TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menyatakan siap hadir apabila Mahkamah Konstitusi (MK) meminta lembaganya memberikan keterangan di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), pada Jumat, 5 April 2024.

Kendati demikian, Heddy mengatakan belum menerima surat panggilan dari Mahkamah Konstitusi. “Kalau ada surat panggilan dari Mahkamah Konstitusi, kami tidak bisa menolak,” kata Heddy saat dihubungi Selasa malam, 2 April 2024.

Heddy enggan mengungkapkan apa saja yang disiapkan DKPP untuk keterangan nanti. “Lihat saja nanti di persidangan,” kata Heddy.

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengumumkan majelis sepakat untuk memanggil empat menteri dan DKPP untuk memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), pada Jumat, 5 April 2024.

Empat menteri yang dipanggil, yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Menteri Risma mengatakan siap hadir sebagai saksi di sidang Jumat nanti. Namun ia mengaku belum menerima surat panggilan saksi dari Mahkamah Konstitusi. “Nanti, undangannya belum saya terima, nanti kalau sudah terima, yah saya datang lah," kata Risma saat melakukan kunjungan kerja di Kendari, Sulawesi Tenggara, 2 April 2024.

Setali tiga uang, Airlangga mengatakan masih menunggu surat panggilan dari MK. Namun ia siap hadir untuk menjelaskan persoalan bantuan sosial yang kemungkinan akan ditanyakan majelis hakim.

“Ya Insya Allah hadir,” ujarnya ketika ditemui usai acara Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Ormas MKGR di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, pada Selasa, 2 April 2024.

Adapun Muhadjir Effendy menuturkan bakal memutuskan hadir atau tidak di MK setelah menerima surat panggilan. Menurut Muhadjir hingga Selasa, 2 April 2024, ia belum menerima surat panggilan tersebut.

Saat wartawan menanyakan kesiapan Muhadjir untuk hadir, menteri kelahiran Madiun, Jawa Timur itu kembali menegaskan bahwa undangan untuk bersaksi belum dia terima. “Belum ada undangan kok siap-siap,” kata dia di kantor Kementerian PMK.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi untuk sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
“Kalau ada undangan resmi, insya Allah kami datang,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.

EKA YUDHA SAPUTRA | DANIEL A. FAJRI DEFARA DHANYA PARAMITHA | ANTARA

Pilihan editor: Alasan Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri dan Pembela Prabowo-Gibran Usulkan Kepala BIN