigade Mobil (Brimob). Bentrok TNI vs Polri itu terjadi di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Ahad pagi, 14 April 2024.

"Ironis sekali, anggota TNI dan Polri ditugaskan oleh negara dan rakyat ke Papua yang memiliki resiko tinggi dibantai gerombolan bersenjata. Tapi lebih menyedihkan lagi ketika terjadi bentrok sesama aparat," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 14 April 2024.

Anggota parlemen fraksi PDIP ini pun mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi kinerja Panglima TNI dan Kapolri. Ia menyoroti peran pengawasan para pemimpin kepada bawahan masing-masing baik TNI maupun Polri.

"Seharusnya di tempat tugas mereka harus lebih akrab dan melindungi satu sama lain. Tapi mengapa malah sebaliknya saling menyerang?" ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar, membenarkan adanya bentrok antara personel satuan Brimob Polri dengan prajurit Marinir Pertahanan dan Pangkalan XIV Sorong, Ahad pagi.

Advertising
Advertising

Lima prajurit TNI terluka akibat bentrok yang terjadi di ruang tunggu keberangkatan pelabuhan Kota Sorong.

Bentrokan bermula manakala anggota Brimob ditegur oleh prajurit Marinir saat tengah berada di ruang tunggu keberangkatan pelabuhan Pelindo IV, Kota Sorong. Nugraha mengatakan teguran tersebut menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut baku pukul antar dua anggota institusi.

Kendati demikian, Nugraha tidak menjelaskan rinci bagaimana mula dari kesalahpahaman tersebut terjadi. Ia mengatakan saat ini TNI-Polri tengah melakukan patroli bersama untuk mencegah terjadinya peristiwa bentrokan susulan.

Informasi yang diperoleh Tempo menyebutkan, kesalahpahaman terjadi antara anggota Brimob dengan anggota Marinir TNI Angkatan Laut yang berjaga. Saat itu, anggota Brimob yang tidak menggunakan pakaian dinas tengah mengantarkan anggota keluarganya naik ke dalam kapal. Namun, saat meminta izin kembali untuk mengantarkan anggota keluarganya ke dalam kapal, anggota Marinir yang berjaga menegur anggota Brimob tersebut hingga terjadi kesalahpahaman.

Anggota Brimob yang ditegur kemudian memukul anggota Marinir yang berjaga. Pukulan dibalas pukulan oleh anggota Marinir tersebut. Peristiwa baku pukul tersebut berlanjut setelah anggota Brimob menghubungi rekan seprofesinya untuk datang ke pelabuhan sampai memicu bentrokan antarkedua institusi ini.

EKA YUDHA SAPUTRA | ANDI ADAM FATURRAHMAN

Pilihan editor: Anggota Komisi I Sebut Istilah OPM Lebih Realistis tapi Berdampak Politis

Berita terkait

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

17 jam lalu

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Kritik Wacana Revisi UU TNI, PBHI Ungkap Ada 114 PSN Dijaga Militer Saat Ini

1 hari lalu

Kritik Wacana Revisi UU TNI, PBHI Ungkap Ada 114 PSN Dijaga Militer Saat Ini

Wacana Revisi UU TNI kembali mencuat, kritik mulai berdatangan. Salah satunya PBHI yang melihat kemiripan seperti era Orde Baru, hingga mengungkap 114 PSN yang kini dijaga TNI.

Baca Selengkapnya

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

2 hari lalu

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

Ditpolairud Polda Bali kini melakukan pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di Bali, kerahkan 2 kapal dan 3 helikopter.

Baca Selengkapnya

Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

2 hari lalu

Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, bersama para perwira tinggi Jenderal TNI siap bergerak bersama memastikan program optimasi lahan rawa (Oplah) dan pompanisasi di seluruh Indonesia berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya

Polda Bali Tolak Cabut Status Tersangka, Kuasa Hukum Anandira Puspita Siapkan Alat Bukti dan 2 Saksi Ahli

3 hari lalu

Polda Bali Tolak Cabut Status Tersangka, Kuasa Hukum Anandira Puspita Siapkan Alat Bukti dan 2 Saksi Ahli

Kepolisian Daerah Bali menolak mencabut status tersangka dalam sidang perdana praperadilan Anandira Puspita.

Baca Selengkapnya

Sosok Dian Andriani Anggota Korps Wanita TNI AD Pertama Berpangkat Mayjen

3 hari lalu

Sosok Dian Andriani Anggota Korps Wanita TNI AD Pertama Berpangkat Mayjen

Dian Andriani merupakan perempuan pertama yang mencapai pangkat Mayjen TNI AD di Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad).

Baca Selengkapnya

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

3 hari lalu

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.

Baca Selengkapnya

Satgas Yonif 509 Kostrad Lakukan Koteka Barbershop di Wilayah Intan Jaya Papua, Apa Tugas dan Fungsi Utama Kostrad?

4 hari lalu

Satgas Yonif 509 Kostrad Lakukan Koteka Barbershop di Wilayah Intan Jaya Papua, Apa Tugas dan Fungsi Utama Kostrad?

Calon suami Ayu Ting Ting dan Satgas Yonif 509 Kostrad melakukan program Koteka Barbershop. Apa tugas dan fungsi utama Kostrad?

Baca Selengkapnya

Ini Arti Galodo, Banjir Bandang dari Gunung Singgalang Sapu Wilayah Berbagai Daerah di Sumbar

5 hari lalu

Ini Arti Galodo, Banjir Bandang dari Gunung Singgalang Sapu Wilayah Berbagai Daerah di Sumbar

Banjir bandang dari Gunung Singgalang menghantam Galudua, Koto Tuo Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumbar. Apa arti galodo bagi suku Minangkabau?

Baca Selengkapnya

Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

7 hari lalu

Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

Kepala Operasi Damai Cartenz membantah tudingan KKB yang menyatakan pemerintah Indonesia menutup akses lembaga HAM ke Papua.

Baca Selengkapnya