AHY Sindir Partai Pemerintah Rasa Oposisi, Politikus NasDem: Oposisi Juga Bisa Dijual Jadi Menteri

Minggu, 24 Maret 2024 15:15 WIB

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus. twitter.com

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai NasDem, Bestari Barus merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang menyebut terdapat partai yang bergabung di dalam pemerintahan namun rasa oposisi. Bestari menilai, pernyataan itu tidak penting dan hanya berdasarkan penilaian pribadi AHY.

"Itu mungkin dia punya pengalaman seperti itu. Pemerintah rasa oposisi atau sebaliknya," kata Bestari saat dihubungi Tempo pada Ahad, 24 Maret 2024.

Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin itu juga menyinggung jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR/BPN yang diperoleh AHY. Menurut dia, status oposisi yang dimiliki Demokrat juga bisa diperdagangkan untuk mendapatkan jabatan menteri.

"Kalau catatan saya selaku kader partai melihat bahwa ternyata oposisi juga bisa dijual atau diperdagangkan untuk membidik sisa masa jabatan (menteri) pula. Menteri sisa masa jabatan sebagai sebuah pencapaian yang agung bagi seseorang," kata Bestari.

Menurut Bestari, pernyataan AHY mengenai pemerintah rasa oposisi, tidak penting. Dia juga menyebut, pernyataan itu mungkin keluar karena AHY sedang bergembira mendapatkan sisa masa jabatan menjadi Menteri ATR/BPN.

Advertising
Advertising

"Itu hal tidak penting yang keluar dari orang tidak penting. Ada yang lagi bergembira mendapatkan sisa remah-remah karena diujung agak happy mungkin dengan remah sisa-sisa dan itu sebuah pencapaian," tutur dia.

Tempo telah berupaya meminta tanggapan Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim mengenai pernyataan AHY. Namun, dia enggan menanggapi pernyataan itu. "Maaf males saya nanggapi Partai Demokrat," kata Hermawi singkat.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebelumnya mengingatkan kadernya mengenai peran Demokrat yang bukan lagi menjadi oposisi, namun sudah bergabung di pemerintahan.

"Ketika diberikan peran di pemerintahan, kita harus buktikan kita juga bisa bekerja dengan baik. Itu lah jiwa kesatria Demokrat," AHY dalam sambutannya di acara Buka Bersama Partai Demokrat di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 Maret 2024.

Demokrat juga menyindir partai lain yang seringkali terbalik-balik. Dia menyebut, di luar Demokrat, ada partai yang berada di pemerintahan namun seperti oposisi yang selalu mengkritik pemerintah. Meski demikian, AHY tidak menjelaskan partai mana yang dia maksud.

"Jangan kebalik-balik. Oposisi rasa pemerintahan, pemerintahan tapi rasa oposisi. Enggak ada di ruangan ini, enggak ada. Jadi jangan kebalik-balik, betul ya semuanya," ucap AHY.

Adapun partai Demokrat kembali masuk ke dalam pemerintahan setelah AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta pada Rabu pon, 21 Februari 2024.

Dalam Pilpres 2024, Demokrat mengusung Prabowo-Gibran yang telah diumumkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024. Karena itu, Demokrat berpeluang besar untuk kembali masuk ke dalam pemerintahan selanjutnya.

Pilihan Editor: Tanggapi AHY Soal Hancur Lebur Jika Masih di Koalisi Perubahan, PKB: Suara Kami Malah Meningkat

Berita terkait

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

16 jam lalu

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran yang mengalami penambahan ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.

Baca Selengkapnya

Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

1 hari lalu

Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

Prabowo mengatakan kerja sama adalah kunci kemajuan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Dukung Prabowo Tambah Kementerian

1 hari lalu

Alasan Demokrat Dukung Prabowo Tambah Kementerian

Menurut Demokrat selama penambahan kementerian oleh Prabowo Subianto untuk mengurus rakyat lebih banyak, maka menjadi kebijakan yang baik.

Baca Selengkapnya

NasDem: Dugaan Pergeseran Suara hingga Pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo

1 hari lalu

NasDem: Dugaan Pergeseran Suara hingga Pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo

Belakangan Partai NasDem tersoroti selama dinamika politik terutama saat Surya Paloh bertemu Prabowo

Baca Selengkapnya

Ditinggal Demokrat dan PPP di Pilkada Depok, PKS: Dipersilakan

1 hari lalu

Ditinggal Demokrat dan PPP di Pilkada Depok, PKS: Dipersilakan

PKS pernah membangun koalisi bersama Demokrat dan PPP di Pilkada Depok 2020.

Baca Selengkapnya

Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

2 hari lalu

Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

Ketua DPC Partai Demokrat Depok Edi Sitorus mengungkapkan alasan tidak lagi satu perahu dengan PKS pada Pilkada Depok 2024

Baca Selengkapnya

Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

2 hari lalu

Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

Yoyok Sukawi mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Semarang ke Partai Demokrat di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

2 hari lalu

Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

Demokrat menyatakan ide pembentukan presidential club sebetulnya sudah tercetus sejak 2014.

Baca Selengkapnya

Alasan Pengamat Bilang Ada Harapan Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

3 hari lalu

Alasan Pengamat Bilang Ada Harapan Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

Suara partai anggota Koalisi Perubahan pada Pileg 2024 menjadi modal pertama untuk menatap Pilkada Aceh.

Baca Selengkapnya

KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

4 hari lalu

KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

"Tidak terjadi perubahan atau pergeseran suara Partai Hanura," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin di gedung MK.

Baca Selengkapnya