Ayu Utami Akui Adanya Intimidasi terhadap Seniman yang Kritisi Pilpres 2024

Senin, 1 April 2024 17:34 WIB

Perwakilan dari 29 seniman dan budayawan Indonesia, seniman Ayu Utami memberikan keterangan pers usai menyampaikan berkas Amicus Curiae terkait kasus Perkara Nomor 1/PHPU.PRES/XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES/XXII/2024 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung 2 MK, Jakarta, Senin 1 April 2024. Dalam berkas yang disampaikan seniman dan budayawan menilai menunjukan banyaknya persoalan yang terjadi sejak tahap pencalonan hingga kampanye. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Penulis dan sastrawan Ayu Utami mengkonfirmasi adanya ancaman dan intimidasi terhadap kelompok seniman dan budayawan dalam upaya mengkritik proses berjalannya Pilpres 2024. “Ada beberapa teman, saya rasa Butet Kertaradjasa juga mengalami semacam intimidasi dan intimidasi yang dialami teman-teman seniman masih awal sekali,” ujar ujar Ayu, saat ditemui usai menyampaikan berkas Amicus Curiae PHPU Pilpres di kawasan Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Senin, 1 April 2024.

Ayu mengatakan beberapa penggiat seni mengalami intimidasi, termasuk kehilangan akses ke platform media sosial mereka setelah mengkritik keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materi syarat usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

“Di Komunitas Hutan Kayu pernah mengalami juga bahwa kami membuat diskusi yang cukup kritis mengenai MK. Terutama keputusan untuk kasus (putusan nomor) 90 dan ketika itu akun Youtube kami langsung hilang,” imbuh dia. Karena itu, pada hari ini, ratusan seniman dan sastrawan secara kompak mengajukan Amicus Curiae ke MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

Diinisiasi oleh Butet Kertaredjasa dan Goenawan Mohamad, Amicus Curiae tersebut turut ditanda tangani oleh 29 seniman dan budayawan lainnya. Mereka mewakili 159 seniman dan budayawan lainnya untuk menegaskan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

"Kalau kita membiarkan sistemnya itu hukum yg hanya legalistis aja tapi tidak memenuhi rasa keadilan, rasa kebenaran, kita akan menjadi hukum yang terutama menghakimi orang yg lemah," lanjut Ayu.

Advertising
Advertising

Lebih lanjut, dia juga mengatakan ada banyak pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu 2024. Walaupun hal tersebut sudah disuarakan oleh para guru besar hingga para seniman, namun Ayu menilai, hingga kini tak pernah didengarkan. "Jadi tujuan kami adalah untuk mengetuk hati para hakim untuk memutus mengenai Pemilu 2024 dengan hati nurani dengan rasa keadilan," ungkapnya.

Ayu kemudian menujukkan bukti tanda terima dokumen Amicus Curiae tersebut kepada awak media, yang berbunyi “Telah diterima dokumen dari Butet Kertaredjasa dkk, ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, isi kiriman Dokumen Sahabat Peradilan PHPU, Senin, 1 April 2024, jam 10.45 WIB.”

Pilihan editor: MK Panggil Sri Mulyani, Risma, Airlangga, dan Muhadjir untuk jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres Pekan Ini

Berita terkait

Hasto Sebut Pilkada Jawa Tengah dan Sulawesi Utara Sarat Intimidasi

1 jam lalu

Hasto Sebut Pilkada Jawa Tengah dan Sulawesi Utara Sarat Intimidasi

TEMPO.CO, Lumajang - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah dan Sulawesi Utara diduga sarat dengan intimidasi oknum aparat. Ia menilai ini aksi tersebut bertentangan dengan komitmen kuat Presiden Prabowo untuk menjaga demokrasi serta tidak ikut intervensi.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Digelar Pilpres AS, Menengok Raihan Jajak Pendapat Kamala Harris dan Donald Trump

13 jam lalu

Hari Ini Digelar Pilpres AS, Menengok Raihan Jajak Pendapat Kamala Harris dan Donald Trump

Pilpres AS digelar pada Selasa, 5 November 2024 waktu setempat. Kamala Harris dan Trump masih bersaing ketat dalam jajak pendapat terakhir.

Baca Selengkapnya

Menaker Bahas Putusan MK tentang UU Cipta Kerja: Fokus Terkait Upah Minimum Dulu

1 hari lalu

Menaker Bahas Putusan MK tentang UU Cipta Kerja: Fokus Terkait Upah Minimum Dulu

Menteri Ketenagakerjaan Yassierly berkata pemerintah akan fokus pada upah minimum terlebih dahulu dalam tindak lanjut putusan MK terkait UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya

5 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional Sebulan Lebih Bila Skema Pengupahan Tidak Ikuti Putusan MK

1 hari lalu

5 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional Sebulan Lebih Bila Skema Pengupahan Tidak Ikuti Putusan MK

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengumumkan rencana mogok nasional buruh pada 19 November

Baca Selengkapnya

Pemerintah Targetkan Aturan UMP Rampung dalam Dua Hari

1 hari lalu

Pemerintah Targetkan Aturan UMP Rampung dalam Dua Hari

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pemerintah menghormati putusan MK soal cipta kerja dan menyiapkan aturan soal UMP

Baca Selengkapnya

Menteri Hukum: Pasca Putusan MK soal Cipta Kerja, Pemerintah Segera Tetapkan UMP 2025

1 hari lalu

Menteri Hukum: Pasca Putusan MK soal Cipta Kerja, Pemerintah Segera Tetapkan UMP 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut, pemerintah tengah menindaklanjuti putusan MK perihal penetapan UMP 2025.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Gelar Rakor Terbatas Bersama 7 Menteri dalam Lingkup Kemenko Perekonomian, Bahas Apa?

1 hari lalu

Airlangga Hartarto Gelar Rakor Terbatas Bersama 7 Menteri dalam Lingkup Kemenko Perekonomian, Bahas Apa?

Airlangga Hartarto menggelar rakor terbatas bersama 7 menteri di lingkungan Kemenko Perekonomian. Apa hasilnya?

Baca Selengkapnya

Strategi PDIP Cegah Intimidasi di Pilkada: Rekam-Simpan-Laporkan- Viralkan

2 hari lalu

Strategi PDIP Cegah Intimidasi di Pilkada: Rekam-Simpan-Laporkan- Viralkan

Dalam masa kampanye Pilpres 2024, sejumlah simpatisan PDIP Gunungkidul sempat viral karena mengaku dianiaya pasukan pengawal Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ekonom Nilai Putusan MK Soal UU Ciptaker Bisa Hidupkan Iklim Investasi Berkelanjutan

3 hari lalu

Ekonom Nilai Putusan MK Soal UU Ciptaker Bisa Hidupkan Iklim Investasi Berkelanjutan

Ekonom Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Muhammad Anwar, menyebut putusan MK soal UU Ciptaker dapat menciptakan iklim investasi yang lebih stabil.

Baca Selengkapnya

Ekonom Nilai Putusan MK Soal UU Ciptaker Jadi Momentum Kenaikan Upah Buruh

3 hari lalu

Ekonom Nilai Putusan MK Soal UU Ciptaker Jadi Momentum Kenaikan Upah Buruh

Ekonom sekaligus peneliti dari lembaga think-tank Next Policy, Dwi Raihan, menilai putusan MK terkait judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menjadi momentum untuk bisa menaikkan upah buruh.

Baca Selengkapnya