TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menanggapi banyaknya ucapan selamat yang diberikan pemimpin negara lain kepada Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, di saat sengketa pilpres masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Prabowo banyak mendapatkan ucapan selamat atas kemenangannya sebagai Presiden RI 2024-2029. Padahal, dirinya belum resmi ditetapkan menjadi presiden. Artinya, kata dia, seluruh dunia mengakui Prabowo dan pemilihan umum Indonesia yang berjalan dengan Luber Jurdil.

“Lah, dunia itu melihat pemilunya jurdil (jujur, adil), berlangsung dengan aman, tertib. Bedanya jauh, makanya diakui. Dunia aja sudah mengakui semua gitu,” ujar pria yang akrab dipanggil Zulhas itu, saat ditemui di rumah pribadinya, di Cipinang, Jakarta Timur pada Rabu, 10 April 2024.

Zulhas juga menekankan bahwa Prabowo tidak sombong, bukan berarti mendeklarasikan kemenangan lebih dulu dari MK, melainkan memang sudah diakui dunia.

“Enggak lah. Seluruh dunia sudah mengakui, kan ada duta besarnya di sini, Amerika punya duta besar, Tiongkok punya duta besar, kan laporan,” lanjut dia.

Terbaru, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, secara pribadi mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto melalui sambungan telepon.

Prabowo membagikan momen percakapan dengan Erdogan melalui akun Instagram pribadinya @prabowo pada Selasa, 9 April 2024. Nampak dirinya menggunakan batik coklat dan memegang telepon di ruang kerja.

"Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk menerima telepon ucapan selamat dari Presiden Republik Turki, H.E. Recep Tayyip Erdogan, tentang hasil pemilihan Presiden Indonesia," tulis Prabowo dalam unggahannya.

Meskipun sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah pemenang Pilpres 2024, keduanya belum secara resmi ditetapkan karena MK belum mengumuman hasil putusan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU).

Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan sidang pemeriksaan PHPU atau sengketa Pilpres 2024 pada Jumat, 5 April 2024. Rapat permusyawaratan hakim (RPH) MK juga digelar sejak 6 April hingga RPH formal pada 16 April besok, lalu pengumuman putusan pada 22 April.

Dalam sidang terakhir PHPU, empat menteri kabinet Presiden Jokowi dihadirkan sebagai saksi terkait dugaan politisasi bantuan sosial di gelaran Pilpres 2024. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Sengketa Pilpres 2024 melibatkan dua pihak yang mengajukan gugatan, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 01) sebagai pemohon pertama, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (nomor urut 03) sebagai pemohon kedua. Kedua kubu menyampaikan gugatan yang serupa, yakni meminta diskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta mengajukan permintaan untuk menyelenggarakan ulang Pilpres tanpa kehadiran pasangan tersebut.

Salah satu poin utama dalam gugatan perselisihan Pilpres yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud adalah dugaan politisasi bantuan sosial. Gugatan ini tercatat dengan nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dari kubu 01 Anies-Muhaimin, dan nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dari kubu 03 Ganjar-Mahfud.

ADINDA JASMINE PRASETYO | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO

Pilihan editor: Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024