INFO NASIONAL - Pembobolan penerimaan negara menjadi sorotan utama yang terus mengemuka, memunculkan upaya dan gagasan baru untuk mencari jalan atau strategi yang lebih efektif dalam melindungi penerimaan negara. Gagasan untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Badan Layanan Penerimaan Negara (BLPN) menjadi salah satu wacana yang mulai mengemuka dan diharapkan bisa direalisasikan oleh pemerintah hasil Pemilu 2024.

Kisah tentang bagaimana penerimaan negara disalahgunakan oleh oknum-oknum aparatur negara telah menjadi pengetahuan umum dan bahkan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat. Modus operandi pembobolan penerimaan negara pun beragam, mulai dari skala kecil hingga berskala besar. Fenomena ini telah mengguncang sendi-sendi perekonomian negara dan menjadi beban moral yang berat bagi pemerintah.

Salah satu contoh nyata dari serangkaian kasus pembobolan penerimaan negara adalah kasus transaksi mencurigakan senilai Rp 189 triliun yang terungkap pada tahun 2023. Dalam kasus ini, ditemukan pemalsuan data kepabeanan terkait emas batangan seberat 3,5 ton pada periode 2017-2019, yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara akibat hilangnya potensi penerimaan negara dari pungutan pajak penghasilan sesuai Pasal 22.

Tidak hanya itu, kasus-kasus lain seperti mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun dan mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Andhi Pramono juga menjadi sorotan tajam. Mereka terbukti terlibat dalam penerimaan gratifikasi yang mencapai miliaran rupiah, merugikan negara dalam skala yang sangat besar. Kasus-kasus seperti ini menjadi cerminan dari sistem yang rapuh dan rentan terhadap tindakan korupsi di dalam birokrasi negara.

Sejarah juga memberikan catatan penting tentang upaya untuk menangani masalah serupa di masa lalu. Pada paruh kedua era 80-an, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pernah mengalami masalah serius terkait praktek korupsi di internalnya. Upaya-upaya reformasi yang dilakukan tidak kunjung membuahkan hasil, sehingga pada akhirnya, pemerintah mengambil langkah ekstrim dengan membebastugaskan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari sebagian besar tugas dan fungsinya.

Langkah ini kemudian diikuti dengan penunjukan institusi swasta asing untuk mengelola tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Meskipun langkah ini terbilang ekstrim, namun hal tersebut menjadi sebuah opsi kebijakan yang cukup efektif untuk sementara waktu guna mengatasi masalah korupsi di dalam institusi tersebut.

Mengacu pada catatan sejarah dan situasi saat ini, wacana membentuk BPN atau BLPN menjadi sebuah langkah yang beralasan dan relevan. Upaya ini tidak hanya sekadar respons terhadap kasus-kasus pembobolan penerimaan negara yang terungkap, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk melindungi dan mengamankan potensi penerimaan negara dari ancaman korupsi dan penyimpangan di masa yang akan datang.

Publik tentu memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya penerimaan negara dalam membiayai berbagai program pembangunan dan kegiatan pemerintah. Dengan adanya dua sumber penerimaan negara, yakni pajak dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak), langkah untuk melindungi kedua sumber penerimaan ini menjadi semakin mendesak.

Kasus terbaru terkait pengelolaan SDA timah yang menyita perhatian publik menjadi bukti nyata akan pentingnya upaya untuk melindungi penerimaan negara dari berbagai ancaman. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai angka yang fantastis, menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam mengamankan penerimaan negara tidak bisa dianggap remeh.

Karena itu, langkah untuk membentuk BPN atau BLPN bukanlah sekadar wacana kosong, tetapi merupakan langkah konkret yang harus diambil untuk mengatasi masalah yang terus mengintai keberlangsungan keuangan negara. Dengan adanya lembaga yang khusus bertugas dalam melindungi dan mengawasi penerimaan negara, diharapkan negara dapat terhindar dari berbagai ancaman dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi dan penyimpangan di dalam birokrasi negara.(*)