TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mencabut Permendikbud yang mengatur Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Pramuka lewat pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.

Dalam peraturan baru itu mengatur bahwa keikutsertaan murid dalam kegiatan ekskul Pramuka di sekolah bersifat sukarela.

Lantas, seperti apa sejarah Pramuka di Tanah Air? Berikut sejarah kepanduan yang dikutip dari Tempo.

Sejarah Pramuka

Setiap 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Peringatan tersebut berdasarkan momentum lahirnya Gerakan Pramuka di Indonesia untuk pertama kalinya diresmikan.

Dilansir dari Tempo, awal terbentuknya organisasi Pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlandesche Padvinders Organisatie (NPO) pada 1912.

Pada 1916, NPO kemudian berubah nama menjadi Nederlands Indische Padvinders Vereniging (NIVP). Pada tahun yang sama, Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javaansche Padvinder Organisatie (JPO).

Lahirnya JPO menjadi pemicu munculnya gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu. Di antaranya Hizbul Wahtan (HM) pada 1918, JJP (Jong Java Padvinderij) pada 1923, Nationale Padvinders (NP), dan Nationaal Indonesische Padvinderij (NATIPIJ), dan Pandoe Pemoeda Sumatra (PPS).

Penyatuan organisasi pandu diawali dengan lahirnya Indonesische Padvinderij Organisatie (INPO) pada 1926 sebagai peleburan dua organisasi kepanduan, Nationale Padvinderij Organisatie (NPO) dan Jong Indonesische Padvinderij Organisatie (JIPO).

Melihat situasi ini, Belanda pun mulai melarang keberadaan organisasi kepanduan di luar kepemilikan mereka menggunakan istilah Padvinder. Karena itu, K.H Agus Salim memperkenalkan istilah "Pandu" atau "Kepanduan" untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia.

Pada 23 Mei 1928, muncul PAPI (Persaudaraan Antar Pandu Indonesia) yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, NATIPIJ, PPS. Setelah kemerdekaan lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945.

Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Namun, menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut maka dibentuklah Persatuan Kepanduan Indonesia (PERKINDO). Pembentukan PERKINDO disebut juga terkendala kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung di dalamnya.

<!--more-->

Era Presiden Sukarno

Mulai 1960, pemerintah Indonesia dan MPRS berupaya untuk memperbaiki organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada 9 Maret 1961, Presiden Sukarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan indonesia.

Ia mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui. Aktivitas pendidikan haruslah diganti dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengah nama Pramuka.

Dalam hal ini, Presiden Sukarno membentuk panitia pembentukan gerakan Pramuka yang tediri dari Sultan Hamengkubuwono XI, Prof. Prijono, Dr. A. Aziz Saleh, serta Achmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka.

Hasil kerja dari panitia ini adalah dikeluarkannya lampiran Keppres Nomor 238 Tahun 1961 pada 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Kemudian melalui Keppres 238/1961, Gerakan Kepanduan Indonesia akhirnya menjadi Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka).

Selanjutnya, pada 30 Juli 1961, bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi gerakan Pramuka. Hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka.

Pada 14 Agustus 1961 dibentuk Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai oleh Presiden Sukarno, Wakil Ketua I Sultan Hamengkubuwono XI, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. A. Azis Saleh. Sejak saat itu, 14 Agustus dikenal sebagai hari lahir Pramuka.

RINDI ARISKA | IRSYAM HASYIM | NOVALI PANJI NUGROHO

Pilihan Editor: Menteri Nadiem Cabut Kebijakan soal Eksul Pramuka Tidak Wajib, Kwarnas Minta Aturan Itu Ditinjau Lagi