TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi diusulkan menjadi Penasihat Khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto. “Ya kemungkinan semua terjadi. Selama dalam rangka konstitusional,” kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 8 April 2024.

Meskipun demikian, Bahlil menegaskan keterlibatan Jokowi tidak akan masuk dalam urusan pembentukan kabinet. Bahlil, yang merupakan eks Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, mengklaim bahwa Jokowi memahami sepenuhnya hak prerogatif presiden.

Bahlil menyatakan bahwa program Prabowo pada dasarnya akan berlanjut. Menurut dia, dalam pembahasan APBN 2025, beberapa program Prabowo sudah dibahas secara umum. “Namun, keputusan akhir akan diambil saat Mahkamah Konstitusi (MK) dan penetapan KPU," katanya.

Wacana mengenai Jokowi menjadi penasihat khusus Prabowo awalnya diungkapkan oleh mantan politikus PDI Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait. Ara, panggilan akrabnya, mengungkapkan hal ini dalam acara buka bersama dan santunan anak yatim yang bertajuk Aktivis Nasional dan Sahabat Bang Ara di The Acre, Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 7 April 2024.

Ara menyatakan bahwa Prabowo harus menjadi Presiden yang independen sebagai pelayan rakyat dan tidak boleh menjadi boneka dari pihak manapun. Pada kesempatan tersebut, Ara menjelaskan alasan para relawan mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, karena pasangan calon nomor urut 02 akan melanjutkan program-program Jokowi.

"Oleh karena itu, Jokowi akan menjadi penasihat khusus bagi presiden dan wakil," ujar Ara dalam pernyataan resminya pada Ahad, 7 April 2024.

Sebelum diusulkan jadi penasehat khusus presiden, pada Maret lalu, Jokowi sempat diusulkan untuk memimpin koalisi besar jika masuk Partai Golkar. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum kelompok relawan Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi. “Dulu aja ditanyain Gibran jadi cawapres mungkin apa nggak? Ya mungkin,” kata Budi Arie pada Rabu, 13 Maret 2024.

Budi Arie melihat saran agar Jokowi memimpin koalisi besar sebagai perkembangan yang menarik. Dia mengingatkan bahwa Jokowi masih menjabat sebagai presiden selama beberapa bulan ke depan.

Usulan agar Jokowi memimpin koalisi gabungan partai pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disuarakan oleh beberapa elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Jeffrie Geovanie, Ketua Dewan Pembina PSI, menyebut Jokowi sebagai sosok yang cocok menjadi ketua 'Barisan Nasional' yang memimpin semua partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Podcast Zulfan Lindan Unpacking, yang diunggah pada 1 Maret lalu.

DANIEL A. FAJRI | IMAM HAMDI

Pilihan Editor: Momen Lebaran Terakhir Presiden Jokowi