TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan skema transisi pemerintahan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia menyebut itu akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat. Kendati begitu dia tidak memberi rincian waktu. Kewenangan dari tim transisi itu, kata politikus Golkar itu, juga menjadi hak istimewa Presiden.

"Insya Allah akan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dan saya kira tidak lama itu," kata Ngabalin saat ditemui di kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 1 April 2024.

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka - putra Jokowi, sebagai pemenang Pilpres 2024. Proses sengketa pemilu di MK yang diajukan kubu pemenang bagaimanapun masih berjalan.

Sejauh ini belum ada keterangan atau bentuk resmi tim transisi baik dari pemerintah maupun Prabowo. Sejumlah pihak di Kubu Prabowo, seperti Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi mengatakan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) belum mempertimbangkan pembentukan tim transisi pemerintahan yang sifatnya ad hoc.

Proses transisi, kata Viva, sedang berjalan tanpa membentuk tim ad hoc atau khusus. Sebab, Viva mengatakan KIM sejak awal sudah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan di masa Presiden Joko Widodo. Apalagi, Prabowo Subianto merupakan menteri di kabinet Jokowi. "Belum lagi seluruh anggota KIM adalah partai politik pendukung pemerintah," kata Juru bicara TKN Prabowo- Gibran ini saat dihubungi, Sabtu 23 Maret 2024.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meyakini transisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berjalan mulus. Kendati demikian, sampai saat ini belum ada komunikasi soal transisi ini ke kantornya.

Moeldoko mengatakan pemerintah tetap perlu memastikan pelayanan terhadap publik tetap terjaga di masa peralihan. “Kita harus optimistis. Semua kita siapkan dengan baik. Makanya sampai sekarang kita selalu menghitung efektivitas dari pelayanan,” kata Moeldoko dalam keterangan terpisah di kantor KSP dalam Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 1 April 2024.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan logika transisi sangat rasional jika ada peralihan kekuasaan yang berbeda secara politik. Dia mencontohkan saat era Megawati menuju era Susilo Bambang Yudhoyono. Tim transisi, kata dia, kala itu diperlukan dengan tujuan sinkronisasi.

“Tapi kalau presiden terpilih dengan presidennya satu kongsi tim transisi tak relevan. Langkah selanjutnya tinggal landas dan gaspol soal realisasi kerja,” kata Adi ketika dihubungi pada Rabu, 20 Maret 2024.

Kecuali, kata dosen Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Jakarta ini, jika Jokowi dan Prabowo dalam banyak hal mulai tak lagi sinkron baik dari segi kepentingan politik, maka tim transisi jadi penting.

Pilihan editor: Rentetan Ledakan Terjadi di Gudang Kodam Jaya Ciangsana, Bagaimana Prosedur Pemeliharaan Amunisi?