Di Sidang MK, Faisal Basri Sebut BLT El Nino Diperpanjang Hanya untuk Kepentingan Elektoral

Editor

Devy Ernis

Senin, 1 April 2024 15:22 WIB

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menjadi ahli yang diajukan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa Pilpres hari ini di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang tersebut, Faisal membeberkan dugaan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino yang diperpanjang oleh pemerintah hanya untuk kepentingan elektoral semata.

Seperti diketahui, BLT El Nino sebesar Rp 200 ribu per bulan diberikan untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) berakhir pada Desember 2023. Bantuan ini mulanya diberikan pada November hingga Desember 2023. Pemerintah kemudian memperpanjangnya hingga Juni 2024.

Faisal mempertanyakan alasan BLT El Nino diperpanjang. Padahal, kata dia, El Nino sudah mereda. "Karena ingin diciptakan panggung-panggung baru, enggak cukup digelontorkan lewat mekanisme yang ada, tapi harus ditunjukkan nih yang ngasih pakai seragam tertentu, pesan tertentu, dan sebagainya," kata Faisal dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. "Jadi panggung-panggung yang diciptakan itu untuk memastikan efektivitas bansos semaksimal mungkin."

Faisal lantas membandingkan jumlah kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem pada 2021 dengan 2023. Pada 2021, kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem lebih parah daripada sekarang. Namun, tidak ada bantuan seperti BLT El Nino kala itu.

"Jadi nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that. Dari segi data itu, ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh," ujar Faisal.

Advertising
Advertising

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga turut mensupport data-data maupun kajian soal pangan maupun cuaca. Sehingga, kata dia, seolah-olah lembaga pemerintah tidak dipercaya.

"Produksi beras cuma turun 600 ribu-an ton, tapi seolah-olah kita mau kiamat. Diimpor lah 3 juta ton beras," lanjut Faisal.

Sidang kali ini adalah yang ketiga kalinya dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Anies-Muhaimin sebagai pemohon I. Adapun sidang dari tim Ganjar Pranowo-Mahfud Md selaku pemohon II akan dilangsungkan besok.

Sebelumnya, pada Kamis, 28 Maret 2024 MK telah menggelar sidang kedua. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan termohon, pemberi keterangan, dan pihak terkait.

Pilihan Editor: Jokowi Undang Relawan Bara JP hingga Jokowi Mania Bukber di Istana Malam Ini

Berita terkait

Perludem Ungkap Penggelembungan dan Pengurangan Suara Paling Banyak Didalilkan di Sidang Sengketa Pileg

2 jam lalu

Perludem Ungkap Penggelembungan dan Pengurangan Suara Paling Banyak Didalilkan di Sidang Sengketa Pileg

Perludem mengungkapkan ada 106 dalil penggelembungan dan pengurangan suara di sengketa pileg MK.

Baca Selengkapnya

207 Perkara Sengketa Pileg di MK Berpotensi Tidak Diteruskan

5 jam lalu

207 Perkara Sengketa Pileg di MK Berpotensi Tidak Diteruskan

Sebanyak 207 perkara sengketa pileg di MK berpotensi tidak dilanjutkan. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Babak-Belur Mahkamah Konstitusi

20 jam lalu

Babak-Belur Mahkamah Konstitusi

Demokrasi Indonesia makin terancam. Kali ini lewat revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

2 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

2 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Ketua MKMK Heran Revisi UU MK Selalu Utak-atik Syarat Umur hingga Jabatan Hakim

3 hari lalu

Ketua MKMK Heran Revisi UU MK Selalu Utak-atik Syarat Umur hingga Jabatan Hakim

Palguna heran mengapa setiap revisi UU MK yang dipermasalahkan adalah persoalan yang tak ada relevansinya dengan penguatan MK sebagai peradilan yang berwibawa dan merdeka.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

3 hari lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

4 hari lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

4 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

4 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya