Yusril Optimistis MK Tolak Gugatan Kubu Anies-Ganjar

Sabtu, 6 April 2024 17:22 WIB

Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui Tempo di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024. Dia memberikan komentar soal keterangan empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa pilpres. TEMPO/Savero Aristia Wienanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra optimistis tuduhan yang diarahakan kubu Anies dan Ganjar di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi atau MK tak akan terbukti.

“Kami sudah jelaskan di mana kegagalan mereka untuk membuktikan apa yang mereka narasikan di dalam posita (dalil dasar gugatan). Di dalam keseluruhan, permohonan tidak mendukung apa yang dikemukakan di dalam petitum (tuntutan),” Yusril usai sidang di MK pada Jumat, 5 April 2024.

Dia menjelaskan bahwa tuntutan kedua kubu tersebut adalah meminta MK untuk menyatakan pasangan calon 02 Prabowo-Gibran didiskualifikasi dan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa pasangan tersebut. Menurut Yusril, hal tersebut tidak akan terjadi karena segala tuduhan pelanggaran tak dapat dibuktikan dalam persidangan.

Sebelumnya, MK telah membuka tahapan penyampaian kesimpulan, setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara kemarin. Hal tersebut dinyatakan Ketua MK, Suhartoyo, sebelum menutup persidangan.

Suhartoyo juga menuturkan, kubu Prabowo-Gibran hingga saat ini belum menyerahkan keterangan ahli dan saksi. Suhartoyo mengatakan mereka bisa menyerahkan berkas-berkas tersebut saat penyampaian kesimpulan tanggal 16 April nanti.

Advertising
Advertising

“Kami, majelis hakim, bersepakat sekiranya ada hal-hal yang masih mau diserahkan, meskipun ini persidangan terakhir, bisa diakomodasi melalui kesimpulan," tutur Suhartoyo di ruang sidang.

Lebih lanjut, dalam tahapan kesimpulan, semua pihak juga diperbolehkan menyampaikan respons ke empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo yang kemarin dipanggil untuk memberikan kesaksian. Di antaranya yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Adapun Yursril mengatakan akan menyerahkan kesimpulan persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, pada Selasa, 16 April mendatang.

“Kami akan menyerahkan kesimpulan dari seluruh persidangan ini pada tanggal 16 april jam 16.00 sore hari,” ujar Yusril.

Pilihan Editor: Digadang di Pilkada Sumut, Bobby Nasution Hadiri Pengarahan Balon Kepala Daerah Golkar

Berita terkait

Beragam Penolakan terhadap Revisi Keempat UU MK

1 jam lalu

Beragam Penolakan terhadap Revisi Keempat UU MK

Revisi UU MK dinilai sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Sengketa Pileg PPP di Banten Tidak Diterima

1 jam lalu

MK Putuskan Gugatan Sengketa Pileg PPP di Banten Tidak Diterima

MK memutuskan permohonan Partai Persatuan Pembangunan alias PPP dalam sengketa pileg DPR RI di Banten dan DPRD Kota Tangerang tidak diterima.

Baca Selengkapnya

Gugatan PPP di Dapil Aceh II Tak Diterima, MK Sebut Permohonan Kabur

2 jam lalu

Gugatan PPP di Dapil Aceh II Tak Diterima, MK Sebut Permohonan Kabur

MK memutuskan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Aceh II tidak dapat diterima karena kabur alias tidak jelas.

Baca Selengkapnya

Kata PPP Soal Sejumlah Gugatan Sengketa Pileg yang Tak Diterima MK

3 jam lalu

Kata PPP Soal Sejumlah Gugatan Sengketa Pileg yang Tak Diterima MK

PPP merespons soal MK yang tidak menerima sejumlah permohonan sengketa pileg mereka.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan PPP soal Perpindahan Suara ke Garuda di Kaltim Tidak Diterima

3 jam lalu

MK Putuskan Gugatan PPP soal Perpindahan Suara ke Garuda di Kaltim Tidak Diterima

MK memutuskan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Kalimantan Timur tidak dapat diterima. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Partai Buruh dan Gelora Gugat UU Pilkada ke MK

4 jam lalu

Partai Buruh dan Gelora Gugat UU Pilkada ke MK

Partai Buruh bersama Partai Gelora mengajukan permohonan uji materiil Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada ke MK. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

MK Nyatakan Permohonan PPP di Dapil Papua Tengah Tak Dapat Diterima

6 jam lalu

MK Nyatakan Permohonan PPP di Dapil Papua Tengah Tak Dapat Diterima

MK menyatakan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Papua Tengah tidak dapat diterima. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

MK Sebut Gugatan PKB di Sengketa Pileg DPR Dapil Aceh I Cacat Formil

7 jam lalu

MK Sebut Gugatan PKB di Sengketa Pileg DPR Dapil Aceh I Cacat Formil

Hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih, menjelaskan MK mempertimbangkan eksepsi KPU karena PKB dalam permohonannya tidak melampirkan bukti.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal, Gugatan Sengketa Pileg Mulai Berguguran Hari Ini

8 jam lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal, Gugatan Sengketa Pileg Mulai Berguguran Hari Ini

Bacaan putusan dismissal hingga siang ini, MK sudah menolak mengabulkan permohonan sengketa Pileg dari PDIP dan PPP.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan PPP di Jawa Tengah Tidak Dapat Diterima

8 jam lalu

MK Putuskan Gugatan PPP di Jawa Tengah Tidak Dapat Diterima

Hakim konstitusi Saldi Isra menuturkan pihaknya telah mencermati permohonan PPP dalam perkara ini. Namun, ada posita alias dalil yang kabur.

Baca Selengkapnya