DPR Sebut Nadiem Makarim Lamban dalam Tangani Masalah Ferienjob

Editor

Imam Hamdi

Kamis, 4 April 2024 06:40 WIB

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (tengah), Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti (kedua kanan), Hetifah Sjaifudian (kedua kiri), Dede Yusuf (kanan), dan Abdul Fikri Faqih (kiri) memberikan keterangan pers terkait tragedi Kanjuruhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022. Tragedi Kanjuruhan menewaskan 125 orang dan lebih dari 300 orang terluka. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) lamban dalam menyikapi masalah ferienjob Jerman. Hal tersebut, kata Agustina, menyebabkan perkara itu bertambah besar sehingga harus ditangani kepolisian sebagai kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Agustina mengatakan seharusnya Kemendikbudristek memiliki unit reaksi cepat untuk menanggapi permasalahan tersebut. “Ini yang mungkin karena terlalu lama, maka kemudian tiba-tiba sudah menjadi urusan (polisi),” kata Agustina usai rapat dengan Kemendikbudristek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 3 April 2024.

Menurut Agustina, sebenarnya kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu sudah menerbitkan surat perintah penghentian keikutsertaan mahasiswa Indonesia di program ferienjob sejak 27 Oktober 2023. Namun, tidak ada tindakan penanggulangan yang diambil setelah perintah tersebut.

Advertising
Advertising

“Yang terlambat itu adalah, setelah diminta untuk menghentikan itu kemudian tidak ada tindak lanjut. Dihentikan ya sudah dihentikan saja,” ucap politikus PDI Perjuangan itu.

Padahal, kata dia, seharusnya Kemendikbudristek mendatangi mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk mendalami permasalahan. “Ketika ada dihentikan itu seharusnya ada evaluasi, mahasiswanya diajak bicara, perguruan tingginya diajak bicara, yang salah di mana? Itu seharusnya ditegur dan diberi sanksi,” ujar Agustina.

Namun, Agustina tidak mau menyimpulkan terlalu cepat bahwa yang terjadi dalam kasus ferienjob adalah TPPO. Menurut dia, Kemendikbudristek juga harus melakukan investigasi dan identifikasi.

“Sepertinya masalahnya begini, jadi ada trip kecil (untuk ferienjob) yang dijalani dengan sangat rapih. Kemudian karena tersosialisasi bahwa ini adalah 'wow', pengikutnya jadi banyak,” kata Agustina.

Saat peserta ferienjob bertambah, Agustina menduga pihak yang menangani program tersebut untuk mahasiswa Indonesia tidak siap. “Ada beberapa universitas yang mungkin tidak mengikutkan anggaran pendampingan. Nah ini yang terlewat,” ucapnya.

Diketahui, Bareskrim Polri sedang menyelidiki dugaan TPPO berkedok magang mahasiswa ferienjob di Jerman. Temuan sementara ada ada 1.047 mahasiswa yang menjadi korban dari 33 universitas di Indonesia.

Polisi telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yaitu Sihol Situngkir, guru besar Universitas Jambi; AJ (52 tahun) dan MZ (60 tahun)—keduanya dosen Universitas Negeri Jakarta; dan dua WNI yang berada di Jerman, yaitu Direktur PT SHB, Enik Waldkonig (39 tahun); serta pemilik PT CVGEN, A alias AE (37 tahun).

Sebelumnya, Wakil Dubes Jerman untuk Indonesia Thomas Graf buka suara ihwal polemik dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO berkedok magang mahasiswa yang melibatkan negaranya. Graf menjelaskan ferienjob itu sebenarnya untuk program mahasiswa asing yang ingin merasakan bekerja di Jerman selama liburan akhir tahun, bukan magang.

“Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mengetahui pasar tenaga kerja di Jerman,” kata Graf dalam wawancaranya bersama Majalah Tempo pada 28 Maret 2024.

SULTAN ABDURRAHMAN | ADIL AL HASAN

Pilihan editor: Kubu Ganjar-Mahfud Masih Berharap Bisa Bertanya kepada Menteri di Sidang Sengketa Pilpres

Berita terkait

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

8 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

9 jam lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

9 jam lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

10 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

11 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

12 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

12 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

13 jam lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

14 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

17 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya