Demo di KPU, 2 Kubu Masa Adu Orasi Tolak Pemilu Curang hingga Sebut Provokator

Editor

Devy Ernis

Rabu, 20 Maret 2024 16:36 WIB

Massa membawa poster bergambar wajah Jokowi dan sejumlah tokoh lainnya melakukan aksi tolak Pemilu curang menjelang pengumuman hasil pemilu 2024 di depan kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut untuk menghentikan perhitungan rekapitulasi karena dinilai ada kecurangan yang menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Dua massa pro dan kontra ihwal dugaan kecurangan Pemilu 2024 beradu orasi saat demonstrasi menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum RI di kantor KPU, Jakarta Pusat, hari ini Rabu, 20 Maret 2024.

Sekitar puluhan demonstran penolak kecurangan pemilu sudah memenuhi Jalan Imam Bonjol di sisi timur depan Kantor KPU RI sekitar pukul 14.05 WIB. Mereka berkumpul dipisahkan pagar penghalang yang dipasang kepolisian.

Berselang 30 menit, massa pendukung Jokowi mulai memenuhi sisi barat Jalan Imam Bonjol. Mereka mulai berorasi menggunakan mobil pengeras suara. Demonstran kontra membalas. Mereka meneriakan tuduhan kecurangan Pemilu. Orator menyebut anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, diberikan karpet merah melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

“Padahal di dalam prosesnya dilakukan sidang etik oleh Majelis Kehormatan MK. Dari situ terbongkar bahwa proses keputusan itu menabrak Undang-undang Kehakiman. Curang apa curang?,” kata orator.

Sementara massa pendukung Presiden Jokowi menuduh demonstran kontra sebagai tukang provokasi. Dalam orasinya, mereka menuntut semua pihak menerima hasil Pemilu 2024 dan menolak upaya pemakzulan Jokowi.

Advertising
Advertising

“Tolak isu pemakzulan Jokowi. Jangan hasut dan provokasi rakyat,” tulis salah satu pamflet yang dibawa massa.

KPU RI akan menetapkan hasil Pemilu 2024 secara nasional setelah menyelesaikan rekapitulasi suara dua provinsi terakhir, Papua dan Papua Pegunungan. Sampai saat ini KPU telah menyelesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 36 dari 38 provinsi.

Komisioner KPU RI, August Mellaz, mengatakan pleno rekapitulasi akan digelar dengan satu panel dan dipimpina langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. Setelah pleno dua provinsi selesai, KPU akan memeriksa kembali dokumen dan membuat Surat Keputusan KPU RI tentang penetapan hasil pemilu secara nasional.

“Mungkin kalau waktu definitifnya kemungkinan pasca menjalankan ibadah ini puasa ya, waktu berbuka,” kata August saat ditemui di Kantor KPU RI.

Pilihan Editor: Respons Monash University Ketika Ditanya Rencana Bangun Kampus di IKN

Berita terkait

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

7 menit lalu

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.

Baca Selengkapnya

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

6 jam lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

1 hari lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

2 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

3 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

3 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

3 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

3 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

4 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya