Soal Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh, Begini Repons AHY

Minggu, 24 Maret 2024 08:04 WIB

Acara Buka Bersama Partai Demokrat di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 Maret 2024. Acara itu dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Tempo/Yohanes Maharso

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY enggan menanggapi pertemuan antara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Jumat, 22 Maret 2024.

“Nanti saja deh, nanti aja,” kata AHY ditemui usai acara Buka Bersama Partai Demokrat di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 Maret 2024.

Meski tak menanggapi pertemuan Prabowo dan Surya Paloh, dalam sambutannya AHY sempat menyinggung Koalisi Perubahan yang nampak tidak solid. Menurut dia, tahapan Pemilu masih belum selesai, namun partai partai di Koalisi Perubahan sudah melakukan manuver politik. Meski demikian, dia tak secara gamblang menjelaskan partai yang dimaksud.

"Kita tahu, (Pemilu) belum selesai semua, sudah kesana kemari, kalau kita di sana (Koalisi Perubahan) kemarin kita ditinggalkan sendiri, yang lain sudah ke sana-kemari karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu, betul kan?" ucap dia.

AHY bersyukur partainya telah meninggalkan Koalisi Perubahan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sabagai calon presiden dan wakil presiden. Menurut AHY, perpindahan Demokrat ke KIM merupakan jalan terbaik. "Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kami bayangkan coba kami masih di tempat yang lama, hancur lebur betul?" kata AHY.

Advertising
Advertising

Adapun Surya Paloh dan Prabowo bertemu di NasDem Tower Jakarta, Jumat, 22 Maret 2024. Surya mengatakan pertemuannya dengan Prabowo mencapai kesepakatan. Dia mengatakan Partai NasDem dan Gerindra sepakat untuk menjaga stabilitas nasional dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

“Antara Gerindra dan NasDem terjadi kesepakatan, stabilitas nasional harus kita jaga,” kata Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Juni 2022.

Prabowo dalam kesempatan yang sama mengatakan dirinya dan Paloh sama-sama memiliki tanggung jawab kepada partai. Namun, kata dia, mereka juga memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan Indonesia. “Jadi kami tidak hanya untuk pemilu, kami lebih dari itu,” kata dia.

Sebagai informasi, Partai Demokrat sebelumnya bersama dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera bergabung di Koalisi Perubahan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun, setelah Partai Kebangkitan Bangsa bergabung ke Koalisi Perubahan, Partai Demokrat keluar dan begabung dengan KIM yang mengusung Prabowo.

Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Partai Demokrat memperoleh 11.283.160 atau 7,43 persen dari total suara sah. Dengan perolehan suara itu Partai Demokrat diprediksi bakal mengalami penurunan jumlah kursi.

Pilihan Editor:AHY Sindir Partai Koalisi Perubahan: Pemilu Belum Selesai, Sudah ke Sana Kemari

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

3 menit lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

3 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

3 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

4 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

6 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

7 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya