TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan kembali soal rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hasto mengungkapkan momentum yang paling tepat untuk pertemuan Megawati dan Prabowo adalah setelah persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK.

"Maka mengingat tahapan-tahapan ini masih berjalan, tentu untuk Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak ada persoalan untuk bertemu, tapi tentu saja momentum yang tepat setelah seluruh tahapan MK dan proses hukum dilakukan PDI Perjuangan," kata Hasto saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024 seperti dikutip Antara.

Hasto menegaskan Megawati dan Prabowo tak memiliki permasalahan untuk bertemu. Namun, kata dia, pertemuan tersebut dapat dilakukan usai seluruh tahapan dan proses hukum yang berlangsung di MK selesai.

Mengenai pertemuan antara Megawati dan Prabowo merupakan sinyal untuk bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran, Hasto menegaskan sikap PDIP bisa dilihat dari rekam jejaknya.

"Mau berada di dalam atau luar pemerintahan, karena itu keputusan strategis, akan dipertimbangkan dengan melibatkan berbagai variabel politik, ekonomi, sosial budaya, dan suasana kebatinan rakyat," tuturnya.

Sebelumnya, Hasto mengatakan tak tertutup kemungkinan Megawati akan bertemu Prabowo. Walaupun, kata dia, indikasi-indikasi dalam Pilpres 2024 tetap akan dipermasalahkan.

Namun Hasto mengatakan pertemuan itu hanya mungkin terjadi setelah putusan MK atas perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) keluar. "Jadi kalau bertemu, ya, tidak ada masalah. Tetapi hal-hal yang sangat fundamental tadi tetap akan dipersoalkan oleh PDI Perjuangan," kata dia dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024.

Hasto mengatakan Megawati mempunyai rekam jejak yang sangat luas. Terutama legitimasinya dengan PDIP dalam melawan rezim yang antidemokrasi dan otoriter.

"Tentu saja seluruh aspek-aspek pengkhianatan terhadap konstitusi, demokrasi, keadilan rakyat, kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya akan tetap menjadi tema-tema sentral yang harus disuarakan oleh PDIP Perjuangan,” ujar Hasto.

Selanjutnya, reaksi internal PDIP soal pertemuan Megawati dan Prabowo…

• 1
• 2
• Selanjutnya