TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyebut Pilpres 2024 lebih hiruk pikuk dibandingkan sebelumnya. Arief juga menyoroti pelanggaran etik dalam pemilihan kali ini.

"Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk," kata Arief di tengah sidang sengketa hasil Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024.

Dia menjelaskan, Pilpres pada kali ini berbeda dari Pilpres 2014 dan 2019. Dia pun menyoroti penyebab hiruk pikuk tersebut.

"Ada pelangaran etik yang dilakukan di MK, di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu," ujar Arief.

Arief melanjutkan, hal ini lah yang mendapatkan perhatian luas dan menjadi dalil oleh pemohon dalam sengketa Pilpres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Jadi perhatian internasional

Pada kesempatan itu, Arief juga mengatakan bahwa sidang sengketa hasil Pilpres menjadi perhatian publik yang luar biasa. "Tidak hanya di nasional, tapi juga di internasional," ujar dia.

Arief menceritakan, ketika dia mendatangi Venesia, Italia untuk mewakili Mahkamah Konstitusi RI dalam pertemuan MK sedunia. Pada acara itu, dia ditanyai mengenai Pilpres dan Pileg di Indonesia.

"Jadi ini mendapat perhatian yang sangat luas, sehingga ada pendidikan sosial dan pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam persidangan itu," ucap Arief.

Pada sidang sengketa hasil Pilpres kali ini, hadir empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Keempatnya adalah Menteri Koordinator atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Keempatnya dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan dalil-dalil Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. yang menyatakan cawe-cawe Presiden Joko Widodo atau Jokowi, salah satunya lewat bantuan sosial atau bansos, untuk memenangkan Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pilihan Editor: Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres