TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma mengatakan bantuan pangan beras bukan berasal dari Kementerian Sosial atau Kemensos.

Hal ini dia ungkap setelah ditanyai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum untuk pemilihan presiden atau PHPU Pilpres hari ini, Jumat, 5 April 2024.

"Terkait dengan bantuan pangan beras dilaksanakan bukan oleh Kemensos ya?" tanya Arief di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024.

Risma lalu menjawab "bukan."

Arief kemudian bertanya kembali, apakah bantuan pangan beras tidak disalurkan Kemensos sejak lama atau hanya pada 2023. "Sebelumnya gimana?" tanya dia.

"Sejak saya menjabat sebagai menteri, sudah tidak. Kami sudah tidak menyalurkan dalam bentuk barang," tegas Risma.

Mantan Wali Kota Surabaya itu menjelaskan, bansos di Kementerian Sosial berbentus cash transfer. Sehingga, tidak ada yang berbentuk barang atau natura.

"Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100 persen, kecuali respons kasus, ada yang sakit, ada yang disabilitas bantuan, dan dia belum menerima bantuan sama sekali," tutur Risma.

Seperti diketahui, sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang digelar MK hari ini menghadirkan empat menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Keempatnya adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kelima pihak dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dalil-dalil Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2024, di antaranya lewat bantuan sosial atau bansos.

Pilihan Editor: Alasan Mensos Risma Tak Mengusulkan BLT El Nino Ketika Ditanya Ketua MK